Perbedaan Pasar Sekunder dan Pasar Perdana Saham Serta Untung Ruginya

Anda yang berinvestasi di pasar modal pasti mengenal istilah pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah ketika investor membeli saham pada saat belum diperdagangkan alias membeli saham IPO (initial public offering). Sedangkan pasar sekunder adalah tempat membeli ketika saham sudah diperdagangkan.

Pertanyaannya, lebih menguntungkan mana, membeli saham di pasar perdana atau di pasar sekunder? Dua-duanya bisa menguntungkan, tetapi dua-duanya juga bisa merugikan. Kok bisa? Sangat bisa karena tidak ada garansi bahwa membeli saham di pasar perdana pasti menguntungkan. Bahkan, di awal tahun 2011, tiga emiten baru yang listing di pasar modal semuanya mengalami penurunan harga tatkala mulai diperdagangkan.

Begitu pula dengan investor yang membeli saham di pasar sekunder awal tahun 2011, boleh jadi saat ini menanggung loss atau paling tidak potensial loss karena saham yang dibeli mengalami penurunan harga, seiring dengan penurunan indeks yang semula sempat berada di kisaran 3.700 kini anjlok ke kisaran 3.400-3.500.

Beberapa aspek

Bagi Anda yang ingin membeli saham di pasar perdana, ada beberapa aspek yang sebaiknya menjadi perhatian, baik berkaitan dengan saham yang hendak dibeli maupun terkait dengan diri Anda sendiri selaku investor atau calon investor. Apa maksudnya?

Kenali tujuan dan motif diri Anda sebelum membeli saham. Memperoleh capital gain atau dividen adalah satu soal. Namun, yang jauh lebih penting adalah apakah motif Anda membeli saham sebagaimana layaknya trader, yang beli hari ini, jual besok atau memang berharap memperoleh keuntungan dalam jangka panjang, paling tidak dalam kurun waktu satu tahun.

Jika Anda hendak membeli saham di pasar perdana, lupakan motif trading karena saham yang hendak Anda beli belum memiliki historical harga. Yang ada adalah asumsi apakah harga yang ditetapkan ada dalam kisaran wajar, mahal, atau murah. Banyak metode yang bisa dipakai sebagai ukuran. Yang paling populer adalah pendekatan PER (price earning ratio). Semakin rendah PER-nya, relatif semakin murah harga saham tersebut. Tetapi, dalam realitasnya, tidak ada jaminan bahwa PER yang rendah akan membuat harga saham meningkat tatkala diperdagangkan.

Kenapa? Karena naik turunnya harga saham bukan sekadar bergantung pada PER, melainkan demand dan supply di pasar itu sendiri. Benar, ada istilah oversubscribe dan undersubscribe atau juga fully subscribe ketika saham mulai ditawarkan kepada publik. Artinya, permintaan terhadap saham yang ditawarkan bisa lebih besar, lebih kecil, atau sama seperti jumlah yang ditawarkan. Tetapi, permintaan tersebut belum tentu direalisasikan oleh calon investor. Belum lagi kalau permintaan tersebut bersifat ”semu”. Jadi sekadar untuk mendapatkan data ”seolah- olah” oversubscribe. Oleh karena itu, calon investor sebaiknya tidak begitu saja percaya pada informasi kelebihan permintaan.

Atas dasar situasi seperti itu, jika Anda memang ingin membeli saham di pasar perdana, yang harus menjadi acuan adalah kondisi fundamental dan prospek dari perusahaan yang menawarkan sahamnya.

Kenapa begitu? Karena penurunan ataupun kenaikan harga saham di pasar juga dipengaruhi oleh faktor sentimen. Lebih dari itu juga ada faktor nonteknis, misalnya saham itu ”dikerjai” oleh pihak tertentu. Pihak tersebut sengaja menurunkan harga sehingga investor lain menjual saham yang dipegangnya. Dus, kalau Anda menghadapi hal tersebut, mestinya tidak serta-merta menjual saham Anda atau melakukan cut loss, tetapi Anda bisa membeli lagi saham yang sama sehingga cost rata-rata Anda menjadi lebih rendah. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, malah Anda bisa berpeluang memperoleh potential gain. Namun, semua itu bisa terjadi jika prinsip Anda membeli saham di pasar perdana bukan sebagai trader, melainkan sebagai investor.

Fundamental

Bagaimana dengan pasar sekunder? Triknya tentu berbeda dengan jika membeli saham di pasar perdana. Faktor fundamental dari saham yang Anda bidik tetap menjadi pertimbangan. Artinya, berapa PER dari saham tersebut tidak bisa diabaikan. Sebab, kalau PER-nya sudah terlalu tinggi, investor lain yang sudah memegang saham dimaksud bertendensi untuk merealisasikan potential gain yang sudah dipegang. Dus, tetap saja, meskipun di pasar sekunder, carilah saham-saham yang PER-nya masih rendah. Itu prinsip dasarnya.

Setelah Anda dapatkan kandidat saham yang hendak dibeli, tentu juga mesti dicermati bagaimana pergerakan harga saham itu sendiri dalam kurun waktu enam bulan terakhir atau malah setahun terakhir. Berapa pencapaian harga tertinggi dan berapa pula terendah. Lalu berapa harga saat ini. Kemudian bagaimana volume transaksi dari saham tersebut. Jika harganya melonjak-lonjak, naik turun dengan cepat, sementara volume transaksinya relatif kecil, boleh dibilang, itu adalah saham ”gorengan”. Jangan sentuh saham semacam itu.

Lepas dari volume transaksi yang besar adalah kapan masuk dan kapan keluar dari saham yang Anda beli juga menjadi elemen yang berpengaruh terhadap keberhasilan ataupun kegagalan. Jika dana yang Anda ”mainkan” untuk membeli saham jumlahnya tidak signifikan, akan jauh lebih baik Anda ikuti pergerakan pasar. Artinya, beli ketika harga saham mulai bergerak ke atas, dan segera jual kalau sudah memperoleh gain. Tidak perlu besar, yang penting dapat gain. Itulah prinsip trader. Tetapi, jika Anda ingin berperan sebagai investor, pembelian saham di pasar sekunder malah mesti dilakukan ketika harga saham itu jatuh. Beli di saat murah, pegang dalam kurun waktu tertentu, baru dijual kembali. Sepanjang fundamental saham tersebut bagus, tidak perlu ada rasa khawatir.

Selamat mencoba.

Importir Film Asing Indonesia Ternyata Menunggak Pajak 30 Milyar

Sembilan importir film yang membawa masuk 250 judul ke Indonesia dalam dua tahun terakhir ini menunggak pajak dan bea masuk Rp 30 miliar, belum termasuk denda. Jumlah tunggakan akan membengkak karena denda atas keterlambatan pembayarannya bisa mencapai 1.000 persen dari pokok tunggakan.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan hal itu di Jakarta, Kamis (24/2).

Menurut Agus, bagian yang harus diperjelas adalah masalah penetapan nilai pabean film impor. Selama ini importir hanya menetapkan nilai pabean atas dasar panjang rol film, yakni 0,43 dollar AS per meter. Itu yang menjadi dasar pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Padahal, sebagai sebuah karya cipta, film memiliki keunikan dibandingkan dengan barang lain. Selain membayar ketiga pungutan tadi, importir film juga harus memperhitungkan nilai pabean yang didasarkan atas hak ciptanya, yakni royalti yang dibayarkan kepada produsen film di luar negeri. Atas dasar ini, importir dikenai lagi bea masuk sebesar 10 persen, PPN 11 persen, dan PPh Pasal 26 sebesar 2,75 persen, atau total 23,75 persen.

”Jika perhitungan pungutan itu hanya didasarkan atas panjangnya rol film, satu judul film hanya menyetor Rp 13 juta per salinan film. Padahal, satu film bisa mencapai 60.000 dollar AS,” kata Agus.

Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Thomas Sugijata mengatakan, sebelumnya, Badan Pertimbangan Perfilman Nasional melaporkan ada 52 judul film paling laris yang beredar di Indonesia pada periode 2009-2010. Seluruhnya diperbanyak menjadi 1.780 salinan film sehingga total pembayaran royalti pada periode itu mencapai Rp 570 miliar.

”Namun, dalam audit yang di lakukan, sebenarnya ada 250 judul film yang masuk, baik yang box office (film laris) maupun film biasa. Hasil audit menunjukkan adanya tunggakan Rp 30 miliar, belum termasuk dendanya,” tutur Thomas.

Bisnis Properti Yang Berlaba Tinggi dan Tidak Ada Resiko

Bicara soal properti di negeri ini, banyak sekali prospek yang menjanjikan. Diyakini, industri properti akan semakin menjanjikan apabila pemerintah mau membenahi lagi sejumlah iklim investasi di sektor ini.

Sedikitnya dalam dua hari ini, ada perbincangan soal sektor properti yang prospektif ini. Intinya, bisnis properti di Indonesia itu dapat dikatakan ”high return, low risk”. Hasilnya tinggi, risikonya minim.

Hari Rabu (23/2), Sanjay Verma dari Konsultan Properti Cushman dan Wakefield di Jakarta, mengemukakan, industri properti di Asia Pasifik masih akan memegang porsi terbesar dalam pertumbuhan properti global yang tahun 2010 mencapai 582 miliar dollar AS.

Ia mengatakan, Indonesia masih menjadi daya tarik dengan Jakarta sebagai lokomotif industri properti. Harga properti di Jakarta termasuk rendah. Namun, keunggulan Jakarta itu belum mampu menyedot pertumbuhan pasar properti secara optimal.

Pengamat properti, Panangian Simanungkalit, Kamis (24/2), dalam sebuah diskusi soal peluang investasi 2011, menegaskan, investasi properti di Indonesia masih sangat menjanjikan. Keuntungan tinggi, risiko rendah. Permintaan properti di Indonesia—khususnya di wilayah perkotaan—sangat tinggi. Bakal ada ledakan properti tahun 2014.

Menurut hitung-hitungan Panangian, saat ini pemerintah hanya bisa menyediakan sebagian kebutuhan rumah bagi masyarakat. Oleh karena itu, swasta masuk ke semua segmen properti.

Di Jabodetabek saja, ada 24 juta penduduk yang akan bertambah menjadi 32 juta orang pada tahun 2020. Dengan asumsi setiap keluarga terdiri atas empat orang, dengan kebutuhan satu rumah, diperlukan 2 juta rumah selama 10 tahun mendatang.

Saat ini masih terdapat kekurangan 1 juta rumah per tahun di Jabodetabek. Selain itu, masih ada juga kebutuhan rumah akibat urbanisasi sebanyak 2 juta unit dalam 10 tahun. Dengan demikian, ada kebutuhan 1,2 juta rumah per tahun.

Apa yang diungkapkan dua pengamat properti ini jelas sebuah prospek yang menjanjikan. Hanya saja, iklim investasi belum ditunjang penuh. Ini tugas pemerintah dan semua pemangku kepentingan lainnya.

Pembebasan lahan selama ini tidak jelas. Padahal, jika sudah oke, swasta—atas bantuan pemerintah—bisa membangun infrastruktur. Kondisi ini akan mendorong pertumbuhan sektor manufaktur yang akhirnya membutuhkan perumahan.

Prospek industri properti luar biasa. Hanya, kadang semuanya ditanggapi biasa-biasa saja. Sayang amat.

Perusahaan Listrik Korea Kembangakan Tongkol Jagung untuk Pembangkit

Perusahaan dari Korea Selatan, LIG Ensulting, dalam waktu dekat, akan mengembangkan pembangkit listrik tenaga biomas di Provinsi Gorontalo senilai 30 juta dollar AS. Dengan menggunakan bahan baku tongkol jagung dan sekam, diproyeksikan dapat dihasilkan tenaga listrik 12 megawatt. Hanya saja, belum ada kesepakatan mengenai harga jual listrik kepada Perusahaan Listrik Negara.

Menurut Direktur LIG Ensulting Jeong Chae, potensi pembangkit listrik tenaga biomas di Gorontalo sangat besar. Apalagi, di Gorontalo banyak terdapat bahan baku berupa tongkol jagung dan sekam padi. Pihaknya optimistis rencana investasi berupa pembangunan pembangkit listrik tenaga biomas (PLTB) di Gorontalo akan terwujud.

”Dari perhitungan kami, nilai jual listrik kepada PLN yang terendah nantinya adalah Rp 1.200 per kWh. Kami perlu bantuan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melobi PLN Gorontalo agar ada kesepakatan harga jual listrik dari kami dengan nilai tersebut,” ucap Jeong, Kamis (24/2), saat memaparkan rencana investasi perusahaan itu di Kantor Gubernur Gorontalo.

Jeong menambahkan, diperlukan lahan seluas tujuh hektar untuk lokasi pendirian PLTB di Gorontalo. Selain itu, dibutuhkan juga bahan baku biomas sekitar 300 ton per hari dari tongkol jagung dan sekam padi.

Ia menyebut bahwa perusahaannya memerlukan waktu sekitar dua tahun empat bulan untuk pembangunan PLTB di Gorontalo.

Kepala Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo Rusthamrin Akuba mengatakan bahwa Gorontalo mampu menghasilkan tongkol jagung sebanyak 104.000 ton per tahun. Sekam yang bisa dihasilkan mencapai 67.000 ton per tahun. Artinya, menurut dia, kebutuhan untuk PLTB tersebut dapat tercukupi di Gorontalo.

”Bahkan, jika batang pohon jagung berikut daunnya disertakan, Gorontalo mampu menyediakan bahan baku biomas dalam jumlah lebih banyak lagi. Kami optimistis rencana ini bisa diwujudkan untuk mengatasi krisis listrik di Gorontalo,” ucap Rusthamrin.

