Dana BPJS Kesehatan Akan Ditambah

Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Akmal Taher mengatakan anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan 2015 akan naik. "Kami tengah membicarakan penambahan anggaran untuk perluasan atau manfaatnya," katanya di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin, 5 Januari 2015.

Akmal mengatakan hal ini dibahas dalam rapat terbatas yang dilakukan Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Kesehatan Nila Djuwita, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris. Menurut Akmal, pemerintah terus menyempurnakan sistem pelayanan BPJS. Dia mengklaim saat ini pelaksanaan BPJS terbilang lancar, meski ada sejumlah kekurangan.

Menteri Kesehatan Nila Djuwita mengatakan angka tambahan anggaran BPJS Kesehatan yang diajukan tahun ini tidak melebihi Rp 5 triliun. Menurut dia, penambahan anggaran harus dilakukan lebih dini mengingat ada penambahan peserta yang masuk dalam Penerima Bantuan Iuran tahun ini. "Agar bisa dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan yang tengah disusun pemerintah," ujarnya.

Namun Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah bakal mengevaluasi pelaksanaan BPJS pada tahun lalu sebelum memutuskan penambahan anggaran. Hingga kini, kata Sofyan, masyarakat masih terbelenggu rumitnya pelaksanaan BPJS. "Paling utama, bagaimana mengurangi moral hazard luar biasa yang terjadi di BPJS Kesehatan," ujarnya.

Manajer Senior Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Utama Bandung, Gatot Subroto, mengatakan tagihan yang dibayarkan ke rumah sakit sejak 1 Januari 2014 sudah mencapai Rp 1,1 triliun. Tagihan itu lebih besar 3-4 kali lipat dibandingkan iuran yang terkumpul dari peserta.

Menurut Gatot, iuran peserta BPJS yang terkumpul hingga saat ini mencapai Rp 300 miliar. Iuran tersebut di antaranya berasal dari perusahaan, pekerja, dan warga peserta mandiri. Dia mengatakan ketimpangan pemasukan dan pengeluaran itu disebabkan pembayaran yang berasal dari tanggungan di luar wilayah kerjanya.

"Banyak tanggungan peserta dari luar Bandung yang harus dibayar, karena cukup banyak rumah sakit rujukan di sini," kata dia, Senin, 17 November 2014. Kantor BPJS Kesehatan Bandung melayani warga di wilayah Kota Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Jumlah pesertanya kini mencapai 2 juta orang. Sebanyak 150 ribu orang di antaranya merupakan warga peserta mandiri. Selebihnya pekerja dan perusahaan.

Gatot mengatakan warga peserta mandiri biasanya mendaftar setelah ada anggota keluarganya yang sakit. Pelayanan kartu peserta mandiri setiap hari mencapai 1.000 orang. Salah satunya Yanti Damasanti, yang mengurus pembuatan kartu BPJS Kesehatan karena suaminya menderita penyakit pra-stroke. "Dulu waktu masih bekerja ditanggung Jamsostek, setelah berhenti kerja jaminannya sudah diambil," kata Yanti.