Paket Kebijakan BI Lebih Maknyus Daripada Paket Jokowi

Sejumlah pengamat ekonomi menyatakan pelaku pasar masih menanti implementasi dari paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tadi malam. Di sisi lain, kebijakan Bank Indonesia justru dinilai memiliki implementasi yang lebih baik. Kepala Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Anggito Abimanyu mengatakan pelaku pasar butuh waktu untuk melihat efektivitas paket kebijakan tersebut. Menurutnya respons positif tidak bisa instan karena pelaku pasar juga memperhitungkan faktor lain.

“Saya kira butuh waktu untuk pasar menyerap. Jadi tidak bisa instan karena pasar juga melihat faktor luar negeri. Saya sih optimistis kalau paket itu bisa diserap dengan baik dan sudah ada detail implementasinya,” ujarnya di gedung Bursa Efek Indonesia, Kamis (10/9).  Menurutnya, saat ini masih banyak kebijakan dalam paket tersebut yang pelaksanaannya belum dilakukan. Ia menilai hal itu menyebabkan ketidakpastian dan pelaku pasar masih menunggu realisasi dari paket tersebut.

“Sekarang ini kan banyak policy yang masih menunggu pelaksanaannya. Katanya nanti Oktober baru implementasi. Jadi kalau sifatnya nanti-nanti, itu belum bisa dicerna. Apalagi investasi sektor properti apa bentuknya itu kan belum ada,” ujarnya. Anggito menambahkan saat ini yang paling dibutuhkan pemerintah adalah peningkatan cadangan devisa. Pasalnya, ia menilai masalah utama saat ini ada pelemahan kurs akibat ketidakpastian ekonomi global.

“Masalah kita kan stabilitas nilai tukar, bagaimana menambah cadangan devisa. Market mulai takut cadangan devisa hingga akhir tahun menurun drastis. Paling tidak perlu ada tambahan cadangan devisa US$ 20 miliar,” jelasnya. Di sisi lain, Anggito menilai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia (BI) sudah sesuai dan tepat mengenai sasaran. Ia berharap dengan adanya kebijakan tersebut, kurs rupiah bisa kembali menguat. “Kalau BI bisa langsung karena jelas sekali mengenai repo, mengenai swap, dan hedging. Itu suatu hal yang langsung dieksekusi,” ujarnya.

Senada dengan mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tersebut, Kepala Riset PT NH Korindo Securities Reza Priyambada mengatakan paket kebijakan ekonomi Jokowi tersebut belum bisa diterima pelaku pasar karena belum diimplementasikan secara langsung. “Kami melihat memang ada keinginan pemerintah untuk memperbaiki beberapa masalah ekonomi. Tapi karena implementasi kebijakan tersebut butuh waktu, maka ya pasar pun butuh waktu untuk bisa menilai itu hal positif,” ujarnya.

Seperti diketahui, untuk mendorong daya saing industri, Jokowi menyebutkan terdapat 89 peraturan dari 134 regulasi yang sifatnya menghambat daya saing industri akan dirombak. kebijakan deregulasi ini diharapkan presiden dapat menghilangkan tumpang tindih aturan dan duplikasi kebijakan.

"Juga sudah disiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri dan 5 aturan lain," kata Jokowi.