Dari Pangkal Pinang dikabarkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjajaki teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir dari Jepang dan Korea Selatan. Bangka Belitung berencana membangun dua pembangkit listrik tenaga nuklir dalam 12 tahun ke depan.

Sementara itu, PLN di wilayah Flores bagian timur mendapat target dari PLN pusat untuk merealisasikan rasio elektrifikasi sebesar 60 persen pada tahun 2011.

Hal itu akan diupayakan dengan menjangkau sebanyak 11.000 pelanggan baru melalui pengadaan pembangkit listrik tenaga surya.

BASF Optimistis Menghadapi Pasar Asia Pasifik

Perusahaan kimia BASF Jerman optimistis terhadap pertumbuhan tahun 2011, khususnya setelah melihat lonjakan penjualan yang justru terjadi peningkatan di pasar Asia Pasifik. Pemulihan ekonomi membuat penjualan BASF tahun 2010 mampu melampaui total penjualan yang terjadi pada masa krisis finansial tahun 2008.

Hal itu terungkap dalam konferensi pers tahunan yang dipimpin Chief Executive Officer BASF Jurger Hambrecht di Ludwigshafen Jerman, Kamis (24/2) pukul 10.30.

Dalam acara itu hadir pula Chief Financial Officer of BASF SE Kurt Bock dan Member of Board of Executive Directors of BASF SE Hans-Ulrich Engel.

BASF adalah perusahaan kimia Jerman yang telah berinvestasi di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Hambrecht mengatakan, optimisme BASF didasarkan pada pertumbuhan ekonomi global yang solid mencapai 3,3 persen. Indikator lainnya adalah pertumbuhan signifikan dari produksi kimia global, termasuk industri farmasi, sebesar 5,2 persen.

BASF juga memperkirakan rata-rata kursnya mencapai 1,35 dollar AS per euro dan rata-rata harga minyak 90 dollar AS per barrel. Dalam laporan tahunannya, penjualan BASF tahun 2010 mencapai 63,873 miliar euro atau meningkat 26 persen dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 50,693 miliar euro.

Nilai penjualan tahun 2010 pun sudah mampu melampaui penjualan tahun 2008 sebesar 62,304 miliar euro.

Walaupun terjadi lonjakan penjualan, pendapatan bersih tahun 2010 baru mencapai 4,557 miliar euro. Meskipun pendapatan bersih ini sudah menunjukkan kebangkitan dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 1,41 miliar euro dan tahun 2008 sebesar 2,912 miliar euro, pendapatan bersih ini belum mampu mengembalikan pendapatan bersih tahun 2001 sebesar 5,858 miliar euro.

Impor Minyak Mentah Terancam AKibat Krisis Timur Tengah

Krisis politik di kawasan Timur Tengah dikhawatirkan akan menghambat impor minyak mentah bagi PT Pertamina (Persero). Saat ini sekitar 50 persen dari total impor minyak mentah Pertamina berasal dari kawasan itu.

Menurut Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan, seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Kamis (24/2) di Jakarta, jika pasokan minyak mentah dari Timur Tengah terganggu, kebutuhan impor minyak kemungkinan dipenuhi dari Petronas, Malaysia, karena konsumsi dalam negeri dari negara itu lebih kecil dibandingkan dengan produksi.

Vice President Komunikasi Korporat PT Pertamina Mochamad Harun menyatakan, cadangan pasokan minyak mentah Pertamina mencukupi untuk 22 hari ke depan. Volume impor minyak mentah Pertamina 400.000 barrel per hari, dan 50 persen di antaranya dari kawasan Timur Tengah, terutama dari Arab Saudi. ”Kondisi akan sulit jika suplainya semakin sedikit dan harganya kian mahal,” ujarnya.

Terkait percepatan produksi minyak nasional, Karen menyatakan, pihaknya meminta kepastian pemerintah terhadap permintaan Pertamina untuk menjadi operator pengelola blok West Madura yang masa kontraknya akan berakhir.

Sementara itu, produksi migas per 22 Februari sebesar 2,45 juta barrel ekuivalen minyak per hari. Menurut Kepala Dinas Humas dan Hubungan Kelembagaan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Elan Biantoro, rata-rata produksi gas 8.662 juta kaki kubik per hari dan produksi minyak 905.000 barrel per hari.

Kenaikan Harga Minyak Bumi Picu Keuntungan Bagi Produsen Biofuel

Kenaikan harga minyak bumi akibat instabilitas politik di kawasan Timur Tengah harus menjadi peluang bagi Indonesia. Pemerintah harus membuat kebijakan konkret mengembangkan pasar bahan bakar nabati yang dapat menjadi insentif bagi produsen.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Muhammad Fadhil Hasan dalam kunjungan ke Redaksi Kompas di Jakarta, Kamis (24/2). Turut hadir, antara lain, Sekretaris Umum Gapki Joko Supriyono, Eddy Martono, Purboyo Guritno, Sekretaris Gapki Sumatera Utara yang juga Ketua Panitia Pelaksana Perayaan 100 Tahun Kelapa Sawit di Indonesia Timbas Prasad Ginting, dan Ketua Komite Tetap Perkebunan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rudyan Kopot yang diterima Pemimpin Redaksi Kompas Rikard Bagun.

”Pendekatan biofuel harus ke pasar, jangan produk. Pemerintah tinggal mewajibkan produsen otomotif agar memasang converter agar kendaraan bermotor bisa menggunakan bahan bakar nabati sehingga pasar biofuel akan tumbuh,” ujar Fadhil.

Indonesia memproduksi 21,6 juta ton minyak kelapa sawit mentah (CPO) tahun 2010 dan mengekspor 15,5 juta ton di antaranya. Adapun konsumsi domestik masih rendah, baru 5,6 juta ton per tahun.

Joko mendesak pemerintah tidak memakai pendekatan fiskal semata terhadap industri perkelapasawitan nasional. ”Bea keluar yang berlaku sekarang sudah agresif, bukan lagi progresif dan kebijakan ini menurunkan daya saing CPO Indonesia,” ujarnya.

Pengusaha menuntut komitmen pemerintah mendukung pengembangan industri hilir CPO yang fokus, misalnya, biodiesel.

Sebenarnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) untuk menggairahkan industri hilir BBN. Aturan ini meningkatkan konsumsi BBN secara bertahap sampai 20 persen tahun 2025.

Ketentuan wajib pakai biodiesel untuk industri 2,5 persen sejak Oktober 2008 naik menjadi 5 persen mulai Januari 2010, lalu jadi 10 persen pada tahun 2015, 15 persen pada Januari 2020, dan 20 persen pada Januari 2025. Adapun sektor transportasi nonsubsidi sejak Januari 2009 mulai menyerap minimal 1 persen dan 3 persen per Januari 2010, 7 persen per Januari 2015, 10 persen per Januari 2020, dan 20 persen per Januari 2025.

Berbekal aturan ini, konsumsi biodiesel naik. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan memaparkan, pasar domestik menyerap biodiesel 223.000 kiloliter (kl) dari produksi 450.000 kl tahun 2010.

”Ini sama dengan menghemat impor minyak selama empat hari,” ujar Paulus.

Meski volume ini masih jauh dari kapasitas produksi biodiesel nasional sebesar 3,8 juta kl per tahun, produsen biodiesel nasional mulai melihat pertumbuhan konsumsi yang positif.

Implementasi Permen ESDM Nomor 32/2008 utuh bisa meningkatkan konsumsi biodiesel sampai 900.000 kl tahun 2011.

”Lepas dari soal harga, apalagi harga minyak bumi jenis Brent sudah 120 dollar AS per barrel, Indonesia harus punya sumber energi dalam negeri sebesar-besarnya. Kalau bergantung pada impor, ketahanan energi lemah,” ujar Paulus.

Ekonomi Indonesia Memasuki Tahun Pertumbuhan Emas

Tahun 2010 menjadi awal bagi kebangkitan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi akan terus membaik sampai enam tahun mendatang. Selama periode tersebut, ekonomi Indonesia akan memasuki pertumbuhan emas karena membaiknya harga komoditas serta meningkatnya daya beli masyarakat.

Demikian disampaikan Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung dalam acara perbincangan tinjauan ekonomi 2011, Rabu (23/2) malam di Jakarta. ”Saya yakin ekonomi Indonesia akan terus membaik sampai tahun 2015 mendatang,” katanya.

Menurut dia, ada beberapa indikasi yang mendukung keyakinannya tersebut. Pertama, semakin banyak aliran dana yang masuk ke Indonesia baik melalui saham, pembelian surat utang, serta investasi langsung ke sektor riil. Aliran dana tersebut berasal dari negara-negara maju yang saat ini masih dilanda kelesuan ekonomi. Tahun 2011, Amerika Serikat berencana mengeluarkan surat utang senilai 600 miliar dollar AS. Dana tersebut diperkirakan banyak mengalir ke Indonesia.

”Memang harus diwaspadai aliran hot money tersebut. Tahun 2010 hanya 16 persen dana masuk yang sifatnya investasi langsung. Selebihnya itu masih hot money,” ujarnya.

Faktor kedua adalah pemulihan ekonomi global dengan ditandai membaiknya harga komoditas dan harga sumber daya alam lainnya. ”Komoditas mengalami kenaikan harga, demikian juga dengan sektor mining. Peningkatan harga tersebut membuat pasokan uang bertambah. Akibatnya daya beli masyarakat pun ikut naik,” paparnya.

Pertumbuhan daya beli, lanjutnya, akan berdampak positif bagi industri pariwisata, otomotif, ritel, dan jasa keuangan. Konsumsi masyarakat akan beralih ke barang-barang mewah, terutama di sektor otomotif. ”Indikasi tersebut terlihat dari meningkatnya volume penjualan mobil. Tahun 2010 tercatat 763.751 unit mobil terjual. Januari tahun ini angkanya bahkan meningkat 40 persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalu,” katanya.

Chairul mengatakan, pertumbuhan ekonomi gemilang juga bakal diraih sektor properti. Pasalnya, dari total kebutuhan rumah sebanyak 9 juta unit, baru bisa terpenuhi 200.000-300.000 unit per tahun.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter Hariadi Sukamdani mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia sifatnya tak merata. Peningkatan daya beli hanya terpusat pada orang-orang kaya.

”Saat ini hanya pengusaha minyak, batu bara, dan sawit yang menikmati situasi perekonomian saat ini. Di luar itu, daya beli masyarakat makin melemah,” katanya

Penguatan Di Sektor Riil Kunci Perusahaan Pilih IPO

Penguatan sektor riil dan manufaktur yang mampu menyedot lebih banyak tenaga kerja merupakan syarat utama agar lebih banyak perusahaan memilih untuk jadi terbuka melalui proses penawaran saham perdana atau IPO di pasar bursa.

”Mau tidak mau, perlu regulasi yang jelas dan mendukung kedua sektor itu dari pemerintah. Kita ingin menjadi seperti Singapura dan negara lainnya, yang sumbangan pasar modalnya bagi produk domestik bruto (PDB)-nya lebih dari 50 persen,” kata Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Airlangga Hartarto, dalam kunjungan AEI ke pabrik mobil PT Astra Daihatsu Motor (ADM) di Jakarta, Kamis (24/2).

Kunjungan itu diikuti puluhan anggota AEI. Rombongan diterima Direktur ADM Pongky Prabowo. Selain melihat proses perakitan aneka produk ADM, juga dilakukan dialog kedua belah pihak.

Pongky menyatakan, perusahaannya terus berupaya meningkatkan performa perusahaan, terutama melalui upaya peningkatan kapasitas produksi sekaligus pengayaan inovasi. Saat ini, misalnya, ADM mampu menghasilkan satu mobil dalam rata-rata 72 detik dengan dukungan 8.000 pegawai. Hingga tingkat pemasok, jumlah orang yang mendukung kinerja ADM, kata Pongky, mencapai 500.000 orang.

Menurut Airlangga, ketika sektor riil dan manufaktur semakin tumbuh, maka jumlah perusahaan yang memilih IPO diperkirakan semakin bertambah karena adanya tambahan modal untuk ekspansi dan demi keuntungan yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Ia mengatakan, potensi dukungan sektor pasar modal bagi perekonomian nasional masih sangat luas sebab saat ini saja dukungan sektor privat sudah mencapai sekitar 80 persen.

Sebelumnya, AEI juga mendesak adanya regulasi yang mewajibkan industri asuransi nonbadan usaha milik negara (BUMN) untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia sebab selama ini industri asuransi di luar BUMN hanya berinvestasi di pasar modal Singapura. Dengan berinvestasi di Indonesia, hal itu berarti juga mendukung perekonomian nasional.

Perkebunan Jeruk Keprok Gayo Gagal Total

Serangan hama akar batang menggagalkan panen jeruk keprok gayo milik petani di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hama itu bukan hanya membuat tanaman jeruk khas Dataran Tinggi Gayo tersebut tidak berbuah, tetapi juga menyebabkan tanaman meranggas, dan mati.

Jeruk keprok merupakan tanaman hortikultura di Kabupaten Bener Meriah yang sejak beberapa tahun terakhir menjadi primadona. Jeruk ini terkenal dengan rasanya yang manis dan ukurannya lebih besar daripada jeruk lokal lainnya. Sebelum serangan hama, volume produksi jeruk keprok di Bener Meriah 3.296 ton, dan menjadikan daerah itu sebagai penghasil jeruk keprok terbesar di Aceh.

Februari-Maret ini semestinya menjadi masa panen pertama petani jeruk keprok gayo di Kabupaten Bener Meriah. Namun, serangan hama akar batang sejak setahun lalu, dan kian parah dalam tiga bulan terakhir, membuat tanaman ini tidak berbuah.

