Presiden Jokowi Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi ... Apindo Berharap Kebijakannya Tidak Membuat Masalah Baru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumumkan paket kebijakan penyelamatan ekonomi tahap I yang berfokus pada tiga hal besar, yakni meningkatkan daya saing industri, mempercepat proyek-proyek strategis nasional, dan mendorong investasi di sektor properti. Menurut Jokowi, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sebelumnya telah melakukan upaya stabilisasi fiskal dan moneter, termasuk di dalamnya adalah pengendalian inflasi. Sinergi kebijakan ini dilakukan guna menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi, antara lain dengan mendorong percepatan belanja pemerintah dan juga melakukan langkah-langkah penguatan neraca pembayaran.

"Langkah-langkah konkrit yang akan dilakukan pemerintah antara lain pengendalian harga komoditas pokok, seperti BBM dan pangan, kemudian pembentukan tim evaluasi dan pengawas, realisasi anggaran, dan yang ketiga pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk mendorong pemanfaatan biodiesel 15 persen, sehingga dapat mengurangi impor BBM dan harga ekspor kelapa sawit," jelasnya di Istana Kepresidenan, Rabu (9/9).

Tak hanya itu, lanjut Jokowi, pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah untuk melindungi masyarkat dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Antara lain dengan memberdayakan usaha mikro dan kecil dengan menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan tingkat suku bunga yang rendah.

"Bunga KUR yang dulunya 22-23 persen (diturunkan) menjadi 12 persen," tuturnya.  Untuk mendorong pembangunan infrastruktur di desa, lanjut presiden, pemerintah juga mengupayakan percepatan pencairan dan penyederhanaan pemanfaatan dana desa.  "Pemerintah juga melakukan penambahan alokasi beras sejahtera (Rastra) bulan 13 dan bulan 14. Artinya ada tambahan selama dua bulan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah," tuturnya.

Namun, serangkaian kebijakan itu dirasa belum cukup oleh Jokowi. Karenanya, pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi tambahan untuk meningkatkan daya saing industri, mempercepat proyek-proyek strategis nasional, dan mendorong investasi di sektor properti.

Untuk mendorong daya saing industri, Jokowi menyebutkan terdapat 89 peraturan yang sifatnya menghambat daya saing industri akan dirombak. kebijakan deregulasi ini diharapkan presiden dapat menghilangkan tumpang tindih aturan dan duplikasi kebijakan.  "Ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 peraturan yang masuk (diusulkan untuk dideregulasi). Pemerintah berkomitmen menyelesaikan paket deregulasi ini pada September-Oktober 2015, dan mungkin akan ada tahap II dan mungkin tahap III," ujarnya di istana Kepresidenan, rabu (9/9).

Terkait percepatan proyek strategis nasional, Jokowi memastikan pemerintah akan menghilangkan berbagai hal yang selama ini menyumbat pelaksanaannya. "Antara lain melakukan penyederhanaan izin, penyelesaian masalah tata ruang, mempercepat pengadaan barang dan jasa, serta memberikan diskresi menyangkut hambatan hukum," tuturnya.  Fokus yang ketiga, lanjut jokowi, pemerintah akan mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah serta membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti.

"Saya ingin menekankan di sini bahwa paket kebijakan ekonomi ini bertujuan untuk menggerakkan kembali sektor riil kita yang akhirnya memberikan fondasi pelompatan kemajuan perekonomian kita ke depan," tuturnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan mengumumkan paket deregulasi kebijakan ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta pada pukul 16.00 WIB. Mantan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi yang kini menjabat sebagai Ketua Tim Ahli Wakil Presiden menjamin, paket tersebut akan meningkatkan kenyamanan bagi investor dalam menanamkan modal di Indonesia.

"Lebih banyak kami mencoba memberi insentif mengenai investasi, mengurangi high cost economy melalui deregulasi-deregulasi yang sampai sekarang tumpang tindih. Tujuannya agar investor lebih nyaman, selama ini kan saling mengganggu," kata Sofjan di kantornya, Rabu (9/9). Sofjan menjelaskan insentif yang dijanjikan disediakan dalam bentuk beragam, termasuk insentif pajak. "Salah satunya bagaimana menjaring investasi masuk, insentif pajak, dan masalah-masalah regulasi antar Kementerian,” katanya.

