Ruas jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi di Sumatera Utara (Sumut) segera direalisasikan pembangunannya. Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) ruas jalan tol tersebut yang dilakukan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, hari ini.
Pemegang konsesi Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi ini akan dilaksanakan oleh konsorsium 4 badan usaha milik negara (BUMN) yang terdiri atas PT Jasa Marga (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Waskita Karya (Persero), dan PT Hutama Karya (Persero).
"Mereka adalah pemenang lelang yang ditetapkan pada 4 September 2014. Konsorsium ini akan segera menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan masa konsesi 40 tahun," ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ahmad Ghani Gazali di Kantor Pusat Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (5/1/2015).
Dengan penandatanganan ini, maka keempat BUMN ini akan membentuk 1 anak usaha patungan yang nantinya akan berperan sebagai operator jalan tol yang disebut Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Di kesempatan terpisah, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan ruas ini merupakan bagian dari proyek Tol Trans Sumatera yang mempunyai arti penting dalam menunjang perpindahan alias mobilitas manusia, barang, dan jasa dari Bandara Kualanamu ke daerah lain di Sumatera.
Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi mempunyai total panjang 61,80 kilometer (Km) dan terbagi dalam dua seksi. Seksi I menempuh rute Medan-Perbarakan-Kuala Namu sepanjang 17,80 Km dikerjakan oleh pemerintah. Sementara untuk Seksi II berawal dari Perbarakan hingga Tebing Tinggi sepanjang 44 Km akan digarap investor.
Pengerjaan konstruksi untuk jalan tol ini diperkirakan memakan waktu kurang lebih dua tahun dan direncanakan dibangun dua lajur untuk masing-masing arahnya. Pembangunan Seksi II membutuhkan biaya investasi sebesar Rp 5,6 triliun yang dipenuhi oleh Badan Usaha Jalan Tol dan pinjaman dari lembaga keuangan.
Proyek Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi di Sumatera Utara sepanjang 61,8 km ditarget dapat beroperasi penuh pada 2017. Saat ini proses yang dilakukan masih percepatan pembebasan lahan. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Djoko Murjanto mengatakan tol yang pengerjaannya terbagi dalam dua seksi.
"Seksi I diharapkan dapat beroperasi mulai 2016 dan seksi II di 2017. Ini sudah menjadi janji di depan masyarakat. Sehingga saya berharap segenap pemangku kepentingan dapat bersinergi merealisasikan hal tersebut," ujar Djoko dalam sambutannya pada acara penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) di Kantor Pusat Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (5/1/2015).
Ia menerangkan, tol yang merupakan bagian dari program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ini mencakup seksi I yaitu Medan-Perbarakan-Kualanamu sepanjang 17,80 Km dikerjakan oleh pemerintah. Sementara untuk Seksi II dari Perbarakan hingga Tebing Tinggi sepanjang 44 Km akan digarap investor swasta.
Seksi I Dimulai 2013
Seksi I ruas jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi telah dimulai sejak awal 2013. Kepala Balai Pelaksana Jalan Tol I Zamharir Basuni menjelaskan, meskipun telah memasuki tahun kedua, pengerjaan jalan tol ini baru mencapai 15%.
"Fisik pembangunan untuk seksi I baru 15%. Pembangunannya sudah dimulai sejak 2013, sekarang sudah memasuki tahun ke-2," ujar Zamharir saat dijumpai di Kantor Kemeterian PUPR, Jakarta, Senin (5/1/2015. Ia menjelaskan secara rinci, pembangunan yang dilakukan baru meliputi pembetonan jalan akses alat berat untuk pengerjaan jalan tol ini. Selain itu, ada juga pemasangan tiang pancang untuk persimpangan jalan tol.
"Titik pengerjaannya di Intercange Kualanamu. Keluar dari Bandara menuju Simpang Kayu Besar. Di situ ada pengerjaan yang tadi saya bilang baru 15%," tuturnya.
Penyebab lambannya proyek ini karena banyak permasalahan yang cukup kompleks. "Ada tanah yang belum bebas banyak waktu itu, sehingga ada penyesuaian anggaran yang harus dilakukan. Itu makan waktu agak lama. Kemudian ada masalah di kontraktor yang bandel, serta masalah perencanaan dan desain jalan yang pengerjaannya nggak sesuai target. Makanya tahun ini semua akan dipercepat," katanya.
Pemerintah memberikan dukungan dalam pembebasan lahan, sehingga harapannya pengerjaan fisik ruas jalan tol khususnya seksi I selesai sesuai target di 2016. "Kalau lahan semua beres, kita bisa percepat pembangunan dan sesuai arahan Pak Dirjen (Dirjen Bina Marga Djoko Murjanto) dapat beroperasi di 2016," tandasnya.
Pembangunan fisik jalan tol ini menyerap anggaran Rp 1,1 triliun dan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembangunan seksi II bersamaan dengan percepatan pembangunan Seksi I. Direktur Utama PT Jasa Marga Kualanamu Tol Agus Suharjanto menjelaskan, pengerjaan fisik akan dilakukan semester I-2015.
"Saat ini sedang proses clearing lahan yang sudah dibebaskan. Clearing ini untuk membersihkan area dari tanaman, batu dan lain-lain. Jadi persiapan untuk pembangunan fisiknya," ujar Agus.
Pengerjaan fisik seksi II diperkirakan akan memakan waktu kurang lebih 1,5 tahun dan selesai pada 2017. Selama ini, hambatan utama terletak pada pembebasan lahan. "Hingga saat ini laporan ke kita pembebasan lahan 83%," kata Agus. Adanya komitmen pemerintah yang akan mengambil alih pembebasan lahan, harapannya proses pembangunan fisik seksi II dapat segera dilakukan dan selesai sesuai jadwal.
"Beberapa tahun belakang, kita terhambat di lahan. Tapi komitmen pemerintah akan membebaskan lahan dipercepat. Sehingga kami bisa segera melakukan persiapan nggak perlu tunggu lahan bebas 100%. sambil jalan saja, jadi begitu lahan 100%, kita sudah ada yang dikerjakan. Ini bisa mempercepat," tegas Agus.
Seksi II digarap oleh konsorsium 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdiri dari PT Jasa Marga (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Waskita Karya (Persero), dan PT Hutama Karya (Persero). Pembangunan Seksi II membutuhkan biaya investasi sebesar Rp 5,6 triliun yang terdiri dari Rp 4,1 triliun untuk pengerjaan fisik jalan tol dan sisanya untuk pembebasan lahan.
"Khusus untuk kebutuhan dana pengerjaan fisik yang Rp 4,1 triliun akan dipenuhi dari kas internal BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) yang berasal dari penyertaan modal dari perusahaan induk dan sindikasi dari perbankan," kata Agus. Pembangunan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi memiliki arti penting bagi kegiatan ekonomi masyarakat Sumatera, termasuk untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomid di Sumatera.
"Ada Kawasan Ekonomi Khusus Semangke di Kabupaten Simalungun di Sumatera Utara. Jadi jalan tol ini dapat mempercepat perpindahan barang dan pemerataan ekonomi di kawasan Sumatera," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
No comments:
Post a Comment