”Jangankan panen, berbuah saja tak ada. Malah banyak pohon yang mati mengering. Sebelumnya tak pernah seperti ini,” kata Aman Murni (65), petani jeruk di Desa Tanjungpura, Kecamatan Bandar, Bener Meriah.

Sudah setahun

Menurut Aman, setahun lalu muncul noda hitam di kulit pangkal batang pada tanaman jeruknya. Noda itu membuat pangkal batang mengecil dan akar membusuk. Beberapa tanaman dalam sebulan langsung mengering.

Tanaman yang tak langsung mengering biasanya mengalami gugur daun dan sejumlah ranting mengering. Dalam keadaan daun yang kian sedikit itu, bakal buah gagal terbentuk.

”Dulu serangan hama seperti ini biasa, tetapi pohon tetap berbuah. Sekarang berbeda. Pohon diserang sampai mati dan menyebar cepat sekali,” katanya.

Desa Tanjungpura adalah sentra penghasil jeruk keprok gayo di Bener Meriah. Ada 407 petani jeruk gayo di desa itu dan kini tak satu pun yang panen. Bahkan, di sepanjang kebun jeruk terlihat tanaman jeruk yang meranggas.

Ali Sofyan (55), petani di Bandar, menanam 725 pohon jeruk di lahan seluas 1,2 hektar. Biasanya, dalam setahun dipanen dua kali, yaitu Februari-Maret dan Juli-Agustus. Sekali panen diperoleh 10 ton dengan harga Rp 15.000 per kilogram. Berarti, kerugian akibat gagal panen ini mencapai Rp 150 juta. Dia harus membabati puluhan batang pohon jeruk karena mengering.

Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Bener Meriah Rusman mengatakan, serangan hama akar batang terjadi merata pada semua lahan jeruk. Perubahan iklim jadi pemicunya. ”Hama pada tanaman jeruk sudah lama ada. Cuma, kondisi cuaca ini membuat hama mudah berkembang biak. Itu yang sulit diatasi,” kata dia.

Luas tanaman jeruk keprok gayo di Bener Meriah mencapai 387 hektar. Hampir semua lahan itu terserang hama.

Kaum Muda Harus Tantang Diri Jadi Wirausaha

Mark Zuckerberg, Naveen Sevadurai, dan Catherine Cook. Pasti MuDAers tahu dong sosok di balik nama-nama itu? Tepat banget kalau MuDAers menjawab mereka adalah pebisnis muda dunia.

Ya. Mereka adalah orang-orang muda yang sudah berhasil merintis bisnis dan membuktikan kepada dunia kalau mereka tidak kalah dengan orang-orang yang lebih tua. Tidak hanya meraup jutaan dollar AS tiap tahun, para wirausaha muda ini juga telah mengubah dunia dengan ide mereka yang superkreatif.

Kalian juga bisa kok jadi wirausaha muda. Yuk, belajar dari pengalaman teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia bisnis.

Yoana Mayanda dan Nenden Ayu Wulandari, dua siswi SMA di Jakarta, punya ide bisnis yang aplikatif banget buat kita. Bersama seorang temannya, Yoana menjual cokelat yang ia produksi sendiri di rumah.

Bisnis yang menurutnya enggak ribet, baik cara penjualan maupun pemasarannya ini, karena bisa dilakukan di sekitar rumah dan sekolah, dianggap mudah dilakukan, terutama bagi remaja. Hanya dengan modal awal Rp 80.000, Yoana bisa memulai bisnis yang berkeuntungan Rp 120.000-Rp 170.000 per minggu.

”Awalnya cuma beli alat-alat untuk bikin cokelat, kayak cetakan dan bahan cokelatnya. Selanjutnya cuma perlu Rp 40.000 untuk beli bahan saja,” ceritanya. Dalam satu bulan, Yoana bisa memproduksi 100 cokelat.

Mencari ide yang unik adalah langkah awal untuk menjadi wirausaha. Seperti Yoana, supaya cokelat-cokelat yang ia pasarkan bisa menarik pelanggan, ia memvariasikan bentuk cokelat yang dijual sesuai selera pelanggan.

Kalau pembelinya anak muda, cokelatnya berbentuk permen, binatang, dan hati. Kalau pembelinya ibu-ibu, bentuk cokelatnya bulat-bulat dan dikemas dalam stoples. Kalau untuk anak-anak biasanya bentuk boneka.

Lain lagi Nenden. Dia berjualan parfum. Modalnya gratis. Ceritanya dia dapat produk tersebut dari kenalannya. Pas dia coba pakai parfumnya ke sekolah, teman-temannya tertarik. Melihat peluang yang ada, Nenden pun memutuskan memulai bisnis. Tahap awal ini, dia sudah meraup untung Rp 200.000. Lumayan banget kan?

Motivasinya? ”Pengen cari uang. Terus mau belajar juga gimana sih susahnya cari uang,” kata mereka kompak.

Kebentur ujian dan sekolah

Ada lagi nih, duo cewek 17 tahun yang merintis sebuah clothing line bernama Label. Mereka adalah Sara Tobing dan Dhea Suseno. Dimulai dari persahabatan mereka sejak kecil, keduanya memutuskan memulai suatu bisnis di dunia fashion yang ternyata memang menjadi ketertarikan mereka. ”Waktu itu lagi zamannya kalung dari pegangan tas. Terus tertarik mau bikin sendiri. Akhirnya kami sepakat berbisnis,” tutur Sara.

Mereka akhirnya juga menjual pakaian. Uniknya, mereka enggak menjual baju yang sudah jadi, tapi baju yang dijahit sendiri dan baju second yang dimodifikasi. Penjualannya memakai sistem per musim.

Mahal enggak ya berjualan baju seperti itu? Enggak juga. Menurut Sara, modalnya berkisar Rp 500.000-Rp 600.000 yang dia dapat dengan patungan bersama Dhea. Mereka menggunakan uang tabungan untuk memodali usahanya.

Berbeda dengan Yoana dan Nenden, Sara dan Dhea menggunakan sistem online untuk pemasaran, seperti blog dan Twitter. Menurut mereka, jejaring sosial di internet lebih cepat dan tidak memakan biaya. Apalagi, kedua media ini juga lagi in di kalangan remaja yang menjadi target pasar Label.

Saat ini karena kepentingan sekolah, usaha mereka terpaksa ditunda. Kalau urusan sekolah sudah selesai, mereka kembali menjalankan usaha.

Pengalaman itu kuncinya

Memang, sebagai remaja yang masih sekolah susah bagi waktu. Kadang takut kalau sekolah jadi terbengkalai karena kegiatan lain.

Tapi jangan patah semangat dulu, MuDAers! Menurut Pak Santo Kurniawan, guru manajemen bisnis dan ekonomi Global Jaya International School, berbisnis sejak muda punya keuntungan besar, yaitu jadi banyak pengalaman.

”Bisnis itu kuncinya pengalaman dan latihan. Langsung saja diterapkan teori yang sudah didapat. Semakin banyak latihan, semakin mudah melihat peluang,” ujar Pak Santo.

Beliau menambahkan, bisnis adalah campuran ilmu pengetahuan dan seni. Ada hitung-hitungan yang mesti dibuat, tapi juga harus punya intuisi dan kreativitas.

Kalau mau jadi wirausaha sukses, harus jadi seorang risk-taker juga. Ibarat berenang, kalau enggak nyemplung enggak bakal bisa. Tapi, kalau nyemplung, ada dua kemungkinan: bisa berenang atau tenggelam. Tergantung bagaimana kita bergerak. Berani enggak kita ambil risiko? ”Go ahead!”

Bursa Efek Indonesia Meminta MUI Keluarkan Fatwa Main Jual Beli Saham dan Aturannya Menurut Islam

Presiden Dirktur Bursa Efek Indonesia, Ito Warsito, meminta Majelis Ulama Indinesia (MUI) pusat untuk menerbitkan fatwa tentang saham. Permintaan pembuatan fatwa tersebut sudah disampaikan kepada MUI pusat dan kini sedang dalam proses persidangan.

“Kami sudah menyampaikan keinginan kepada MUI agar mengeluarkan fatwa tentang mekanisme perdagangan pasar modal. Hal ini dilakukan karena banyak investor yang sering mempertanyakan tentang hukum jual-beli saham di bursa efek,” ujarnya seusai menjadi pembicara kunci acara Capital Market Student Studies yang ke-10 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Rabu (23/2).

Kebanyakan investor lokal yang bertanya berasal dari daerah. Setiap kunjungannya ke daerah-daerah dalam rangka melakukan sosialisasi edukasi tentang pasar modal, selalu muncul pertanyaan tentang hukum jual-beli saham dalam islam.

Ketidakjelasan halal-haram ini, menurut Ito, juga menjadi salah satu faktor penghambat penambahan jumlah investor-inverstor baru. Namun bukan menjadi faktor utama.

Rencana fatwa ini, kata dia lagi, sudah dibicarakan dalam Dewan Syariah Nasional. Ia berharap agar fatwa MUI ini mengenai hukum mekanisme perdagangan di pasar modal ini dapat segera diterbitkan agar tidak terjadi keraguan dalam diri investor untuk melakukan kegiatan di pasar modal.

Inflasi Dapat Tumbuh 0.7 Persen Akibat Kenaikan BBM

Pembatasan subsidi BBM yang diberlakukan April akan menyumbang inflasi hingga 0,7 persen. Hal itu dikhawatirkan membuat target inflasi 2011 yang dipatok maksimal 6 persen sulit tercapai. Kondisi tersebut masih ditambah dengan harga komoditas yang tinggi.

Hal itu dikemukakan Ketua Tim Tinjauan Jangka Pendek dan Diseminasi Kebijakan Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Endy Dwi Tjahyono dalam lokakarya ”Memperkuat Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan” di Padalarang, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (19/2). Asumsi tekanan inflasi tersebut diperoleh jika pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) diberlakukan serentak di Jawa dan Bali, dengan harga pertamax Rp 8.000 per liter.

Sebagai catatan, pada Januari lalu Badan Pusat Statistik mencatat inflasi mencapai 0,89 persen (lihat tabel).

Menurut dia, bobot sumbangan BBM terhadap inflasi sebesar 3 persen. Dengan ketentuan tersebut, jika masyarakat beralih menggunakan pertamax, pembayaran akan naik sekitar 77 persen. Sekitar 23 persen kendaraan diperkirakan harus beralih ke pertamax. Dengan asumsi tersebut, BI memprediksi tambahan inflasi akibat pembatasan subsidi BBM mencapai 0,7 persen.

”Itu baru kalau harga pertamax Rp 8.000 per liter. Padahal, faktanya harga pertamax terus naik. Jika harganya menyentuh level Rp 8.500 per liter, tambahan inflasinya bisa ikut naik menjadi 0,81 persen. Perhitungan tersebut juga belum memasukkan dampak ikutan dari pembatasan subsidi BBM,” ujarnya.

Suhaedi, Peneliti Utama Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, mengatakan, agar inflasi terkendali, BI dan pemerintah harus berkoordinasi secara intensif untuk mengambil langkah-langkah yang tepat.

”BI hanya bisa mengintervensi inflasi inti yang bersumber dari moneter, sedangkan inflasi dari pengaruh administered prices dan harga pangan yang volatil berada di wilayah pemerintah,” katanya.

Terkait dengan inflasi inti, sepanjang Januari angkanya masih di bawah proyeksi, yakni 4,18 persen. Tahun ini BI memproyeksikan inflasi inti sebesar 5 persen.

”Koordinasi BI dan pemerintah dalam wadah tim pengendali inflasi juga dilaksanakan di 53 daerah. Target kami 66 tim pengendali inflasi di daerah,” ujarnya.

Meski inflasi sepanjang tahun 2011 diperkirakan masih tinggi, sejumlah bank dalam rencana bisnisnya optimistis bisa mencapai pertumbuhan kredit maksimal.

”Dari laporan rencana bisnis seluruh bank yang sudah masuk ke kami, pertumbuhan kredit secara keseluruhan tahun 2011 diperkirakan mencapai 24 persen. Target tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan kredit tahun 2010 yang tercatat sebesar 23,6 persen,” kata Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad.

Secara terpisah, Chief Financial Officer dan Direktur Bank Danamon Vera Eve Lim mengatakan, pihaknya memproyeksikan pertumbuhan kredit sebesar 20 persen.

Menurut dia, Danamon tidak terlalu khawatir akan dampak inflasi bagi pertumbuhan kredit.

”Kita sudah terbiasa dengan inflasi tinggi. Jadi, hal itu bukan barang baru. Harus diingat pula peningkatan inflasi diikuti dengan membaiknya harga komoditas,” tuturnya.

Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Revrisond Baswier, inflasi menjadi risiko yang harus dibayar pemerintah atas kebijakan pembatasan subsidi BBM.

Menurut dia, dampak ikutan dari kebijakan tersebut akan meluas tidak hanya pada sektor transportasi, tetapi juga produksi secara keseluruhan.

”Tidak ada solusi untuk meredam inflasi. Yang menjadi persoalan adalah rakyat kecil yang harus menanggung beban hidup semakin berat,” katanya

Jamsostek Sedang Berbenah Untuk Perbaiki Kinerja Buruh

Dari 32 juta peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan PT Jamsostek (Persero) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, baru 9,34 juta pekerja yang aktif membayar iuran bulanan. Sebanyak 22,4 juta peserta sudah tidak lagi aktif.

Soal kepesertaan selalu menjadi tantangan pengelola badan usaha milik negara (BUMN) pengelola dana pekerja yang kini beraset Rp 102,9 triliun dan dana investasi Rp 99,11 triliun (laporan keuangan 2010 belum diaudit) ini. Walau nilai aset dan dana investasi terus naik, penambahan jumlah peserta belum signifikan.