Ia mengatakan tujuan pemerintah memberatkan peningkatan investasi pada paket ini adalah agar tercapai sejumlah proyek pembangunan yang berpeluang tersandung anggaran. "Semua sektor riil, yang penting investasi harus masuk.Budget pemerintah terbatas, lebih banyak pihak swasta. Maka kita harus mendorong mereka berinvestasi untuk pembangunan dan juga memproteksi industri dalam negeri," kata Sofjan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya menyatakan pemerintah akan mengumumkan secara bertahap paket kebijakan ekonomi dengan menyederhanakan 154 aturan (deregulasi) yang selama ini dinilai menghambat kegiatan ekonomi.  Menurut Darmin paket kebijakan tersebut akan efektif menstimulus ekonomi nasional yang ikut melemah terseret perekonomian global.

Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan paket kebijakan ekonominya, sore ini. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani berharap paket kebijakan ekonomi itu tidak akan menimbulkan masalah baru.  Khususnya, soal deregulasi alias penghapusan pembatasan dan peraturan. Dia berharap deregulasi akan betul-betul mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. “Pertama yang kita inginkan adalah deregulasi atas seluruh aturan yang tumpang tindih yang mengganggu atau menghambat sektor riil," ujar Hariyadi di Jakarta, Rabu (9/9).

Selain deregulasi, pemerintah juga diharapkan mampu melakukan relaksasi dalam kebijakan fiskal. Ia pun memaklumi saat ini pemerintah tengah mengejar target pendapatan negara melalui perpajakan sebesar Rp 1.208 triliun yang tertuang dalam APBN-P 2015. Namun ia berharap kebijakan fiskal jangan mencederai pelaku usaha.

Dia memberikan contoh, pemerintah menetapkan kenaikan target penerimaan cukai dalam RAPBN 2016 sebesar Rp 148,9 triliun, naik 23 persen dari APBN 2015. Kenaikan target tersebut berpotensi menimbulkan kenaikan tarif cukai rokok dan memberi beban bagi para pelaku industri hasil tembakau. “Itu kan kebijakan yang melemahkan sektor riil, itu harus bisa dikoreksi,” ucapnya.

Lebih lanjut, diharapkan ada upaya dari pemerintah untuk memperbesar subtitusi impor. Hariyadi menyebut, pasar domestik saat ini harus dijaga agar industri dalam negeri dapat berjalan dengan baik dan mampu bersaing dengan industri luar. “Lalu government spending, yang harus segera dilaksanakan," ujar Hariyadi.

Untuk deregulasi sendiri, Presiden telah menyatakan hari ini bahwa ada 89 peraturan yang sifatnya menghambat daya saing industri akan dirombak. kebijakan deregulasi ini diharapkan presiden dapat menghilangkan tumpang tindih aturan dan duplikasi kebijakan. “Pemerintah berkomitmen menyelesaikan paket deregulasi ini pada September-Oktober 2015, dan mungkin akan ada tahap II dan mungkin tahap III,” ujarnya di istana Kepresidenan, rabu (9/9).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis paket kebijakan ekonomi jilid I yang dirilis pemerintahannya akan mampu menggerakkan sektor rill dan memajukan perkonomian Indonesia di masa depan.  "Saya yakin paket kebijakan September ini akan memperkuat industri nasional, mengembangkan UMKM, memperlancar perdagangan antardaerah, menggairahkan industri pariwisata, dan menyejahterakan nelayan," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu (9/9).

Untuk memperbaiki kesejahteraan nelayan, Jokowi mengatakan salah satu kebijakan pemerintah adalah mengupayakan peningkatan produksi ikan tangkap dengan mendorong konversi bahan bakar dari solar ke elpiji.  Secara umum, paket kebijakan ekonomi jilid I yang dirilis Jokowi berfokus pada tiga hal besar, yakni mendorong daya saing industri, mempercepat proyek-proyek strategis nasional, dan mendorong investasi di sektor properti. Untuk poin pertama, pemerintah menyebutnya sebagai kebijakan deregulasi, di mana terdapat 89 peraturan yang dirombak karena dinilai menghambat daya saing insutri.

"Pemerintah tidak bisa kerja sendiri dan butuh kerja sama dan dukungan dari semua. Mari bersatu bergotong royong, menghadapi tantangan lemahnya perekonomian global," ucap Jokowi menghimbau.  Menurut Jokowi, pemerintah tidak hanya meluncurkan paket kebijakan, tetapi berkomitmen serius untuk mengatasi permasalahan yang selama ini menghambat ekonomi nasional.