Jokowi Disarankan Buat Program Padat Karya Seperti 1998 Bukan Hanya Andalkan Investor Asing

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi September I. Paket kebijakan ini dianggap belum menyentuh sektor usaha kecil menengah (UKM) di saat terjadi perlambatan ekonomi. Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Teguh Dartanto mengatakan, substansi dari paket kebijakan ekonomi pemerintah hanya menstimulus sektor makro ekonomi, sehingga dampaknya paling banyak dirasakan oleh pengusaha besar, bukan memperkuat sektor UKM.

Ia mendorong agar pemerintah Jokowi menerapkan program padat karya seperti 1998. Pada waktu itu, pemerintah membuat program pembangunan desa seperti penggalian irigasi, pembangunan jalan desa, sehingga menyerap tenaga kerja dan mendorong perputaran uang di daerah. "Peket kebijakan sifatnya hanya untuk makro, dampak yang paling terasa buat pengusaha besar. Memang di dalamnya ada kebijakan dana desa dan raskin, tapi itu hanya penegasan saja, dari dulu kan memang sudah ada, tanpa paket ekonomi juga sudah jalan," kata Teguh dalam diskusi Senator Kita, di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta.

Ia mengatakan paket kebijakan ekonomi, saat ini dampaknya baru terasa dalam beberapa bulan ke depan. Sehingga sebaiknya pemerintah membuat proyek-proyek padat karya dari APBN yang belum banyak terserap. "Saat krisis 1998 ada program pada karya musiman. Kayak sekarang lagi musim kemarau panjang, coba pakai APBN untuk proyek yang riil yang bisa menyerap tenaga kerja, seperti proyek pembangunan infrastruktur pertanian atau desa," jelas Teguh.

Teguh mengungkapkan, proyek-proyek infrastruktur besar yang saat ini digenjot pemerintah juga tidak menyelesaikan solusi perlambatan ekonomi. "Kalau yang infrastruktur besar, memang bagus dari sisi serapan anggaran. Tapi penelitian kami, justru benefit untuk masyarakat sekitar proyek infrastruktur sangat sedikit karena yang kerja di situ siapa. Kita sakit perut, obatnya salit kepala," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Bidang Pertanian dari Universitas Lampung Bustanul Arifin mengungkapkan, menggerakan sektor riil dengan anggaran yang ada lebih efektif daripada kebijakan paket ekonomi yang sifatnya makro, dan dampaknya baru terasa beberapa bulan lagi.

"Yang gampang-gampang dulu dan sebenarnya lebih mendesak. Kaya konversi motor tempel perahu nelayan ke gas. Atau di pertanian dan perkebunan dengan bentuk buffer harga komoditas, stimulan yang riil dan efeknya cepat," ujar Arifin.