Pengawasan ketenagakerjaan yang lemah membuat pelaksanaan UU No 3/1992 tak semudah membalik telapak tangan. Selain itu, pola pengelolaan yang berorientasi laba dari sektor keuangan juga sempat menjauhkan Jamsostek dari pekerja.

Namun, itu dulu. Tidak bisa dimungkiri, dalam empat tahun ini manajemen Jamsostek mulai mengubah arah dengan lebih memerhatikan peningkatan manfaat program bagi peserta.

Jamsostek menyelenggarakan program-program dasar jaminan sosial, antara lain jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian, dan jaminan hari tua (JHT). Sepanjang tahun 2010 Jamsostek membayar klaim JHT sebanyak Rp 5,8 triliun, klaim JPK Rp 811,4 miliar, klaim JKK Rp 401,2 miliar, dan klaim jaminan kematian (Rp 247,9 miliar).

Pasar keuangan masih target untuk berinvestasi. Dari Rp 99,1 triliun dana investasi, Rp 31,2 triliun dalam deposito, obligasi Rp 39,7 triliun, saham Rp 22 triliun, reksa dana Rp 5,6 triliun, penyertaan modal Rp 27 miliar, dan properti Rp 469 miliar.

Dari hasil investasi ini, peserta menikmati imbal hasil dana JHT rata-rata 10,6 persen tahun 2010, lebih tinggi daripada bunga deposito bank komersial. Dengan berbagai strategi, sepanjang aman, sudah semestinya investasi dana Jamsostek yang puluhan triliun tersebut mendatangkan imbal hasil tinggi.

Namun, sebenarnya pekerja tidak menuntut keuntungan semata. Manajemen sudah semestinya berinovasi membuat terobosan investasi yang bermanfaat langsung bagi peserta.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar, dan Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa telah meresmikan pemakaian enam blok rusunawa Jamsostek di kawasan industri Kabil, Batam, Kepulauan Riau, 8 Oktober 2010.

Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga menyampaikan rencana ambisius. Jamsostek segera membangun 14 blok rusunawa lagi di kawasan yang sama tahun 2011 sehingga akhirnya mampu menampung 4.000 pekerja.

Pekerja peserta Jamsostek bisa menyewa kamar, berkapasitas empat orang, seharga Rp 100.000-Rp 132.500 per orang per bulan. Pekerja bisa menghemat biaya kos, yang dapat lebih mahal 200-300 persen dengan fasilitas serupa dan ongkos transportasi. Biaya ini menghabiskan 40 persen upah pekerja.

Dengan fasilitas rusunawa Jamsostek yang murah dan dekat ke tempat kerja, mereka bisa menabung. Pekerja bisa memenuhi kebutuhan lain sehingga bisa merasakan manfaat Jamsostek saat itu juga.

Artinya, manfaat kepesertaan Jamsostek tidak di kala sedang sakit saja, atau saat ahli waris menerima pencairan klaim jaminan kecelakaan kerja yang berakibat kematian peserta sebanyak 60 kali penghasilan per bulan.

Manfaat-manfaat langsung yang dirasakan pekerja peserta Jamsostek seperti rusunawa ini yang harus terus dikembangkan. Program investasi riil yang langsung menyentuh pekerja peserta Jamsostek tentu akan menebarkan manfaat program jaminan sosial ini dengan sendirinya.

Pengusaha pun sukacita menyertakan pekerja mereka dalam program Jamsostek, tidak hanya untuk mengalihkan risiko, tetapi juga untuk memberi kesempatan pekerja hidup lebih terhormat dan sejahtera dengan manfaat Jamsostek.

Tidak terlalu sulit bagi Jamsostek untuk mewujudkan hal ini. Toh, tidak ada ruginya karena kian banyak manfaat bagi peserta, semakin orang tertarik mengikuti program Jamsostek.

Tentu investasi sektor riil yang bermanfaat bagi pekerja peserta program Jamsostek tak sebatas properti. Semoga terus ada inovasi transparan dan akuntabel dengan orientasi mendorong manfaat bagi peserta. Ini karena PT Jamsostek dan pekerja saling membutuhkan untuk terus berkembang

78 Persen Industri Sudah Melunasi Tagihan Listrik PLN

Di tengah kontroversi soal pembatasan atau capping kenaikan maksimum tarif dasar listrik untuk industri 18 persen, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sudah menerima pembayaran tagihan listrik dari 78 persen pelanggan industri. Ini berarti ada sekitar 33.000 pelanggan industri dengan tarif listrik tanpa capping.

Sementara itu, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) sudah mengirim surat resmi untuk menggunakan fasilitas skema business to business (B to B) berupa pembayaran secara cicilan yang ditawarkan PLN.

”Sampai 20 Februari 2011 siang, PLN sudah menerima pembayaran sekitar 33.000 pelanggan industri dari 42.000 pelanggan industri. Karena tanggal 20 bulan ini jatuh pada Minggu, tenggat waktu pembayaran tagihan dimundurkan sampai Senin ini,” kata Benny Marbun, Kepala Divisi Niaga PT PLN, Minggu (20/2) di Jakarta.

Secara terpisah, Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko PT PLN Murtaqi Syamsudin menjelaskan bahwa dari total pelanggan industri, sebanyak 78 persen di antaranya sudah membayar tagihan listrik dengan tarif listrik tanpa capping. Di antara mereka itu termasuk para pelanggan industri yang menikmati capping.

Khusus bagi industri yang telah mengajukan skema cicilan untuk meringankan pembayaran tagihan, PLN memberi perpanjangan waktu sampai proses administratif selesai dikerjakan kedua belah pihak. Pihak PLN masih terbuka untuk menerima industri lain yang ingin memanfaatkan cicilan itu. ”Permintaan pemanfaatan skema cicilan diharapkan diajukan sebelum tanggal 25 Februari,” kata dia.

”Kami memberi kesempatan kepada pelanggan industri untuk melunasi pembayaran tagihan listrik sampai 25 Februari nanti,” kata dia. Jika sampai tenggat waktu itu pelanggan industri belum melunasi tagihan atau mengajukan keberatan dan meminta skema cicilan, PLN akan melihat beberapa kemungkinan termasuk pemutusan listrik.

Skema cicilan yang ditawarkan adalah pada tagihan bulan Februari, pelanggan diperbolehkan membayar 85 persen dari tagihan atau seperti masih mendapat capping. Sisanya dianggap sebagai utang.

Bulan berikutnya, pembayaran 87,5 persen dari total tagihan, dan terus meningkat hingga pembayaran 100 persen dari tagihan listrik akhir tahun ini. Utang tagihan listrik bisa dicicil dan pelunasannya paling lambat akhir tahun 2012.

Selain dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), pihak PLN juga sudah menerima surat resmi dari Asaki pada 18 Februari lalu. Hingga akhir pekan lalu, tercatat 61 perusahaan anggota API yang sudah sepakat dengan skema cicilan.

”Kami menerima permintaan Asaki yang mendaftarkan 64 anggotanya memanfaatkan skema cicilan yang ditawarkan PLN. Fasilitas pengunduran tenggat pembayaran ini hanya diberikan kepada perusahaan atau asosiasi industri yang resmi meminta skema cicilan,” ujar dia

Bank Mandiri Incar Kucurkan Kredit Pada Industri Infrastruktur dan Manufactur

Sepanjang tahun 2010, Bank Mandiri mengucurkan kredit korporasi sejumlah Rp 85 triliun (belum diaudit). Dari jumlah tersebut, sekitar 40 persen dari total kredit yang dikucurkan PT Bank Mandiri Tbk tahun lalu, yakni Rp 215 triliun. Sektor infrastruktur menjadi incaran.

Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Fransisca Nelwan Mok dalam acara bersama media massa di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (19/2), mengemukakan, pencapaian kredit tersebut naik sekitar 20 persen dibandingkan dengan kredit pada tahun 2009 yang mencapai Rp 73 triliun.

”Tahun ini kredit korporasi ditargetkan naik 20 persen juga,” ujar Fransisca menyangkut rencana Bank Mandiri tahun 2011.

Untuk itu, Bank Mandiri terus berupaya meningkatkan kredit dengan membidik bidang industri infrastruktur, telekomunikasi, serta makanan dan minuman.

Fransisca menyebutkan, sasaran Bank Mandiri di antaranya memiliki kapitalisasi pasar Rp 225 triliun pada tahun 2014 dengan pangsa pasar penerimaan sebesar 14-16 persen.

Fransisca mengatakan, salah satu upaya untuk mencapai sasasaran tersebut adalah dengan meningkatkan transaksi perbankan sehingga dapat memberikan kontribusi pada pendapatan dari komisi atau fee based income.

Pada tahun 2010 realisasi fee based income Bank Mandiri mencapai Rp 8,3 triliun (belum diaudit). Realisasi ini tumbuh 57 persen dibandingkan tahun 2009 yang mencapai Rp 5,3 triliun.

Langkah yang dilakukan Bank Mandiri antara lain dengan meningkatkan wholesale transactions, yakni pelayanan transaksi perbankan bagi mitra usaha korporasi, di antaranya fasilitas manajemen kas (cash management) untuk melayani pembayaran pihak ketiga.

Salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Bank Mandiri dalam layanan manajemen kas adalah PT PLN (Persero).

Dengan skema ini, konsumen PLN dapat membayar listrik secara online melalui layanan perbankan elektronik (electronic banking).

Manajer Senior Pengelolaan Pendapatan PLN Iskandar menjelaskan, saat ini setiap bulannya terdapat transaksi pembayaran listrik sebesar Rp 10 triliun dari sekitar 40 juta pelanggan.

Sekitar Rp 3,5 triliun di antaranya berasal dari 14.000 industri besar yang membayar listrik lebih dari 200 kVA.

”Kami bekerja sama dengan 47 bank untuk pelayanan pembayaran listrik. Mereka punya sekitar 37.000 anjungan tunai mandiri dengan outlet kantor bank sekitar 40.000,” kata Iskandar.

Kerja sama dengan perbankan ini memudahkan PLN, di antaranya dari sisi efisiensi dan keamanan.

”Bayangkan jika PLN harus membangun seluruh outlet pembayaran termasuk jaringannya, apalagi harus menerima uang tunai untuk pembayaran listrik. Ini berbahaya karena jumlahnya besar,” kata Iskandar.

Meski demikian, Iskandar mengakui, masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau koneksi pembayaran melalui perbankan. Ditargetkan, Agustus 2011 ini seluruhnya terkoneksi.

Fokus ke manufaktur

Berkenaan dengan rencana ekspansi Bank Mandiri tahun 2011, ekonom Dradjad Wibowo mengatakan, Mandiri sekarang ini kebanjiran uang tunai, baik dari rights issue maupun dari penawaran saham perdana ke publik atau initial public offering (IPO) PT Garuda Indonesia. Bank Mandiri memiliki saham hasil konversi utang di Garuda yang juga dijadikan uang tunai saat IPO Garuda.

Dengan kondisi yang sangat likuid ini, ujar Dradjad, Mandiri sebagai bank terbesar sekaligus bank BUMN perlu bijak secara korporasi sekaligus ekonomi dalam mengalokasikan dana itu.

Menurut Dradjad, Bank Mandiri harus melakukan diversifikasi kredit korporasi. Infrastruktur jelas perlu dibiayai, tetapi kredit manufaktur juga sangat penting.

”Bank Mandiri bisa terlibat aktif dalam program kluster ekonomi pemerintah dengan mengalokasikan kredit manufaktur yang cukup besar di kluster ekonomi tertentu,” ujar Dradjad.

Di kluster ekonomi perkebunan, misalnya, Bank Mandiri bisa mendorong nasabahnya yang selama ini telantar. Di kluster ekonomi industri primer, Bank Mandiri perlu mengalokasikan kredit untuk manufaktur pengolahan, termasuk kredit menengah untuk pengolahan padi atau industri rakyat yang mengolah cokelat.

Dengan diversifikasi itu, tujuan korporasi Bank Mandiri tercapai, pembangunan ekonomi yang mendorong terserapnya tenaga kerja tercapai. ”Hal ini menguntungkan Bank Mandiri juga karena risiko kreditnya lebih menyebar,” ujar Dradjad.

Pemerintah Berupaya Agar Hyundai Bangun Pabrik Di Indonesia

Pertimbangan produsen mobil asal Korea Selatan, Hyundai Motor Company atau HMC, untuk memilih Indonesia sebagai basis produksi barunya, hingga kini belum juga ditetapkan. Pemerintah berupaya agar pimpinan tertinggi Hyundai mendapatkan informasi terbaru tentang perekonomian Indonesia yang diperkirakan belum mereka ketahui.

”Hyundai belum memutuskan karena dia masih memperhitungkan Indonesia atau Vietnam yang menjadi pilihannya. Dia masih menunggu hasil studi selesai. Namun, studi Hyundai itu belum menerima informasi terakhir Indonesia, antara lain tentang pertumbuhan ekonomi, kemudahan yang kami berikan, dan banyaknya regulasi yang diperbaiki,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Jumat (18/2).

Sebelumnya, HMC dikabarkan serius menjajaki investasi manufaktur di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan hilir-mudiknya beberapa ahli Hyundai sejak 2009 untuk melakukan studi kelayakan di Indonesia.

Hyundai Motor Indonesia (HMI) sebagai prinsipal HMC telah merakit jenis kendaraan MPV H-1 untuk menunjukkan bahwa sumber daya manusia Indonesia mampu memproduksi produk berkualitas. Jika HMC masuk ke Indonesia, nilai investasi baru yang akan masuk diperkirakan mencapai 500 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,5 triliun.

Saat ini HMI sudah menanamkan modal senilai Rp 40 miliar untuk membangun infrastruktur, terutama untuk perangkat perakitan dan pengecatan. Pabrik perakitan itu dibangun di Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat.

