53 Menara Rumah Susun Ternyata Belum Dialiri Listrik

Sebanyak 53 menara kembar dari 198 menara rumah susun sederhana sewa yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dalam lima tahun terakhir sampai sekarang belum dialiri listrik.

Akibat daya listrik yang kurang, serta belum adanya dana dari pemda untuk menyambungkan listrik, menara rumah susun sederhana sewa (rusunawa) itu tidak dihuni masyarakat.

Padahal, keberadaan rusunawa seharusnya dapat membantu masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 2,5 juta per bulan untuk mendapatkan hunian. Rusunawa juga diharapkan mengurangi luasan kawasan kumuh, yang makin lama makin bertambah.

”Sebagai solusi sementara, kami meminta kepada pemda dan pengelola rusunawa untuk membeli genset terlebih dahulu supaya bangunan yang telah didanai pemerintah pusat itu dapat digunakan,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Budi Yuwono, Kamis (18/11) di Jakarta, seusai membuka Pameran Desain Interior 2010.

Genset itu, saran Budi, harus dibeli dalam jumlah banyak karena satu menara rusunawa dapat menampung 99 keluarga. Itu belum termasuk kebutuhan listrik untuk memenuhi kebutuhan air dan sanitasi.

Rusunawa yang belum mendapat pasokan listrik itu, antara lain, di Bekasi dan di Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Pengamat perumahan, Panangian Simanungkalit, mengatakan, persoalan ketiadaan listrik merupakan masalah yang selalu berulang. ”Itu artinya ada kelemahan dalam koordinasi antarkementerian. Itu selalu tak pernah diselesaikan. Lucunya, kebutuhan listrik untuk apartemen selalu ada,” kata Panangian.

Dari sisi keuangan, ujar Panangian, tidak mungkin layak finansial bagi penghuni rusunawa bila harus menyewa, apalagi membeli genset. ”Bagaimana dengan pengoperasiannya kan membutuhkan bensin atau solar. Itu harus beli lagi dengan harga mahal,” ujarnya.

Target rusunawa

Ditjen Cipta Karya juga akan menyelesaikan 37 menara rusunawa di 27 lokasi di 12 provinsi pada April 2011. Menara rusunawa itu untuk memenuhi kebutuhan bagi 3.663 keluarga.

Rusunawa tersebut dibangun hampir di setiap provinsi. Misalnya, di Jawa Timur ada 8 menara, di Jawa Tengah dan Jawa Barat masing-masing 6 menara, serta di Yogyakarta dan Banten masing-masing 2 menara.

Di luar Jawa, pembangunan rusunawa antara lain diprioritaskan di Kepulauan Riau dengan 4 menara, kemudian di Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Selama tahun 2010-2014, target pembangunan menara rusunawa sebanyak 270 menara dengan total anggaran Rp 3,24 triliun. Biaya pembangunan setiap menara rusunawa Rp 12 miliar.

Budi Yuwono mengatakan, untuk menarik minat masyarakat agar mau tinggal di rusunawa, setiap unit rusunawa diperluas dari 21 meter persegi menjadi 24 m. ”Bahkan, untuk rusunawa di Jakarta diperluas menjadi 36 meter persegi,” ujar Budi.

Meski demikian, ujarnya, seharusnya pemda juga menaikkan sewa minimal Rp 200.000 per unit per bulan. Tujuannya agar ada pengelolaan untuk menjaga kualitas lingkungan hunian.

”Saat ini, pemda hanya menarik sewa Rp 80.000-Rp 100.000. Dengan demikian, terlihat lingkungannya tidak terjaga. Boleh saja murah asal pemda memberi subsidi,” ujar Budi Yuwono.

Kini, ada 112 juta jiwa bermukim di perkotaan dengan 23,1 persen penduduk perkotaan tinggal di kawasan kumuh. Itu sama saja dengan 10 persen dari total penduduk Indonesia tinggal di kawasan kumuh.