Keperkasaan Singapura Di Bisnis BBM Matikan Indonesia

Pasar BBM di Selat Malaka hampir sebagian besar dikuasasi oleh Singapura, impor minyak Indonesia juga berasal dari negeri singa tersebut. Ini bukti lain berapa kuatnya Singapura membangun infrastruktur BBM. "Jadi di Singapura itu punya bunker BBM dengan kapasitas 47 juta kiloliter (KL)/tahun. Sementara di Indonesia hanya punya bunker BBM kapasitas 1,6 juta KL/tahun. Kita negara sebesar ini bunkernya hanya 1,6 juta KL, mereka negara sekecil itu punya 47 juta KL," ungkap Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Ferdy Novianto, ditemui di kantornya, Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/4/2015).

"Bunker 47 juta KL milik Singapura itu, 80%-nya adalah MFO (Marine Fuel Oil) jenis 380. Jenis MFO ini adalah sampah atau ampas dari kilang ini dicampur-campur jadinya proyek blending atau MFO 380, makanya sangat murah," katanya. Selama ini kata Ferdy, MFO yang dijual Pertamina adalah MFO yang sebelumnya merupakan minyak mentah yang dimasak melalui proses kilang. Apalagi kilang Pertamina produksinya lebih mahal daripada impor langsung.

"Jadi kita harus bikin fasilitas blending di Batam, jadi kita beli minyak-minyak 'kelas kambing' yang lebih murah, lalu blending jadi lebih murah," katanya. Ferdy menambahkan, Indonesia pada zaman Presiden BJ Habibie membangun Bandara Hang Nadim, di Batam dengan landasan (runway) terpanjang di Indonesia mencapai hampir 4 km. Tujuannya ingin bersaing dengan bandara Changi di Singapura.

"Di bandara Hang Nadim punya kapasitas tangki avtur 4 x 10.000 KL atau 40.000 KL. Tapi di Batam konsumsi avturnya hanya 200 KL per hari, kalau konsumsinya hanya segitu, tangki 40.000 KL itu baru 1,5 tahun habisnya," katanya. Ia mengatakan lagi, Singapura berhasil 'mematikan' bisnis bandara dan avtur Indonesia di Batam. Agar tidak terjadi pada rencana Pertamina bermain di Selat Malaka, Pertamina memposisikan diri sebagai pelengkap pasar BBM di Selat Malaka.

"Nggak tahu bagaimana Singapura mematikannya, tapi pokoknya kita tidak laku saja. Sekarang penduduk Singapura hanya 4 juta jiwa, tapi penumpang pesawatnya puluhan juta setahun, di Batam itu tidak sampai 700.000 penumpang setahun. Avtur di Jakarta saja hanya 3.000 KL per hari, di Changi Singapura konsumsi avturnya 23.000 KL per hari," tutupnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan instruksi presiden, yang membebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi kapal asing yang beli BBM dari Indonesia, di Free Trade Zone. "Sudah keluar instruksi presiden, dan sudah berjalan dua minggu ini. Jadi untuk kapal ocean going (kapal besar) beli BBM dibebaskan PPN-nya," kata Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Ferdy Novianto, ditemui di kantornya, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (13/4/2015).

Ferdy menjelaskan, setiap kapal asing atau kapal Indonesia yang mengisi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, lalu pergi ke luar negeri, BBM-nya tidak lagi dikenakan PPN. Seperti diketahui, dalam setiap liter premium, pertamax, dan solar dikenakan PPN 5% dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). "Aturan ini seperti yang berlaku juga sebelumnya pada avtur yang dibeli pesawat terbang internasional atau maskapai Garuda Indonesia yang terbang ke luar negeri," katanya.

Ia menjelaskan, pesawat terbang dari maskapai Singapore Airlines terbang ke Indonesia dan mengangkut penumpang, bila isi avtur di bandara di Indonesia tidak dikenakan PPN. Tapi apabila rute penerbangan Singapore Airlines Jakarta-Surabaya baru dikenakan PPN.

"Selama ini, kapal laut, kapal asing datang ke Indonesia, dan beli atau isi BBM bahkan di kawasan Free Trade Zone seperti di Batam itu kena PPN, terus bingung bagaimana dasarnya, kan kapal asingnya tidak punya NPWP dan segala macam. Nah kita sudah ajukan surat dari zamannya Pak SBY, kita kirim, sekarang sudah keluar, untuk avtur dan ocean going tak kena PPN lagi," ungkapnya.

Ferdy mengakui, dikenakannya PPN pada BBM yang dijual untuk bahan bakar kapal, membuat Pertamina kesulitan dalam menggarap pasar di Selat Malaka, karena harga BBM yang dijual akan lebih mahal, daripada yang dijual di Singapura. Sehingga sebagian besar pasar BBM untuk kapal-kapal ekspor-impor yang melintas di Selat Malaka dikuasasi oleh Singapura.