Menurut Hatta, sebagai sebuah pasar, Vietnam tidak menjanjikan keuntungan. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki potensi pasar besar, dengan jumlah penduduk 230 juta jiwa.

Pemesanan Sukuk Obligasi Syariah Kementerian Keuangan Melebihi 7 Triliun Rupiah

Kementerian Keuangan mencatat nilai obligasi negara ritel berbasis syariah atau sukuk ritel seri SR-003 yang dipesan para investor hingga masa penawaran berakhir 18 Februari mencapai lebih dari Rp 7 triliun. Dengan demikian, terjadi peningkatan pemesanan SR-003 dibandingkan dengan empat hari sebelumnya yang mencapai Rp 4,8 triliun.

”Sukuk ritel SR-003 dapat direalisasikan melampaui target internal yang disampaikan para agen penjual kepada kami. Jumlah realisasinya melampaui Rp 7 triliun,” ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat dihubungi di Paris, Perancis, Minggu (20/2). Agus berada di Paris untuk menghadiri konferensi tingkat menteri keuangan pada negara-negara kelompok G-20.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto menyebutkan, nilai pemesanan yang masuk ke 20 agen penjual hingga 14 Februari 2011 masih mencapai Rp 4,8 triliun. ”Hasil final (pemesanan) akan kami umumkan Senin (21 Februari 2011),” ujarnya.

Sebelumnya, jumlah surat berharga negara (SBN) yang sudah diterbitkan sejak awal Januari 2011 mencapai Rp 12,2 triliun. Dengan demikian, total SBN yang sudah diterbitkan ditambah hasil penerbitan SR-003 (jika Menkeu memutuskan menerima semua pemesanan) adalah sekitar Rp 19,2 triliun.

Untuk menerbitkan sukuk, Kementerian Keuangan harus memiliki aset yang dapat dijadikan sebagai dasar transaksinya (underlying asset). Dalam penerbitan SR-003 ini, pemerintah memegang underlying asset (berupa aset bangunan kementerian dan lembaga) senilai Rp 10,8 triliun pada tahun 2011. Dengan demikian, sebenarnya, total jumlah sukuk ritel yang bisa dilepas pemerintah pada penerbitan tanggal 23 Februari 2011 nanti adalah sekitar Rp 10,8 triliun.

Jadwal penerbitan SR-003 setelah masa penawaran pada 7-18 Februari 2011 adalah masa penjatahan pada 21 Februari 2011. Saat penjatahan inilah, jumlah pemesanan investor akan disetujui oleh Menteri Keuangan, yang kemudian dilanjutkan dengan pembayaran pada saat penerbitan, yakni 23 Februari 2011.

Nasabah Bank Harus Paham soal Bunga dan Resiko Kredit

Ketentuan Bank Indonesia yang mewajibkan perbankan mengumumkan suku bunga dasar kredit atau prime lending rate harus diikuti dengan edukasi kepada masyarakat. Hal itu penting karena setiap nasabah dikenai bunga kredit berbeda-beda tergantung faktor risikonya.

”Implementasi ketentuan tersebut pada bulan Maret nanti tidak hanya menyangkut pemahaman perbankan, tetapi juga masyarakat. Jangan sampai mereka bingung jika bunga kreditnya berbeda dengan nasabah lain. Suku bunga mereka akan ditentukan dari suku bunga dasar kredit ditambah dengan profil risiko masing-masing,” kata Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad pekan lalu di Jakarta.

Menurut dia, edukasi kepada masyarakat menjadi tanggung jawab bersama antara perbankan dan BI. Pihak perbankan seharusnya mulai menyosialisasikan soal perhitungan suku bunga kredit kepada nasabahnya.

”Terkait dengan suku bunga dasar kredit, nanti yang diumumkan hanya angkanya, bukan rinciannya. Kami sudah minta supaya diumumkan melalui situs web dan laporan keuangan triwulanan,” katanya.

Nasabah selalu dirugikan

Peneliti Utama Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Suhaedi mengatakan, selama ini hubungan antara bank dan nasabah tidak seimbang. Posisi tawar nasabah rendah sehingga kerap dirugikan.

Ia mencontohkan, saat BI menaikkan suku bunga, dengan cepat bank merespons dengan menaikkan suku bunga kredit. Namun, begitu BI Rate turun, bank tidak otomatis menurunkan bunga kredit. Biasanya nasabah harus mengajukan permohonan terlebih dahulu, baru bank mau menurunkannya.

”Nanti dengan pengumuman prime lending rate, nasabah bisa mendapatkan informasi transparan sehingga bisa mengajukan keluhan kepada bank. Ada tiga jenis kredit yang suku bunga dasarnya wajib diumumkan, yakni kredit korporasi, ritel, dan konsumsi,” paparnya di Padalarang, Jawa Barat, Sabtu (19/2).

Besarnya prime lending rate setiap bank berbeda. Ada tiga komponen penentu, yakni biaya pokok dana untuk kredit (biaya jasa, regulasi, dan biaya dana pihak ketiga), biaya overhead (biaya tenaga kerja, promosi, dan sewa), dan margin keuntungan.

Menurut Suhaedi, sejauh ini tidak ada ketentuan yang mengatur soal margin. Besarnya margin sepenuhnya pada mekanisme pasar. Namun, bank harus mempertimbangkan batas kewajaran.

”Harus diingat, selama ini margin bank-bank di Indonesia salah satu tertinggi di dunia. Di tingkat ASEAN bahkan menempati posisi tertinggi,” ujarnya.

Publikasi suku bunga dasar kredit tidak hanya menguntungkan nasabah, tetapi juga bank. Bank akan terdorong efisien karena persaingan sehat.

”Bunga yang terlalu tinggi pasti tidak akan kompetitif karena nasabah dengan mudah bisa membandingkan besarnya bunga dasar kredit setiap bank. Informasi itu bisa di surat kabar, situs web, atau di kantor masing-masing bank,” katanya.

Cara Memulai Bermain Sahan Yang Aman dan Selalu Untung

Bermain saham untuk pemula dapat dilakukan dengan berbagai tahap.

Dimulai dengan belajar mengenai pengenalan saham atau valuasi saham yang sederhana.

Pemula dapat membeli buku di toko buku tentang menilai perusahaan.

Pemula harus memulai dengan pendekatan fundamental saham walaupun ada metode lain yang dikenal dengan pendekatan teknikal. Banyak pihak yang memulai dari pengetahuan teknikal dan ada juga yang dari pendekatan fundamental. Saat ini, kalau investor pergi ke sekuritas, banyak orang membahas perusahaan hanya dari segi teknikal, bahkan iklan di surat kabar juga secara terang-terangan menggunakan teknikal, termasuk yang ada di televisi. Kedua pendekatan itu mempunyai keuntungan dan kelemahan masing-masing.

Apabila ingin bertransaksi saham, Anda harus melakukan beberapa tahapan walaupun memiliki atau tidak memiliki pengetahuan. Pertama, pemula harus mempunyai rekening di perusahaan sekuritas. Artinya, pemula harus membuka rekening pada perusahaan sekuritas. Pemula harus mendatangi perusahaan sekuritas. Tidak ada perusahaan sekuritas yang menolak investor untuk membuka rekening terkecuali faktor tertentu yang dimiliki investor atau pemain pemula saham tersebut.

Investor sebaiknya mencari sekuritas yang dekat dengan investor, baik tempat maupun variabel lain. Investor mempunyai teman pada sekuritas tersebut sehingga investor tidak sungkan menanyakan situasi pasar secara sederhana karena teman tersebut. Akibatnya proses belajar investor lebih cepat dan bisa melakukan transaksi seperti normalnya yang sudah berpengalaman.

Pada pembukaan rekening, investor harus menyerahkan fotokopi pengenal diri. Investor juga sebaiknya meminta kepada perusahaan sekuritas harus mendaftarkan rekeningnya di KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia). Saat ini KSEI mempunyai program kepemilikan satu rekening untuk setiap investor. Nomor rekening yang dimiliki bisa dipergunakan kepada semua perusahaan sekuritas.

Uji tuntas dan setoran awal

Tahap kedua, perusahaan sekuritas melakukan uji tuntas atas isian yang dilakukan investor mengenai pembukaan rekening. Perusahaan sekuritas harus memastikan bahwa dana yang digunakan investor tidak merupakan dana untuk mencuci uang tersebut. Perusahaan sekuritas mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan uji tuntas tersebut. Investor tak perlu memaksa perusahaan sekuritas mengizinkan investor bisa langsung melakukan transaksi saham dan sebaiknya mengikuti aturan yang ada.

Ketiga, melakukan setoran awal atas pembukaan rekening. Perusahaan sekuritas meminta sejumlah dana untuk pembukaan rekening tersebut. Dana ini merupakan kewajiban bagi investor dan hampir semua perusahaan sekuritas mewajibkannya. Besaran dana yang diminta perusahaan sekuritas sangat bervariasi, dari Rp 15 juta sampai dengan Rp 50 juta. Oleh karena itu, investor harus memastikan dana yang dimiliki supaya bisa memulai transaksi saham.

Sebaiknya, dana yang dimiliki tersebut tidak dibutuhkan secepatnya, misalnya membayar uang kuliah atau biaya hidup sehari-hari. Dana tersebut dapat dikatakan dana lebih yang tidak dibutuhkan secepatnya sehingga napas bermain saham yang dimiliki investor bisa panjang. Artinya, apabila investor membeli saham dan kemudian harganya jatuh karena ketidaktahuan investor, investor tidak perlu pusing. Pasalnya, dana yang dimiliki tidak hilang, tetapi akan kembali apabila harga tersebut kembali naik, bahkan jauh lebih tinggi ketika harga saham dibeli.

Ada juga setoran awal membuka rekening koran dengan nilai yang lebih kecil, terutama investor yang ingin melakukan transaksi dengan online. Transaksi ini memang menyiapkan aturan yang sangat sederhana karena investor bisa membeli saham apabila ada dananya dalam rekening. Demikian juga investor bisa menjual saham apabila investor memiliki sahamnya. Penulis lebih menyarankan investor menggunakan rekening ini untuk bermain online karena investor lebih yakin untuk bermain saham dan tidak ada risiko yang dipikirkan investor.

Mulai bertransaksi

Saat mulai bermain transaksi saham akan diinformasikan oleh pemasaran perusahaan sekuritas karena investor sudah memenuhi kewajiban, baik setoran awal maupun administrasi yang lain. Investor bisa langsung melakukan transaksi dengan saham yang telah diminati investor. Artinya, investor sudah melakukan analisis sebelumnya mengenai saham-saham yang akan dibeli.

Saham yang akan dibeli harus disesuaikan dengan dana yang dimiliki dan harga saham tersebut. Apabila investor membeli saham yang harganya cukup besar, akan membutuhkan dana cukup besar. Investor membeli saham, maka prospek perusahaan yang dibeli investor. Prospek perusahaan dimaksudkan adalah hasil yang dicapai perusahaan, baik dari segi pendapatan maupun image dan sebagainya. Salah memilih saham, investor harus menanggung kerugian apabila harga sahamnya mengalami penurunan. Sebaiknya investor memilih saham yang siklusnya sesuai dengan siklus ekonomi sehingga harga juga meningkat.

Investor yang belum pernah bermain saham sebaiknya memulai dengan membeli saham 1 lot sampai dengan 5 lot (1 lot > 500 saham). Jual beli dengan jumlah ini perlu dilakukan dengan waktu lebih panjang. Adapun yang dinginkan dengan melakukan pembelian 1 sampai 5 lot adalah untuk pembelajaran, terutama melatih jantung investor.

Naik turunnya harga saham merupakan volatilitas yang bisa memengaruhi jantung investor. Apabila sudah kuat jantungnya karena fluktuasi harga saham, investor bisa melakukan transaksi yang lebih besar. Investor yang sudah mempunyai pengalaman bisa melakukan transaksi normal yang dimiliki pemain lainnya.

Investor juga harus menyadari bahwa bermain saham mempunyai risiko, misalnya harga saham drop tajam. Bagaimana mendapatkan informasi agar investor menjual lebih dulu ketika harga saham akan turun dan selanjutnya membeli saham lebih dulu dari yang lain ketika harga saham mau naik.

Selamat bermain saham.

Gas Metana Batu Bara Untuk Pembangkit Listrik Kurangi Konsumsi BBM

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan memanfaatkan hasil produksi pertama gas metana batu bara tahun 2011 untuk mengurangi pemakaian genset atau mesin listrik agar konsumsi bahan bakar minyak berkurang. Karena volume produksinya kecil, CBM akan dimasukkan ke jaringan distribusi listrik.

Menurut Direktur Energi Primer PT PLN Nur Pamudji, Jumat (18/2) di Jakarta, untuk tahun 2011, produksi CBM baru pada tahap awal. Setelah tahap pengeboran lapisan batu bara yang banyak mengandung air, kemudian dilakukan pemompaan. Pada tahap ini, air keluar bersama dengan CBM, tetapi volumenya sedikit, yakni sekitar satu juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Nur Pamudji memperkirakan, hasil produksi CBM baru mampu membangkitkan 1-5 megawatt ke bawah per lokasi. Untuk bisa memproduksi dalam jumlah banyak, kemungkinan baru dua sampai tiga tahun lagi.

”Karena kapasitas daya yang dihasilkan kecil, kami akan memasukkan ke jaringan distribusi saja untuk mengurangi pemakaian genset,” kata dia.

Sejauh ini pihaknya belum membicarakan harga jual CBM untuk listrik itu dengan para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Karena belum ada kepastian berapa pasokan yang dihasilkan, perseroan itu berharap harga CBM lebih murah daripada harga gas. Kalau kapasitas produksi sudah penuh, harganya akan disamakan dengan harga gas pada umumnya.

