Paket Ekonomi Jokowi Tidak Berdampak Pada Industri Riil Khususnya Ritel

Pelemahan kurs rupiah terhadap dolar menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang cukup signifikan akibat melonjaknya harga barang. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta menilai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo tidak ada yang istimewa karena tidak mampu membantu industri ritel nasional.

"Paket ini tidak ada yang istimewa. Misalnya deregulasi, seluruh kebijakan yang dideregulasi ini kan karena pemerintah ingin memperbaiki aturan sebelumnya. Nah karena akan diperbaiki lagi baru selesai September atau Oktober, nanti coba kita lihat apakah daya beli masyarakat akan membaik," kata Tutum di Jakarta, Minggu (13/9).

Ia mengatakan pemerintah harusnya memikirkan bagaimana cara meningkatkan daya beli masyarakat dan memperbaiki sektor industri hulu yang sudah rusak. Hal tersebut menurutnya berdampak kepada industri ritel yang berada pada sektor hilir. Tanpa ditunjang oleh daya beli masyarakat yang memadai, maka paket kebijakan ekonomi dinilainya tidak berdampak positif bagi industri ritel.

"Yang harus didorong melalui teknologi, China dan Thailand mungkin dulu pernah sama produksinya dengan kita tapi sekarang meningkat. Mereka meningkatkan teknologinya, hasilnya produksinya 2 sampai 3 Kali lipat dari Indonesia," tutur dia. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan paket kebijakan ekonomi pertama untuk menyikapi perkembangan ekonomi dunia yang berdampak pada perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia.

Jokowi menuturkan, pemerintah bersama dengan otoritas moneter, yakni Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, melakukan langkah-langkah dalam upaya menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif. Ia mengaku telah melakukan upaya stabilisasi fiskal dan moneter, termasuk di dalamnya adalah pengendalian inflasi.

Sementara langkah-langkah konkrit yang akan dilakukan pemerintah, papar Jokowi, antara lain adalah pengendalian harga komoditi pokok seperti bahan bakar minyak (BBM) dan pangan, pembentukan tim evaluasi dan pengawas realisasi anggaran, dan pembentukan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit untuk mendorong pemanfaatan biodiesel 15 persen sehingga dapat mengurangi impor BBM dan harga ekspor kelapa sawit.

Tak hanya itu, Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah untuk melindungi masyarakat dan menggerakkan ekonomi pedesaan dari melemahnya ekonomi nasional.