Ketidakpuasan terhadap kenyataan itu mencuat di sela-sela Pertemuan VIII Meja Bundar Minyak Sawit Lestari (Roundtable on Sustainable Palm Oil/ RSPO) di Jakarta, Selasa (9/11). RSPO merupakan forum sukarela pemangku kepentingan minyak sawit.
Mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih mengingatkan agar semua pihak rela saling mendengarkan, bukan saling menekan. RSPO harus menjadi forum yang adil demi meneruskan perjuangan mendorong produksi CPO lestari. ”Jika berhenti, sia- sia semua upaya yang dibangun sejak tujuh tahun lalu,” katanya.
Produsen CPO sudah menghabiskan puluhan ribu dollar AS untuk membenahi industri mereka agar mendapatkan sertifikat lestari RSPO. Namun, konsumen tetap tak mau membayar lebih mahal untuk CPO lestari. Harga CPO lestari sama dengan produk biasa.
Saat anggota RSPO mulai melakukan proses sertifikasi tahun 2008, mereka berharap produk CPO yang telah disertifikasi itu akan mendapat harga premium, yakni 30 dollar AS per ton.
Namun, menurut Ketua Komisi Minyak Sawit Indonesia (KMSI) Rosediana Soeharto, sejumlah konsumen Eropa menyatakan baru mewajibkan pembelian CPO lestari tahun 2015.
”Gap (rentang waktu) terlalu lama. Sekarang pasar kelebihan CPO lestari sehingga harga premium sulit didapat,” ujarnya.
Untuk itu, pemerintah menyiapkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) berbasis regulasi yang sudah ada. Standar ini bersifat wajib dan ada sanksi bagi perusahaan yang melanggar.
Menurut Direktur Tanaman Tahunan Kementerian Pertanian Mukti Sarjono, pemerintah tidak menerbitkan aturan baru dalam ISPO yang diluncurkan tahun 2011.
Wakil Presiden RSPO Derom Bangun mengungkapkan, produksi CPO lestari 3,2 juta ton per tahun, yang terserap pasar baru 1 juta ton. ”Ada sedikit tambahan premi untuk pembeli minyak kelapa sawit lestari di pasar internasional,” ujarnya.
No comments:
Post a Comment