Karena sebagian besar cadangan CBM berada di Kalimantan, sebagian hasil produksi gas nonkonvensional itu akan dimanfaatkan untuk kelistrikan di Kalimantan. Hasil produksi CBM juga akan dikirim ke Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua dengan memakai mini gas alam cair atau LNG kapasitas kecil, sekitar 200 MMSCFD.

Secara terpisah, Deputi Pengendalian Operasi Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas Budi Indianto menyatakan, produksi gas pertama untuk kelistrikan dari CBM ditargetkan kuartal kedua 2011. Produksi CBM pertama itu dari wilayah kerja West Sangatta I dengan operator West Sangatta CBM. Pada tahun 2010 West Sangatta menyelesaikan pemboran tiga sumur.

”Targetnya, Mei 2011 telah dihasilkan gas satu MMSCFD (juta kaki kubik per hari) atau setara 2,5 MW,” kata dia.

Potensi CBM Indonesia memang termasuk lima terbesar di dunia. Sumber dayanya mencapai 453,3 triliun kaki kubik (TCF) yang tersebar di 11 cekungan.

Investasi 12 Miliar Dollar AS dari Korea Selatan Untuk Sektor Sumber Daya Alam

Pemerintah Korea Selatan memastikan ada beberapa perusahaan yang siap menanamkan modalnya di Indonesia senilai 12 miliar dollar AS atau sekitar Rp 108 triliun. Korea sangat berkepentingan menanamkan modal di Indonesia karena keterbatasan mereka pada sumber daya alam, yang dapat diselesaikan melalui kerja sama dengan Indonesia.

”Nilai investasi yang sudah dalam pipeline (sudah disebutkan langsung oleh Pemerintah Korea Selatan) adalah 12 miliar dollar AS. Itu diungkapkan secara eksplisit oleh Menteri Ilmu Pengetahuan dan Ekonomi Korea Selatan (Choi Joong Kyung) dalam paparan Joint Ministerial Meeting kemarin (Rabu, 16 Februari 2011),” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Jumat (18/2).

Menurut Hatta, dirinya sudah melaporkan hasil kunjungan ke Korea Selatan antara 15-17 Februari 2011 kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden memerintahkan Hatta segera membentuk tim khusus yang anggota terendahnya adalah pejabat setingkat direktur dari departemen terkait.

”Kami ingin tim ini menjadi pusat pembongkaran setiap hambatan yang dihadapi pengusaha Korea nanti. Sehingga pada April 2011, seluruhnya sudah jelas proyek, nilainya, dan insentif yang diberikannya,” ujarnya.

Pada 17 Februari 2011, Hatta mengikuti acara Forum Bisnis Korea-Indonesia, Akselerasi dan Ekspansi Pengembangan Ekonomi Indonesia di Seoul. Hadir dalam kesempatan itu, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung, serta Ketua Kamar Dagang dan Industri Suryo Bambang Sulisto. Adapun dari Korea Selatan dihadiri Menteri Ilmu Pengetahuan Ekonomi Choi Joong Kyung.

Sementara itu, sejumlah pimpinan perusahaan besar AS, Jumat, bertemu Presiden Yudhoyono di Istana Negara. Mereka menegaskan komitmennya untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Indonesia dinilai mengalami kemajuan dalam memberikan kemudahan dan kepastian untuk pelayanan investasi.

Pimpinan perusahaan besar AS itu antara lain President of USABC Alexander Feldman, Senior VP International Relation Freeport Russel King, Presiden GE ASEAN Stuart Dean, serta Steve Green dari Chevron Indonesia.

Kualitas Sumber Daya Birokrasi Pemerintah Harus Diperbaiki dan Mampu Menjadi Abdi Bukan Juragan Bagi Rakyat

Penegasan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S Alisjahbana, bahwa birokrasi dan sumber daya manusia di negeri ini perlu ditingkatkan untuk modal peningkatan daya saing, jelas sebuah pukulan. Sindiran bagi birokrasi dan SDM tadi jelas berkaitan dengan pegawai negeri sipil.

Armida bilang, laju pembangunan ekonomi berjalan lamban antara lain karena kinerja SDM dan birokrasi yang tidak mendukung. Tidak berkualitas. Sebuah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

SDM dan birokrasi yang tidak mendukung ini erat berkaitan dengan semangat pelayanan. Padahal menjadi pegawai, entah pegawai pada sebuah lembaga swasta atau pegawai negeri, maka sikap dasar melayani ini adalah sebuah keharusan. Sebuah kewajiban.

Pegawai sebuah lembaga swasta jelas harus melayani mitranya. Apalagi sebagai sebuah lembaga atau perusahaan yang bergerak di sektor jasa, maka pelayanan adalah sebuah kata kunci meraih sukses. Bahkan sebuah kunci keberhasilan yang bisa melegenda. Katakan saja seperti hotel, perbankan, maskapai penerbangan, hingga rumah sakit.

Keharusan, kewajiban serupa juga melekat tak terlepaskan dari PNS. Apalagi saat sekarang ini, setelah pemerintah terus meningkatkan anggaran belanja pegawai dari tahun ke tahun dalam lima tahun ini. Tak ada istilah penghasilan yang minim sehingga melayani seadanya.

Misalnya, belanja pegawai pemerintah pusat terus meningkat dari Rp 54,254 triliun tahun 2005 menjadi Rp 180,824 triliun tahun 2011. Peningkatan ini karena ada remunerasi dan berbagai bonus bagi PNS.

Memilih menjadi PNS jelas harus menjadi abdi masyarakat, bangsa, dan negara. Dan pemerintah dalam Road Map Birokrasi 2010-2025 bertekad mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegrasi tinggi, serta menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

PNS tak bisa lain menjadi pelayan. Melayani setiap warga masyarakat yang datang memerlukan jasa yang disediakan instansi atau lembaga pemerintahan yang ada. Lagi pula, asal paham saja bahwa pemerintah bisa meningkatkan gaji, bonus, dan remunerasi bagi PNS itu karena dana yang diperoleh dari para pembayar pajak, yakni masyarakat.

Menjadi abdi, pelayan, melayani sebenarnya harga mati bagi siapa saja, baik individu, kelompok, masyarakat, dan bangsa untuk bisa maju. Apalagi di era dengan persaingan berusaha demikian ketat. Tanpa sikap melayani, jelas akan tertinggal dan terlindas.

Sinyalemen Menteri PPN ini jelas harus ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan. Contoh menumbuhkan sikap melayani ini harus diperlihatkan sejak dari pimpinan hingga level pegawai terendah. Penghargaan dan hukuman pantas diterapkan serius untuk mencapai SDM dan birokrasi yang melayani. Sudah saatnya mulai sekarang

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana mengatakan hal itu dalam konferensi pers membahas isu pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kesenjangan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, Jumat (18/2) di Jakarta.

Armida mengungkapkan, pekerjaan rumah yang tergolong besar adalah berbagai hal yang terkait SDM dan birokrasi. Tanpa dukungan SDM dan birokrasi yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi akan berjalan lebih pelan.

Indonesia perlu belajar dari Korea Selatan dan China karena SDM mereka siap menunjang pertumbuhan.

”Kita masih harus mengejar (kemampuan SDM mereka). Juga perbaikan kinerja birokrasi karena birokrasi yang bisa memfasilitasi semua,” katanya.

Peluang investasi

Kesiapan SDM dan dukungan birokrasi itu diperlukan untuk meningkatkan daya saing nasional. Hal ini diperlukan karena ada peluang pasar yang membutuhkan daya saing yang tinggi. Armida mencontohkan, industri manufaktur di Jepang sangat potensial mengalir investasi ke Indonesia. Mereka sedang mencari sasaran investasi baru.

Selama ini China menjadi pilihan utama tempat investasi Jepang. Akan tetapi, sekarang Jepang juga mempunyai masalah dengan China.

Di sisi lain ada kejenuhan perekonomian China akibat terlalu pesatnya pertumbuhan serta biaya produksi yang mulai mahal karena upah buruh meningkat. Indonesia bisa memanfaatkan peluang agar menjadi tempat investasi bagi industri manufaktur Jepang.

Bagi investor asing, Indonesia menjadi salah satu pilihan berinvestasi karena kelas menengah ekonomi Indonesia terus bertumbuh. Indonesia juga menjadi pilihan karena memiliki perkembangan demokrasi berjalan baik dan stabilitas politik terjaga.

”Kita akan tangani masalah penurunan daya saing. Tidak apa-apa ada masalah, kita atasi masalahnya,” katanya.

Armida menyatakan, pembangunan perekonomian sesungguhnya digerakkan swasta. Pemerintah membuat kebijakan yang lebih adil dan inklusif sehingga terjadi pertumbuhan yang berkualitas

Perbankan Indonesia Perlu Dilindungi Dari Serangan Bank Asing

”Bank Indonesia (BI) mengizinkan pemilik modal asing masuk, tanpa mengatur dampak keberadaan mereka di sini,” kata ekonom, yang juga Chief Executive Officer EC-Think Corporation, Iman Sugema, di Jakarta, Jumat (18/2).

Sebelumnya dilaporkan, usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi magnet baru bagi kredit perbankan, termasuk bank-bank nasional yang sebagian besar sahamnya dikuasai asing (Kompas, 18/2).

Berdasarkan data Bank Indonesia, kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah sepanjang tahun 2010 sebesar Rp 926,782 triliun. Pada tahun 2010, kredit itu disalurkan oleh bank persero sebesar Rp 344,990 triliun, bank pembangunan daerah sebesar Rp 126,561 triliun, bank swasta nasional sebesar Rp 404,986 triliun, serta bank asing dan campuran sebesar Rp 51,246 triliun.

”BI sebaiknya mulai membuat aturan yang membatasi kepemilikan asing. Misalnya, untuk bank yang dimiliki asing atau bank publik, tidak boleh ada pemegang saham mayoritas,” ujar Iman.

Dengan demikian, kepemilikan menjadi terdistribusi dan bank yang sudah dikuasai asing dapat menjadi bank nasional lagi.

Senada dengan Iman, ekonom Dradjad H Wibowo berpendapat, BI cenderung terlalu liberal, membiarkan kepemilikan asing dan membebaskan hampir semua lini usaha perbankan kepada bank milik asing. Apalagi, kondisi yang sering terlupakan, penjualan bank bukan hanya penjualan saham, melainkan seluruh jaringan bisnis dan informasi.

”Jangan heran kalau kredit UKM pun diserbu asing. Sektor ini, kan, yang memberikan margin sangat besar dan mempunyai resiliensi (kekenyalan) tinggi terhadap gejolak ekonomi,” kata Dradjad, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu.

Oleh karena itu, saran Dradjad, apabila pemerintah dan BI masih ingin bank-bank nasional tetap hidup, kepemilikan asing harus dibatasi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan aturan lain, yang memungkinkan kepemilikan asing hingga 99 persen terhadap bank nasional, harus diubah.

”Bagi bank yang sudah telanjur dikuasai asing, BI perlu memperketat perizinan jenis usaha dan skala usaha yang bebas dimasuki asing,” tambah Dradjad

MTI Kecam Penutupan Jalur Rel Kereta Api Untuk Pembangunan Jalan Tol

Masyarakat Transportasi Indonesia mengecam penutupan, bahkan pengokupasian rel, dengan dalih pelebaran jalan atau pembangunan jembatan layang. Hal itu karena bertentangan dengan rencana induk perkeretaapian nasional yang justru ingin menghidupkan kembali jalur mati.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sebagai pemilik prasarana jalan rel, pun dituding tidak menjaga aset tanahnya. Padahal, sulit membebaskan lahan jika ingin kembali membangun rel.

”Makin banyak penyerobotan lahan transportasi massal bagi jalan. Di Surabaya, hampir ada jalur trem yang hendak ’digusur’ dengan pembangunan fondasi jalan layang,” kata Ketua Forum Perkeretaapian MTI, Djoko Setijowarno, Jumat (18/2) di Jakarta, dalam jumpa pers MTI.

Beruntung, Daerah Operasi VIII PT Kereta Api Indonesia, kata Djoko, menghentikan pembangunan itu. ”Jika tak dihalangi, hal itu akan mengganggu rencana PT KAI jika ingin membangun lagi trem. Apalagi, di Surabaya-lah, trem pertama di Indonesia dibangun,” ujar dia.

Ketua Umum Indonesian Railway Preservation Society (IRPS) Aditya Dwi Laksana mengingatkan, panjang rel terus menyusut dari 8.900 kilometer menjadi kini 4.700 kilometer. ”Bagaimana komitmen pemerintah terhadap kereta? Pembangunan jalan, hanya mengatasi kemacetan sesaat,” kata dia.

Djoko mengingatkan, pelebaran jalan Yogyakarta-Muntilan-Magelang telah menggusur lahan rel. Demikian pula, ruas antara Semarang-Demak. Pengurus IRPS Anzikriadi mengatakan, komitmen Pemerintah Indonesia memang rendah. ”Target China, misalnya, membangun rel baru 1.000 kilometer per tahun,” ujar dia. Amerika, yang negara maju, kata Anzikriadi, baru menginvestasikan Rp 300 triliun untuk membangun rel.

Petani Mulai Berutang Karena Gagal Panen

Kuwat Prawiro (55), petani Desa Gebangsari, Kecamatan Tambak, Jumat (18/2), mengaku, telah berutang sebanyak Rp 1,5 juta dari pengusaha penggilingan padi setempat sebagai modal bertanam musim selanjutnya.

”Hasil panenan bahkan tidak cukup menutup modal awal tanam. Terpaksa, saya mengutang meskipun dengan bunga cukup tinggi,” ujarnya.

