“Ada regulasi yang bisa digunakan hanya 5 persen. Terus sisanya didiamkan di situ? Ya enggak produktif namanya. Pemerintah akan proses agar uang itu bisa produktif, untuk pekerja, untuk buruh. Terutama untuk membangun fasilitas perumahan. Rumah murah," ujar Jokowi di Kongres VII Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) di Ruang Serbaguna II, Asrama Haji, Jakarta Timur, Senin (4/5).
Baca : Buruh Merasa Dirampok Karena Uang BPJS Miliknya Dipakai Bangun Rumah Oleh Jokowi
Jokowi melontarkan rencana tersebut dihadapan ratusan buruh KSBSI dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Presiden KSBSI Mudhofir, Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea, dan Sekretaris Jenderal International Trade Union Confederation (ITUC) Asia-Pacific Noriyuko Suzuki.
Jokowi mengungkapkan akan merevisi aturan yang membatasi penggunaan dana BPJS Ketenagakerjaan tersebut dari sebelumnya 5 persen menjadi sekitar 40 persen. Dana tersebut nantinya bisa digunakan pemerintah untuk menyediakan rumah murah bagi para pekerja. "Bayangkan kalau nanti saya setujui, misalnya, 40 persen. Sudah jadi uang Rp 70 triliun, sudah jadi berapa rumah. Banyak sekali," kata Jokowi.
Ia mengaku selama ini telah beberapa kali melakukan pembicaraan dengan para pimpinan organisasi buruh dan pekerja untuk merumuskan hal itu agar penggunaannya bisa tepat sasaran, sesuai aspirasi mereka. Perketat Pengawasan Terkait target penggunaan dana tersebut, Jokowi menginginkan untuk mampu mengalokasikan sebesar-besarnya. "Kalau saya, sebanyak-banyaknya asal manajemen kontrolnya bagus. Tapi memang penggunaan uang-uang seperti itu harus diawasi, harus dikontrol. Jangan sampai ada moral hazard seperti yang dulu-dulu," ujar Jokowi.
Bekas Gubernur DKI Jakarta itu optimistis, jika dana tersebut digunakan untuk sektor produktif, maka perekonomian akan menggeliat, fasilitas perumahan untuk pekerja juga akan terpenuhi, baik di dalam maupun di luar kawasan industri. “Beban dari buruh untuk masalah sewa rumah dan lain-lain akan menjadi langsung berkurang atau hilang," kata dia. Sebelumnya, Jokowi pernah meminta para kepala lembaga terkait untuk menginvestasikan dana haji dan dana sosial lain, ketimbang didepositokan. Ia menyebutkan, hasil keuntungan investasi dana tersebut bisa dipakai untuk kebutuhan rakyat.
"Saya hanya ingin bandingkan dengan negara tetangga. Saya enggak usah sebut negaranya. Punya tabungan haji, dan tabungan hajinya lebih besar, tapi tidak pernah namanya tabungan haji itu ditaruh di deposito. Menterinya ngomong ke saya, Perdana Menterinya ngomong ke saya, kalau di kami 90 persen akan diinvenstasikan pada kebutuhan rakyat yang juga keuntungannya lebih besar daripada ditaruh di deposito," ujar Jokowi beberapa waktu lalu.
Melanjutkan kisahnya, ia mengaku bertanya kepada menteri dan perdana menteri negara tersebut soal di mana dana itu diinvestasikan. "Saya tanya ditaruh di mana? Di sawit enggak ada ruginya. Terus infrastruktur, di jalan, pelabuhan, airport yang itu juga tidak ada ruginya," ujar dia. Oleh sebab itu, sambung Jokowi, Indonesia akan meniru hal yang sama. Pasalnya, Indonesia selama ini memiliki dana sosial di PT Taspen, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dana haji, dan dana bergulir.
"Saya kira ini sebuah potensi yang besar. Tapi kalau hanya ditaruh di deposito apakah itu betul? Kalau mau aman ya taruh di situ. Tapi kalau hanya taruh di deposito saja tidak usah ada manajernya," kata dia
Jokowi melontarkan rencana tersebut dihadapan ratusan buruh KSBSI dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Presiden KSBSI Mudhofir, Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea, dan Sekretaris Jenderal International Trade Union Confederation (ITUC) Asia-Pacific Noriyuko Suzuki.
Jokowi mengungkapkan akan merevisi aturan yang membatasi penggunaan dana BPJS Ketenagakerjaan tersebut dari sebelumnya 5 persen menjadi sekitar 40 persen. Dana tersebut nantinya bisa digunakan pemerintah untuk menyediakan rumah murah bagi para pekerja. "Bayangkan kalau nanti saya setujui, misalnya, 40 persen. Sudah jadi uang Rp 70 triliun, sudah jadi berapa rumah. Banyak sekali," kata Jokowi.
Ia mengaku selama ini telah beberapa kali melakukan pembicaraan dengan para pimpinan organisasi buruh dan pekerja untuk merumuskan hal itu agar penggunaannya bisa tepat sasaran, sesuai aspirasi mereka. Perketat Pengawasan Terkait target penggunaan dana tersebut, Jokowi menginginkan untuk mampu mengalokasikan sebesar-besarnya. "Kalau saya, sebanyak-banyaknya asal manajemen kontrolnya bagus. Tapi memang penggunaan uang-uang seperti itu harus diawasi, harus dikontrol. Jangan sampai ada moral hazard seperti yang dulu-dulu," ujar Jokowi.
Bekas Gubernur DKI Jakarta itu optimistis, jika dana tersebut digunakan untuk sektor produktif, maka perekonomian akan menggeliat, fasilitas perumahan untuk pekerja juga akan terpenuhi, baik di dalam maupun di luar kawasan industri. “Beban dari buruh untuk masalah sewa rumah dan lain-lain akan menjadi langsung berkurang atau hilang," kata dia. Sebelumnya, Jokowi pernah meminta para kepala lembaga terkait untuk menginvestasikan dana haji dan dana sosial lain, ketimbang didepositokan. Ia menyebutkan, hasil keuntungan investasi dana tersebut bisa dipakai untuk kebutuhan rakyat.
"Saya hanya ingin bandingkan dengan negara tetangga. Saya enggak usah sebut negaranya. Punya tabungan haji, dan tabungan hajinya lebih besar, tapi tidak pernah namanya tabungan haji itu ditaruh di deposito. Menterinya ngomong ke saya, Perdana Menterinya ngomong ke saya, kalau di kami 90 persen akan diinvenstasikan pada kebutuhan rakyat yang juga keuntungannya lebih besar daripada ditaruh di deposito," ujar Jokowi beberapa waktu lalu.
Melanjutkan kisahnya, ia mengaku bertanya kepada menteri dan perdana menteri negara tersebut soal di mana dana itu diinvestasikan. "Saya tanya ditaruh di mana? Di sawit enggak ada ruginya. Terus infrastruktur, di jalan, pelabuhan, airport yang itu juga tidak ada ruginya," ujar dia. Oleh sebab itu, sambung Jokowi, Indonesia akan meniru hal yang sama. Pasalnya, Indonesia selama ini memiliki dana sosial di PT Taspen, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dana haji, dan dana bergulir.
"Saya kira ini sebuah potensi yang besar. Tapi kalau hanya ditaruh di deposito apakah itu betul? Kalau mau aman ya taruh di situ. Tapi kalau hanya taruh di deposito saja tidak usah ada manajernya," kata dia
No comments:
Post a Comment