Kapal Impor Lebih Murah Daripada Kapal Buatan Dalam Negeri

Pemerintah akan segera bebaskan semua industri galangan kapal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan cara itu, harga kapal dari dalam negeri dapat bersaing dengan kapal impor. "PPN akan dibebaskan menjadi 0%," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/6/2015) Untuk saat ini, industri yang berada di kawasan Batam memang sudah tidak lagi dipungut PPN. Sedangkan di luar Batam, tetap dikenakan PPN. Mardiasmo mengaku akan mempercepat proses penerbitan aturannya.

"Nah untuk PPN ini kan tadi bersama dengan Menteri Perindustrian akan kita coba percepat," sebutnya.  Rencana pembebasan PPN ini sebenarnya sudah ada sejak akhir tahun lalu. Lewat keputusan para menteri usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Perindustrian. Namun sampai sekarang belum juga terealisasi.

Mardiasmo tidak dapat menjelaskan lebih rinci alasannya. Ia hanya menuturkan bahwa selama kurang lebih 6 bulan ini, Kemenkeu masih terus memproses kebijakan ini. "Sedang dalam proses," imbuhnya. Selain pembebasan PPN, pemerintah sebenarnya juga telah memberikan insentif fiskal lainnya, seperti terkait bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) dan pembebasan bea masuk impor serta pengurangan pajak (tax allowance).

"Ini memang tujuannya supaya kompetitif," tutup Mardiasmo. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hari ini menggelar rapat kabinet terbatas (ratas) dengan beberapa menteri terkait. Materi pembahasannya adalah industri galangan kapal atau area pabrik pembuatan kapal laut di dalam negeri.

Rapat dimulai pada pukul 15.30 WIB. Hadir Menko Maritim Indroyono Soesilo, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Mensesneg Pratikno, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel.

Kemudian Menteri PPN/Bappenas Andrinof Chaniago, Seskab Andi Widjajanto, dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan serta Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Jokowi menuturkan, rapat ini merupakan tindak lanjut dari kunjungannya ke Batam beberapa waktu lalu. Di mana diketahui ada 105 industri galangan kapal berada di sana.

"Minggu yang lalu saya datang ke Batam dan sudah bertemu dengan Gubernur, dan pelaku industri galangan kapal. Terbuka mata saya bahwa ternyata sekarang kita memiliki kurang lebih 250 industri galangan kapal, yang ada di batam kurang lebih 105," terangnya saat membuka rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/6/2015)

Jokowi melihat ada potensi industri ini dikembangkan lebih lanjut di dalam negeri. Karena bisa memproduksi berbagai jenis kapal. "Yang saya lihat di sana produksi kapal besar sebesar 17.500 GWT itu mampu dikerjakan. Baik berupa kapal tanker, kargo, kapal penumpang, feri ,dan semua mampu dikerjakan," tutup Jokowi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hari ini menggelar rapat kabinet terbatas (ratas) membahas industri galangan kapal dalam negeri.

Jokowi mencatat Indonesia memiliki 250 industri galangan kapal atau area pembuat kapal. Industri ini ‎mampu memproduksi berbagai jenis kapal mulai dari kapal tanker hingga kapal penumpang. Untuk itu, Jokowi mengintruksikan kepada setiap Kementerian Lembaga (KL) sampai BUMN, agar tidak lagi membeli kapal dari luar negeri.

"‎Untuk semua KL baik di TNI, Polri di Kemenhub, KKP, BUMN, saya instruksikan agar semua pembelian kapal itu diberikan ke industri dalam negeri.‎ Jangan ada lagi yang beli kapal keluar," terang Jokowi saat membuka rapat di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/6/2015)

Menurutnya hal tersebut dapat mendorong industri galangan kapal dalam negeri untuk tumbuh lebih besar. Kemudian sekaligus akan semakin memperdekat mimpi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. "‎Saya kira kita semua agar mampu membangun industri galangan kapal nasional, dan menjadikan Indonesia benar-benar sebagai poros maritim dunia," ujar Jokowi. Pemerintah masih minim dalam pemanfaatan industri galangan kapal dalam negeri. Karena justru sampai sekarang pembelian kapal banyak dari luar negeri, termasuk yang dilakukan oleh BUMN.

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, penyebabnya adalah perbedaan harga. Harga kapal impor tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan buatan lokal. "Karena harga (lebih mahal dalam negeri)," ungkapnya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/6/2015).  Mahalnya kapal lokal, menurut Saleh dikarenakan ada berbagai macam pajak yang harus ditanggung pelaku usaha. Kecuali industri di daerah Batam yang memang sudah terbebas pajak.

"Kalau di dalam negeri kan dia ada berbagai macam pajak. Ini yang kemaren kita berjuang untuk diturunkan jadi nol. Dan juga good will untuk memesan dari dalam negeri," jelasnya. Saleh memastikan, tidak ada persoalan dari sisi kualitas produksi. Karena terbukti tidak ada permasalahan dari konsumen sebagai pengguna kapal, seperti PT Pertamina (Persero).

"Kualitas sama. Kemarin yang kita lihat di Batam yang kapal 17.500 GWT untuk Pertamina kan bagus, terus ada beberapa kapal seperti LCT yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan, kan produksi dari Jakarta," papar Saleh. Industri ini menurutnya juga siap untuk memproduksi berapapun kapal yang dipesan. Karena ada 250 industri galangan kapal yang tersebar di berbagai wilayah di dalam negeri. "Dan jumlah galangan cukup banyak. Berapapun juga bisa, jadi cukup selama ada pesanan," ujarnya.