Langkah Langkah Pemerintah Arab Saudi Menghilangkan Ketergantungan Pada Minyak

Pemerintah Arab Saudi punya program untuk mereformasi tatanan ekonominya. Target jangka panjang adalah tidak bergantung kepada penjualan minyak mentah. Beberapa langkah akan dilakukan dalam program tersebut, mulai dari melepas sebagian saham Saudi Aramco (BUMN minyak terbesar milik Arab Saudi) hingga mengizinkan wanita bekerja.

Pemerintah setempat juga sedang mengkaji kemungkinan penerapan pajak barang mewah dan minuman ringan. Selama ini Arab Saudi tidak banyak menarik pajak kepada warganya. Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud, Wakil Perdana Menteri Arab Saudi, menyatakan pemerintah masih mengkaji penerapan pajak baru tersebut.

"Tapi yang terpenting pajak ini tidak akan memberatkan warga miskin di negara kami," katanya dalam wawancara yang dikutip BBC, Selasa (26/4/2016). Selama ini warga Arab Saudi memang dimanjakan oleh pajak yang murah, bahkan ada pajak yang 0%. Pajak konsumsi salah satu yang 0%, termasuk di dalamnya untuk pembelian aneka jenis BBM.

Para warga Arab Saudi akan tetap menikmati pajak-pajak 0% ini, hanya saja ditambah oleh pajak barang mewah dan minuman ringan tadi. Pemerintah Arab Saudi memang sering mengucurkan subsidi kepada warganya berkat anggaran yang selalu terpenuhi dari jualan minyak dunia.

Namun dalam dua tahun terakhir ini beberapa subsidi ada yang dicabut menyusul jatuhnya harga minyak dunia. Pemerintah Arab Saudi sedang memeras otak mereformasi ekonominya yang selama ini bergantung ke penjualan minyak mentah. Sebanyak 70% pendapatan negara Arab Saudi tahun lalu masih dipenuhi dari penjualan minyak. Jika terus begini, pendapatannya bisa terimbas harga minyak dunia yang sedang lesu.

Ada beberapa cara yang rencananya akan dilakukan oleh pemerintah setempat, salah satunya adalah menjual sebagian saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setempat demi mendapatkan dana segar. "Negara kita sudah ketergantungan minyak," kata Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud, Wakil Perdana Menteri Arab Saudi, saat mengumumkan rencana reformasi itu, seperti dikutip dari BBC, Selasa (26/4/2016).

Program reformasinya akan dijalankan untuk jangka panjang, targetnya sampai 2030. "Kita bisa hidup tanpa (ketergantungan) minyak di 2020," kata Mohammed dalam wawancara di stasiun televisi Al-Arabiya.

Beberapa poin penting dalam program reformasi tersebut antara lain:

• Menjual sekitar 5% saham Saudi Aramco, BUMN minyak Arab Saudi yang nilai perusahaannya ditaksir US$ 2,5 triliun atau sekitar Rp 32.500 triliun.
• Uang hasil penjualan saham Aramco sebagian digunakan untuk dana investasi ke luar negeri sebanyak US$ 2 triliun.
• Sistem visa baru yang memungkinkan orang asing muslim bekerja jangka panjang di Arab Saudi
• Diversifikasi ekonomi, mulai dari investasi di tambang mineral dan memproduksi peralatan militer
• Mengizinkan wanita untuk bekerja

Selama ini Arab Saudi mengandalkan minyak sebagai penggerak utama ekonominya. Ketika harga minyak dunia jatuh, imbasnya sangat terasa kepada anggaran negara. Meski demikian, Arab Saudi tak perlu harus 'teriak' minta bantuan utang kepada International Monetary Fund (IMF), seperti Angola. Namun sampai saat ini pemasukan dana hasil penjualan minyak Arab Saudi sudah turun menjadi sepertiga dari biasanya.

Apalagi sekarang sudah banyak negara yang berniat mengurangi konsumsi minyak demi kondisi lingkungan yang lebih baik. Hal ini memberi ketidakpastian akan kebutuhan minyak di masa depan. Dalam beberapa tahun ke depan minyak masih akan mendominasi bahan bakar alat transportasi. Namun untuk jangka panjang hal ini bisa saja berubah.

Harga minyak dunia saat ini masih bergerak di kisaran US$ 30-40 per barel, jauh sekali dari posisi puncaknya US$ 115 per barel pada Juni 2014. Reformasi Arab Saudi tetap dilakukan meski nanti harga minyak dunia kembali naik. "Misi kita ini tidak ada hubungannya dengan harga minyak," kata si pangeran Arab.

"Jika harga minyak naik lagi, ini akan membantu kita. Tapi walaupun harga tetap rendah tidak jadi masalah," tambahnya.