Kredit Usaha Rakyat Bisa Kurangi Biaya Siluman

Para calon tenaga kerja Indonesia yang berniat bekerja di luar negeri dapat memperoleh fasilitas kredit usaha rakyat. Dengan cara ini, diharapkan mereka tidak perlu berutang untuk menutup biaya pemberangkatannya sehingga bisa mengirim uang hasil kerjanya sejak bulan pertama bekerja di luar negeri.

”Biasanya, TKI (tenaga kerja Indonesia) yang tidak memiliki kemampuan pendanaan dalam membiayai pemberangkatannya harus berutang. Akibatnya, ketika bekerja, tidak digaji delapan bulan hingga satu tahun. KUR (kredit usaha rakyat) harus jadi solusinya,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Jumat (19/11).

Pemberian KUR khusus untuk calon TKI akan diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Sidoarjo, 29 November 2010. Selanjutnya dilakukan sosialisasi di sentra-sentra TKI.

Hatta menjelaskan, pemerintah menyediakan Rp 18 triliun untuk KUR, dan yang dicairkan baru Rp 13,1 triliun. ”Dengan demikian, ada kelebihan dana yang lebih dari cukup. Itu mencukupi untuk membiayai pemberangkatan seluruh TKI dalam setahun,” kata Hatta.

Selain membantu pembiayaan pemberangkatan TKI, pemberian KUR, ujar Hatta, akan mencegah adanya biaya ”siluman”. ”Dengan memakai KUR, TKI akan diawasi bank. Bank akan menanyakan penggunaan KUR kepada calon TKI sehingga hanya dialirkan untuk menutup biaya menjelang keberangkatan,” ujarnya.

Ia menegaskan, angsuran KUR untuk calon TKI diupayakan rendah sehingga tidak terlalu memberatkan TKI. ”Jika cicilannya ringan, TKI bisa mengirimkan uang kepada keluarganya setiap bulan,” kata Hatta.

Selain itu, dengan menggunakan KUR, TKI secara otomatis memiliki akses ke bank. Dengan demikian, saat mengirim uang kepada keluarganya, ia bisa melalui bank. ”Lebih aman dibandingkan sebelumnya, bisa kecopetan atau menjadi obyek pemerasan,” ujarnya.

Menurut analis kebijakan Migrant Care, Wahyu Susilo, remitansi atau jumlah dana yang dibawa masuk buruh migran ke Indonesia tahun ini diproyeksikan 7,139 miliar dollar AS. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2009, yakni 6,793 miliar dollar AS.

Dana remitansi itu melampaui bantuan asing Official Development Assistance, yang diterima Indonesia, terutama dari Pemerintah Jepang, yang hanya 1,2 miliar dollar AS.

Menurut Bank Dunia dalam laporannya tentang Migration and Development Brief, tahun 2003 nilai remitansi yang masuk ke dalam negeri 1,489 miliar dollar AS dan terus meningkat setiap tahun. Tahun 2010 diperkirakan lebih dari 7 miliar dollar AS