"Harta kekayaan 29 keluarga taipan itu mencapai 71,5 miliar dollar AS atau setara dengan 41 persen APBN tahun 2014 dengan total APBN Rp 1,726 triliun," kata Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu, Benny Ardiansyah, Kamis (21/5/2015).
Para pengusaha tersebut menguasai 5,1 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang telah berproduksi dan 2,1 juta hektar yang belum berproduksi pada tahun 2013. Kekayaan para pengusaha itu, kata Benny, ternyata didapat pula dari pinjaman utang dari perbankan swasta nasional dan internasional asal Singapura dan Malaysia dengan total utang mencapai 17,8 miliar dollar AS. Namun, versi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 15,6 miliar dollar AS.
Sementara itu, dampak buruk juga mengakibatkan tingginya konflik penggunaan lahan milik masyarakat karena disinyalir penguasaan lahan terdapat tindakan yang tak legal, yang mengakibatkan pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan hidup, juga eksploitasi buruh.
"Utang itu juga diambil dari bank-bank di Singapura dan Malaysia, sementara Indonesia sendiri memiliki program kredit bersubsidi, seperti kredit untuk UMKM (KUR) sejumlah Rp 27 triliun (2,6 miliar dollar AS), dikhususkan untuk pertanian. Ini juga diindikasikan bank meminjamkannya kepada perusahaan kelapa sawit," kata Benny.
Para pengusaha tersebut selain memiliki grup juga memiliki perusahaan perkebunan skala kecil yang "menggurita" di seluruh Nusantara. Adapun kendali taipan tersebut di Kalimantan menguasai 62 persen perkebunan, Sumatera 32 persen, Sulawesi 4 persen, dan 2 persen di Papua.
Para pengusaha tersebut menguasai 5,1 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang telah berproduksi dan 2,1 juta hektar yang belum berproduksi pada tahun 2013. Kekayaan para pengusaha itu, kata Benny, ternyata didapat pula dari pinjaman utang dari perbankan swasta nasional dan internasional asal Singapura dan Malaysia dengan total utang mencapai 17,8 miliar dollar AS. Namun, versi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 15,6 miliar dollar AS.
Sementara itu, dampak buruk juga mengakibatkan tingginya konflik penggunaan lahan milik masyarakat karena disinyalir penguasaan lahan terdapat tindakan yang tak legal, yang mengakibatkan pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan hidup, juga eksploitasi buruh.
"Utang itu juga diambil dari bank-bank di Singapura dan Malaysia, sementara Indonesia sendiri memiliki program kredit bersubsidi, seperti kredit untuk UMKM (KUR) sejumlah Rp 27 triliun (2,6 miliar dollar AS), dikhususkan untuk pertanian. Ini juga diindikasikan bank meminjamkannya kepada perusahaan kelapa sawit," kata Benny.
Para pengusaha tersebut selain memiliki grup juga memiliki perusahaan perkebunan skala kecil yang "menggurita" di seluruh Nusantara. Adapun kendali taipan tersebut di Kalimantan menguasai 62 persen perkebunan, Sumatera 32 persen, Sulawesi 4 persen, dan 2 persen di Papua.
No comments:
Post a Comment