Pada masa panen rendeng kali ini, hasil panen padi sebanyak 5 kuintal dari 1.000 meter persegi sawah miliknya, Kuwat hanya mendapat Rp 2 juta. Rata-rata, gabah kering panen dibeli tengkulak seharga Rp 2.500 per kg.

Pendapatan Kuwat tidak menutup modal tanam sebanyak Rp 2,5 juta yang digunakan membeli bibit padi, pestisida, pupuk, sewa traktor, dan pemeliharaan tanaman yang terserang hama wereng batang coklat. Dia dan sesama petani lain di Desa Gebangsari juga patungan hingga Rp 1,5 juta untuk membasmi hama tikus pertengahan Januari lalu.

Ahmad Mubarok (61), petani di Desa Notog, Kecamatan Patikraja, juga berutang Rp 1 juta kepada tengkulak beras di desanya dengan bunga 10 persen per bulan. Ia tidak punya pilihan lain karena penghasilannya pada musim panen ini tidak seperti yang diharapkan.

”Tahun lalu, saya dapat memanen hingga 12 kuintal gabah pada musim tanam rendeng. Awalnya, saya senang karena curah hujan tinggi. Tapi, meskipun sering hujan, cuaca cenderung lembab. Akhirnya, banyak penyakit menyerang. Selain itu, hasil panen tidak sebaik tahun lalu. Itu yang dijadikan acuan tengkulak membeli gabah dengan harga murah,” keluhnya.

Murtono, Ketua Kelompok Tani Subur Tani Utama, Desa Jetis, Kecamatan Kemangkon, Banyumas, menuturkan, para petani memang sering terjerat utang kepada tengkulak ketika membutuhkan modal untuk memulai masa tanam. Untuk itu, dia berharap pemerintah merealisasikan kredit khusus bagi petani dengan mekanisme yang lebih lunak.

Sementara itu, Kamali (63), petani di Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah, mengatakan, akibat hujan terus-menerus, tanaman padi mudah terserang hama wereng.

Walim (42), petani di Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, mengatakan, tahun lalu, petani bisa menjual gabah dengan harga mahal karena tanaman tidak terserang hama. Namun, tahun ini, harga murah karena tanaman banyak terserang hama. Meskipun demikian, petani tetap harus segera menjual gabah hasil panen karena membutuhkan modal untuk musim tanam berikutnya.

Tidak serta-merta impor

Meskipun ada laporan kegagalan panen, pemerintah tidak serta-merta memutuskan untuk mendorong kenaikan impor beras. Hal itu karena kegagalan panen tidak terjadi di seluruh pusat perberasan.

”Jangan dulu diasumsikan bahwa seluruhnya (gagal panen). Itu (kegagalan panen) baru dugaan sementara di beberapa tempat yang panen itu. Makanya, saya akan tanya Mentan soal berita itu,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta.

Di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Dinas Pertanian akan menyiapkan benih sebar yang berasal dari indukan varietas baru padi yang tahan hama wereng coklat.

Target Produksi Palawija Kedelai Untuk Tahun 2011 Sulit Dicapai

Pemerintah mulai mewaspadai proyeksi produksi kedelai sebesar 960.000 ton pada tahun 2011 yang diperkirakan sulit tercapai. Satu-satunya masa tanam kedelai yang biasa dilakukan di Indonesia, yakni Agustus-Oktober setiap tahun, diperkirakan akan gagal tahun 2011 ini akibat iklim yang terlampau basah.

”Petani kedelai yang terkonsentrasi di Aceh dan Jawa Timur dikhawatirkan akan beralih dari menanam kedelai ke menanam padi, sehingga sepanjang tahun ini tidak ada yang menanam kedelai sama sekali,” ujar Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Jumat (18/2).

Menurut Bayu, kebutuhan kedelai di dalam negeri saat ini mencapai 1,5 juta ton setiap tahun. Selama ini, untuk Indonesia baru sanggup memproduksi kedelai sendiri sebesar 960.000 ton per tahun. Selebihnya, sebanyak 600.000-700.000 ton harus diimpor.

”Tetapi untuk tahun ini, untuk memproduksi 960.000 ton saja akan berat karena pengalihan jenis tanaman pangan yang ditanam. Sementara untuk mendatangkan dari luar negeri pun tidak mudah karena harga terus tinggi dan kemungkinan besar pasokannya sulit,” kata Bayu.

Secara terpisah, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyatakan, pemerintah telah berupaya mengatasi kenaikan harga kedelai dalam negeri yang terpengaruh oleh kenaikan harga kedelai dunia. Langkah yang dilakukan antara lain stabilisasi harga dengan menghapus bea masuk kedelai impor yang semula 5 persen, membantu perajin dan koperasi tahu-tempe dengan kredit usaha rakyat, serta meningkatkan produksi pertanian. ”Kenaikan memang terjadi karena harga dunia memang naik,” kata Mari.

Penduduk Indonesia tergolong memiliki ketergantungan tinggi terhadap kedelai. Sebagian besar penduduk Indonesia mengonsumsi berbagai penganan yang berasal dari kedelai seperti tempe, tahu, dan kecap.

Pekerja Kontrak Outsourcing Pada Perusahaan Wajib Jadi Peserta Jamsostek

Perusahaan yang menyediakan tenaga kerja untuk mengerjakan sebagian pekerjaan dari perusahaan lain tetap wajib mengikuti program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Perusahaan penyedia pekerja kontrak tidak boleh memakai dalih status kontrak sebagai alasan.

Demikian disampaikan Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga dalam jumpa pers kinerja tahun 2010 dan target 2011 di Bandung, Jawa Barat, Jumat (18/2). Turut hadir Direktur Operasi dan Pelayanan Jamsostek Ahmad Syahroni, Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia Joko Sungkono, serta para kepala kantor wilayah Jamsostek seluruh Indonesia.

”Pekerja kontrak itu sudah seharusnya menjadi peserta Jamsostek karena mereka tunduk terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan. Namun, masih ada perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja mereka dalam program Jamsostek dan ini yang kami kejar terus,” ujar Hotbonar.

Sampai saat ini, jumlah peserta aktif Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) mencapai 9,34 juta orang dengan peserta nonaktif sebanyak 22,4 juta orang. Realisasi penambahan peserta tahun 2010 mencapai 3,3 orang, lebih tinggi dari target 2,7 juta.

Hotbonar mengatakan, manajemen terus menyosialisasikan manfaat program Jamsostek, yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. ”Ikut program Jamsostek bukan semata-mata hak normatif pekerja, tetapi juga kewajiban,” ujar Hotbonar.

Berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2007, ada 22.275 perusahaan dengan 2.114.774 tenaga kerja yang memberikan pekerjaan kepada perusahaan lain.

Pada sisi pemasok, terdapat 1.540 perusahaan pemborongan pekerjaan yang mempekerjakan 78.918 tenaga kerja dan 1.082 perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh yang mempekerjakan 114.566 tenaga kerja

Pencurian Ikan Meningkat Seiring Makin Jarangnya Nelayan Melaut

Pencurian ikan berpotensi kian marak seiring merosotnya frekuensi melaut nelayan sebagai dampak cuaca ekstrem. Selama ini, nelayan yang melaut hingga perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia turut berperan dalam menjaga keamanan laut.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Riza Damanik, di Jakarta, Jumat (18/2), mengemukakan, nelayan selama ini berperan penting dalam membantu pengawasan perairan dan melaporkan dugaan penangkapan ikan ilegal kepada aparat pengawasan.

Kepala Subdirektorat Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Timur Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet mengemukakan, nelayan lokal selama ini cukup berperan dalam melaporkan pencurian dan penangkapan ikan ilegal. Hal itu karena wilayah jelajah nelayan menjangkau batas-batas perairan.

Namun, dampak cuaca ekstrem yang berkepanjangan menyebabkan nelayan sulit melaut. Sementara, armada patroli pengawasan yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan masih sangat terbatas, yakni 24 unit, untuk mengawasi perairan Indonesia sepanjang 81.000 kilometer dan seluas 5,8 juta hektar.

”Pengawasan akan lebih berat dari biasanya akibat informasi dari nelayan berkurang. Dampak cuaca telah mengurangi waktu melaut nelayan,” ujarnya.

Slamet menambahkan, kapal-kapal ikan asing umumnya tidak dapat dipantau dengan menggunakan alat sistem pengawasan. Dengan demikian, pengawasan selama ini mengandalkan operasi kapal patroli.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah kapal ikan ilegal yang ditangkap selama tahun 2010 mencapai 165 unit dalam waktu operasi pengawasan selama 100 hari. Pada tahun 2009, jumlah kapal ikan yang ditangkap sebanyak 203 unit dengan jumlah hari operasi 180 hari.

Pencurian ikan didominasi Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina

Kebijakan Moneter Anti Inflasi Harus Dukung Kenaikan Produksi Pangan

Peningkatan produksi pangan nasional guna meredam tingginya risiko inflasi memerlukan dorongan investasi. Karena itu, kebijakan moneter Bank Indonesia ke depan harus mampu mendorong bergairahnya investasi di sektor pangan.

Hal itu diungkapkan Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Jember sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Rudi Wibowo, Rabu (16/2), saat dihubungi di Jember, Jawa Timur, menanggapi keinginan BI meningkatkan koordinasi dengan pemerintah untuk meredam tingginya risiko inflasi akibat kenaikan harga pangan.

Menurut Rudi, bila BI memprakarsai koordinasi dengan pemerintah, memang seharusnya harus ada koordinasi dan selalu begitu. Selama ini peran dari sektor finansial agak berjarak dan tidak selaras dengan sektor riil.

”Koordinasi antara sektor riil dan finansial harus dilakukan terus-menerus, terutama yang terkait dengan UMKM dan sektor pertanian,” katanya. Sekarang ini para pengambil kebijakan selalu mengklaim iklim makro bagus. Padahal, bila melihat ke sektor riil, penyakitnya tampak.

Terkait peningkatan produksi pangan, kata Rudi, sudah seharusnya kebijakan moneter BI mampu mendorong iklim investasi yang kondusif karena peningkatan produksi dan produktivitas pangan memerlukan dukungan kebijakan moneter yang bisa mendukungnya.

Misalnya saja terkait investasi dalam pembangunan fisik, seperti infrastruktur dasar pertanian, semisal jalan, bendungan, jaringan irigasi, dan listrik. Selain itu, juga investasi di bidang penelitian untuk menghasilkan benih-benih kualitas unggul, serta investasi untuk mendorong pengembangan alat-alat pertanian.

Dukungan kebijakan dalam mendorong investasi juga bisa diberikan untuk peralatan pascapanen dan teknologi pengolahan, selain juga dukungan permodalan bagi petani dan pelaku usaha yang masuk di sektor pertanian, baik budidaya maupun pengolahan.

Rudi menegaskan, pertumbuhan ekonomi makro yang bagus tidak mencerminkan pertumbuhan secara keseluruhan. Apalagi, disparitas di antara yang menikmati peningkatan pertumbuhan ekonomi semakin lebar. ”Distribusi pendapatan kita kurang begitu bagus. Kalau itu terjadi di sektor pertanian, bagaimana membuat sektor pertanian menjadi lebih produktif,” katanya.

Menteri Pertanian Suswono menyatakan, untuk mengamankan target produksi gabah dan beras, termasuk surplus enam juta ton beras pada 2011, pemerintah berencana membagikan benih padi varietas tahan wereng, yakni Inpari 13, dan membuat embung-embung di setiap kecamatan. Saat ini penyediaan benih Inpari sudah dimulai dengan menyiapkan benih sebar untuk satu periode tanam, yakni pada musim kemarau II.

”Banyak waduk mengalami pendangkalan. Pengerukan tidak realistis. Sebagai gantinya, kita buat embung, minimal satu di tiap kecamatan,” kata Suswono.

Tahun ini pihaknya juga menargetkan pembukaan lahan baru seluas 70.000 hektar. Jika ini tercapai, ditambah dengan realisasi program Food Estate di Merauke, ia optimistis, surplus beras bisa mencapai target.

Pengadaan alat pengering gabah, saat ini, sudah mulai berjalan, tetapi untuk mencapai realisasi pengadaan 1.000 unit, pihaknya sedang menghitung kekurangannya

Batas Kenaikan Tarif Listrik Industri Belum Dicabut

DPR belum menyetujui pencabutan kebijakan pembatasan kenaikan tarif tenaga listrik 18 persen atau capping bagi industri.

Jika capping dipertahankan, penerimaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan berkurang Rp 2,1 triliun, yang pada akhirnya menambah beban subsidi listrik.

Sebelum memutuskan soal capping, pemerintah diminta menyampaikan evaluasi dan analisa struktur perhitungan pembatasan kenaikan pembayaran listrik untuk industri tertentu. Demikian hasil kesimpulan rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, Rabu (16/2) di Jakarta.

Selain itu, Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsa menyatakan pemerintah diminta melaksanakan disiplin anggaran subsidi listrik dan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun 2011 sebesar Rp 40,7 triliun. ”Tidak ada penambahan subsidi listrik,” ujarnya.

Darwin menjelaskan, biaya operasi PLN bakal naik Rp 15,6 triliun, antara lain disebabkan kekurangan pasokan gas dari kontrak dan kenaikan harga batu bara. Jika capping tidak dicabut, penerimaan PLN turun Rp 2,1 triliun. Bila capping tidak dicabut, subsidi dengan margin usaha 8 persen untuk PLN akan bertambah Rp 19,19 triliun.

Jika capping dicabut, tentu harus ada jalan tengah yang menguntungkan PLN ataupun industri. Pencabutan capping agar tidak berdampak serius terhadap arus kas perusahaan-perusahaan yang merupakan bagian dari aset nasional dan membuka lapangan kerja. ”Kita mencari keseimbangan di tengah,” kata dia.

Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan menyatakan, solusi mengatasi dampak penghapusan capping adalah pendekatan bisnis, yakni pelanggan bersangkutan bisa mencicil pembayaran tagihan listrik yang diperkirakan bisa lunas akhir tahun 2011.

Data PLN menyebutkan, 59 pengusaha tekstil menyepakati hal itu dan bersedia mengangsur pembayaran rekening listrik.

Jika capping dipertahankan, penambahan subsidi listrik hanya akan dinikmati 9.771 pelanggan atau 25 persen dari jumlah pelanggan industri. Dari tambahan subsidi Rp 2,1 triliun, sebesar Rp 1,1 triliun di antaranya hanya akan dinikmati 304 pengusaha. Artinya, para pengusaha ini akan menikmati tambahan subsidi negara rata-rata Rp 3,6 miliar per tahun

IPO Garuda Yang Gagal Kini Jadi Bahan Kajian

Mustafa menyampaikan hal tersebut di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (16/2). Menurut dia, sejumlah pertimbangan yang mendorong Kementerian BUMN melakukan evaluasi pasca-penawaran saham perdana (IPO) Garuda Indonesia antara lain mengantisipasi tidak maksimalnya penyerapan saham dalam IPO perusahaan BUMN berikutnya dan mengakomodasi usulan Menteri Keuangan.

”Sejumlah materi evaluasi terkait soal strategi teknis pelaksanaan IPO dan mengkaji keterlibatan ataupun profil para perusahaan penjamin emisi atau underwriter,” kata Mustafa.

Dengan demikian, harapannya para penjamin emisi bisa bekerja lebih cermat dalam memetakan kondisi pasar dan menganalisis perhitungan teknis. Hal ini penting untuk meminimalisasi potensi kerugian yang ditanggung penjamin emisi akibat tidak maksimalnya penyerapan saham.

Secara terpisah, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Ito Warsito mengatakan, penentuan waktu yang tepat dalam IPO memang tidak mudah dan tidak dapat diprediksi.

Secara retorika, hal itu mudah diucapkan, termasuk penilaian mengenai mahal tidaknya harga saham IPO. Namun, soal waktu pelaksanaan IPO itu sendiri tidak ada patokan pastinya.

”Selalu ada volatilitas di pasar sekunder sehingga kita tidak bisa menentukan waktu yang pasti (untuk IPO),” kata Ito.

Hingga penutupan perdagangan pada Rabu, saham Garuda masih tertekan dengan melemah Rp 30 ke Rp 560 setelah Senin lalu ditutup pada level Rp 590 atau turun Rp 160 dari harga perdana. Volume perdagangan kemarin mencapai 171.634 saham senilai Rp 49,3 miliar dengan 2.020 kali transaksi.

Meskipun pasar sedang terlihat tidak bersahabat saat-saat ini, Ito tetap optimistis tahun ini merupakan waktu terbaik untuk mendapatkan akses permodalan melalui pasar modal sebab kapitalisasi BEI saat ini hanya sedikit tertinggal dibandingkan dengan bursa Singapura.

Sepanjang tahun lalu BEI mencatat pertumbuhan 46 persen yang merupakan tertinggi dan mengalahkan bursa-bursa besar di dunia. Sebagai perbandingan, indeks Straits Times di Singapura hanya mencatat kenaikan sekitar 10,71 persen. Total nilai transaksi saham di BEI hingga 29 Desember 2010 mencapai Rp 1.249,27 triliun.

Ito pun berharap, perusahaan swasta ataupun BUMN dapat memanfaatkan momentum tersebut dengan mencatatkan sahamnya di bursa efek pada tahun ini.

Bank BNI Terbitkan Kartu Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia

PT Bank BNI menerbitkan kartu anggota Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia. Kartu ini berfungsi sebagai kartu anjungan tunai mandiri dan kartu debet. Untuk tahap pertama, sebanyak 1.200 anggota Asephi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Jawa Barat akan menerima kartu tersebut pada awal April bersamaan dengan pembukaan pameran kerajinan Inacraft.

Ketua Umum Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (Asephi) Rudy Lengkong di Jakarta, Rabu (16/2), mengatakan, dengan kerja sama itu, anggota Asephi menjadi lebih bankable atau terjangkau perbankan. Selama ini pembiayaan usaha kecil menengah, termasuk produsen kerajinan, masih sulit. ”Dengan kerja sama ini, semoga pembiayaan lebih mudah. Hal ini untuk mendukung usaha anggota Asephi,” kata Rudy.

Pada tahun 2010, nilai ekspor anggota Asephi mencapai 600 juta dollar AS. Negara tujuan utama di antaranya Jepang dan Amerika Serikat. Diperkirakan, pada tahun 2011 ini akan terjadi peningkatan ekspor ke negara-negara wilayah Asia Tenggara atau ASEAN.

Inacraft, kata Rudy, berperan besar dalam memasarkan produk industri kerajinan di Indonesia. Indikatornya antara lain peningkatan transaksi ritel dan perdagangan, baik selama masa pameran maupun pemesanan setelah pameran berakhir.

Pada tahun 2009, transaksi ritel pada ajang Inacraft Rp 85 miliar dan transaksi dagang 7,548 juta dollar AS. Pada tahun 2010, transaksi ritel meningkat menjadi Rp 90 miliar dan transaksi dagang menjadi 8,676 juta dollar AS.

Rudy memastikan, baik transaksi ritel dan dagang pada Inacraft maupun transaksi ekspor pada tahun 2011 akan naik sekitar 10-20 persen. ”Hasil kerajinan akan naik nilainya meskipun banyak hal yang memengaruhi kondisi ekonomi saat ini,” kata Rudy optimistis.

Donny Bima, Wakil Presiden Dana dan Jasa Konsumen BNI, seusai menandatangani kerja sama dengan Asephi, memaparkan, pertumbuhan kartu ATM BNI cukup signifikan. Setiap penambahan nasabah baru berarti penambahan kartu ATM baru.

Saat ini total jumlah nasabah tabungan mencapai 10 juta orang.

Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah kartu debet dan ATM di Indonesia tumbuh rata-rata 12,7 persen per tahun dalam lima tahun terakhir. Kartu ATM sekaligus debet tersebut diterbitkan oleh 46 bank. Nilai transaksi pada tahun 2010 mencapai Rp 1.991 triliun, dengan volume 1.806 juta transaksi.

Porsi penarikan tunai masih lebih besar dibandingkan dengan aktivitas lain kendati cenderung menurun. Pada tahun 2005, porsi penarikan tunai mencapai 78,3 persen dan pada tahun 2010 turun menjadi 72 persen.

Penurunan Suku Bunga Bank Tidak Bisa Segera dan Beda Mekanisme Dengan Kenaikan

Peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan perbankan mengumumkan suku bunga dasar kredit atau prime lending rate dapat menurunkan tingkat bunga kredit perbankan. Namun, penurunan itu akan terjadi secara bertahap, tidak bisa instan.

Demikian pendapat ekonom Bank BNI, Ryan Kiryanto, di Jakarta, Rabu (16/2). ”Dengan aturan itu, operasi bisa ditekan. Akibatnya, menurunkan tingkat bunga kredit,” kata Ryan. Namun, Ryan mengingatkan, upaya ”penyeragaman tingkat bunga” itu akan berhasil jika diterapkan pada kelompok atau kelas bank yang sama. Padahal, selama ini setiap bank memiliki pengelompokan sendiri jenis penggunaan kredit, yakni kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi.

Sebanyak 44 bank beraset Rp 10 triliun atau lebih harus mengumumkan suku bunga dasar kredit mulai 31 Maret mendatang. Suku bunga dasar kredit yang diumumkan untuk kredit korporasi, ritel, dan konsumsi (Kompas, 16/2).

Ekonom Mirza Adityaswara berpandangan, pengumuman suku bunga dasar kredit diperlukan sebagai bentuk transparansi agar terjadi kompetisi di antara perbankan. Hal itu terutama pada segmen kredit mikro, kecil, dan menengah (UMKM). ”Kalau suku bunga untuk korporasi kan sudah rendah, di bawah 10 persen. Yang masih tinggi di kredit UMKM sehingga kompetisi di bidang ini perlu ditingkatkan,” kata Mirza.

Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional Sigit Pramono menyatakan, saat ini yang dinilai masih tinggi adalah suku bunga kredit UMKM. ”Sebaiknya, yang diatur memang kredit UMKM. Jangan semuanya, apalagi yang sudah rendah,” ujar Sigit. Menurut Mirza, untuk menurunkan suku bunga kredit UMKM, butuh waktu yang cukup lama. Saat ini kredit untuk segmen UMKM baru pada tahap meningkatkan akses kredit ke pelaku sektor. Belum sampai tahap efisiensi akses kredit.

Yana, anggota Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (Asephi) Jawa Barat yang ditanya Kompas soal dampak pengumuman suku bunga dasar kredit, menyatakan belum melihat manfaat langkah tersebut. ”Jangankan soal suku bunga, sampai saat ini saja kami masih kesulitan memperoleh kredit dari perbankan,” katanya.

Yana mengaku beberapa kali mencoba mengajukan kredit ke bank bersama sejumlah rekannya sesama produsen kerajinan di Jabar. Namun, nasib pengajuan kreditnya selalu tidak jelas tanpa tahu alasannya.

”Kredit bank masih sulit kami akses, padahal kami harapkan. Ya, sekarang kami gantian meminjam uang dengan sesama produsen kerajinan,” ujar Yana.

Berdasarkan data BI, pada pekan pertama Februari 2011, suku bunga dasar kredit bank BUMN turun 25 basis poin. Penurunan ini pertama kali sejak awal tahun.

Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat BI Difi A Johansyah, hal ini dipicu turunnya suku bunga dasar kredit salah satu bank BUMN hingga 1 persen. Meski demikian, secara umum, suku bunga dasar kredit rupiah perbankan tetap 12 persen.

Pulau Morotai di Maluku Utara Jadi Pusat Pembangunan Megaminapolitan Perikanan

Megaminapolitan atau minapolitan skala besar mulai dikembangkan tahun ini. Pulau Morotai di Maluku Utara ditetapkan menjadi kawasan percontohan megaminapolitan dengan pemberian konsesi pengelolaan lahan bagi investor asal Taiwan.

Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah melalui pengembangan ekonomi perikanan terintegrasi, meliputi produksi, pengolahan, dan pemasaran.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Dedy Sutisna, saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (16/2), mengemukakan, megaminapolitan di Morotai diarahkan untuk menjadikan pulau itu sebagai sentra perikanan budidaya dan tangkap terbesar serta pengolahan ikan.

Untuk tahap awal, nilai investasi Taiwan diperkirakan 20 miliar dollar AS. Pembangunan tahap awal berupa hotel bintang lima dan bandar udara (bandara) internasional yang langsung melayani rute penerbangan ke Taipei, Taiwan.

Pembangunan bandara internasional itu direncanakan memanfaatkan bandara milik TNI AU di Pulau Morotai dengan tujuh landasan (runway).

”Ini merupakan upaya menjadikan Morotai sebagai sentra kawasan ekonomi di Indonesia Timur. Investor Taiwan yang mengembangkan megaminapolitan akan mendapatkan kemudahan dan fasilitas,” ujarnya.

Pengelolaan Pulau Morotai oleh Taiwan akan menerapkan sistem build own transfer (BOT). Polanya, investor asing membangun kawasan dan mengelola dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan fee bagi pemerintah lalu dikembalikan. BOT diusulkan 30 tahun.

Minapolitan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 32/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Riza Damanik mengingatkan, investasi pulau dalam praktiknya kerap meminggirkan nelayan dan masyarakat pesisir dari wilayah kelolanya, merusak keberlanjutan lingkungan hidup, dan mengaburkan kedaulatan negara.

190 Pengusaha Sepakat Indonesian Manpower Supplier for Saudi Arabia

Juru bicara IMSSA Yunus M Yamani, yang juga Ketua Himsataki, mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Rabu (16/2). Yunus mengklaim, Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta menunjuk Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki), dan Indonesia Development Employee Association (Idea) sebagai perpanjangan tangan penempatan TKI ke Arab Saudi.

”Semua hal untuk pembentukan konsorsium pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) khusus penempatan TKI ke Arab Saudi sudah disiapkan dan dalam waktu dekat akan diresmikan. Nantinya, TKI yang masuk ke Arab Saudi harus melalui IMSSA,” ujarnya.

IMSSA terbentuk sejak akhir Januari 2011 dengan ketua Ridho Hasan, pemilik PT Avida Avia Duta, dan Mahdi Husein sebagai sekretaris jenderal.

Sedikitnya satu juta TKI berada di Arab Saudi yang sebagian besar bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Selama 2010, penempatan TKI ke Arab Saudi mencapai 367.719 orang dengan 337.564 orang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Sekretaris Jenderal Apjati Rusdi Basalamah menilai, kesepakatan Kedutaan Besar Arab Saudi dengan ketiga asosiasi sebagai langkah maju memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi.

Secara terpisah, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan, Saudi Arabia National Recruitment Committee (Sanarcom) menginginkan satu asosiasi PPTKIS khusus penempatan TKI ke Arab Saudi.

Menanggapi konsorsium PPTKIS tunggal, Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mempertanyakan posisi pemerintah.

Sementara itu, pemerintah berjanji memulangkan sekitar 25.000 WNI di Arab Saudi yang bermasalah. Prosesnya dilakukan bertahap dalam setahun ini. Anggarannya sekitar Rp 120 miliar.

”Presiden sudah menyetujui untuk memulangkan WNI yang overstay di Arab Saudi,” kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono.