Serapan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk proyek infrastruktur masih jauh dari realisasi. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, sampai dengan sekarang ini realisasi penyerapan anggaran infrastruktur baru mencapai sekitar Rp 90 triliun dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp 290,3 triliun.
"Jadi untuk infrastruktur kira-kira totalnya sudah keluar sekitar Rp90 triliun dari Rp 290,3 triliun," kata Bambang, dalam sebuah konferensi pers, di Kantor Kementerian keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Kamis (17/9).
Dengan adanya capaian tersebut, itu artinya serapan anggaran infrastruktur terbilang masih rendah mengingat Tahun Anggaran 2015 telah berjalan selama delapan bulan lebih. Untuk diketahui, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 pagu indikatif yang dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur tercatat sebesar Rp 290,3 triliun. Angggaran ini diharapkan mendukung ketersediaan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
Bambang menjelaskan, realisasi penyerapan ini tidak hanya datang dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-PR) saja. Melainkan katanya, ada juga dari pagu transfer daerah dan juga pos pembiayaan anggaran. Lebih jauh, Bambang merinci penyerapan belanja infrastruktur dari pos pagu belanja pemerintah pusat sebesar Rp54,9 triliun, dari pagu transfer daerah sebesar Rp23,1 triliun, dan pagu pembiayaan anggaran sebesar Rp 12,2 trilun.
Kendati penyerapan anggarannya masih rendah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menuntut jatah anggaran yang lebih besar pada tahun depan. Kementerian yang dipimpin oleh Basuki Hadimuljono ini telah menyiapkan tiga opsi penganggaran untuk tahun depan, di mana skenario paling ideal adalah jatahnya dinaikan 50 persen dari pagu belanja tahun ini Rp 118,5 triliun.
Velix Wanggai, Kepala Biro Pusat Komunikasi Publik Kementerian PU-Pera menjelaskan untuk mendukung skenario ideal pembangunan infrastruktur nasional, kementeriannya membutuhkan anggaran sebesar Rp 178,2 triliun. Angka tersebut naik 50,39 persen dibandingkan dengan jatah tahun ini Rp 118,5 triliun. Dengan skenario ideal ini, kata Velix, Kementerian PU-Pera optimistis bisa mencapai targe-target ambisus yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Adapun proyek-proyek yang dijanjikan terbangun apabila mengikuti formulasi anggaran menggunakan skenario ideal ini antara lain 65 waduk, 1 juta irigasi baru, 3 juta ha rehabilitasi jaringan irigasi, 200 ribu ha penanganan kawasan rawan banjir, 1.000 km jalan tol, 2.650 km jalan baru ruas nasional, dan jembatan sepanjang 29.859 meter.
Selain itu, Mantan Aktivis PRD itu juga optimistis dengan skenario terbaik itu akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi bisa terpenuhi 100 persen pada 2019, sedangkan kawasan kumuh bisa ditekan menjadi 0 persen pada periode yang sama. Demikian pula, kebijakan pembangunan 550 ribu unit rumah susun, 50 ribu unit rumah khusus, 250 ribu unit rumah baru, maupun kebijakan 900 ribu unit Kredit Kepemilikan Rumah FLPP rumah tapak dan rumah susun.
Apabila skenario ideal tidak terkabul, Velix mengatakan kementeriannya telah menyiapkan opsi cadangan, yakni skenario moderat dengan usulan anggaran sebesar Rp 126 triliun, hanya naik 6,3 persen. Dengan skenario ini, Velix mengatakan kemampuan Kementerian PU-Pera dalam mengeksekusi proyek akan melemah. Menurutnya, jika dengan anggaran Rp 178,2 triliun kementeriannya bisa membangun delapan bendungan, maka dengan skenario moderat hanya empat proyek bendungan yang bisa dieksekusi.
Skenario ketiga merupakan skenario realistis yang dianggarkan oleh Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Anggaran yang dialokasikan oleh kedua kementerian tersebut hanya Rp 102,5 triliun atau turun 13,5 persen dari jatah tahun ini. "Jika hanya skenario moderat Rp 126 triliun atau skenario realistis Rp102 triliun, maka ada sejumlah konsekuensi berupa penyesuaian alokasi anggaran dengan pencapaian target-target strategis," jelas Velix melalui siaran pers, Senin (6/7).
Sebagai informasi, serapan anggaran Kementerian PU-Pera selama Januari-Maret 2015 hanya Rp17,5 triliun, atau baru 14,8 persen dari total pagu Rp 118,5 triliun. Velix Wanggai berdalih rendahnya penyerapan anggaran Kementerian PU-Pera tersebut merupakan realisasi keuangan pembayaran termin pertama atas berbagai kegiatan yang mulai dilaksanakan. Dia optimistis serapannya meningkat pada kuartal-kuartal berikutnya dan diyakini terserap 93 persen di akhir tahun.
No comments:
Post a Comment