Pengembangan UKM Tumpang Tindih

Belum adanya bank data tentang usaha kecil dan menengah menjadi kendala pengembangan UKM. Program pengembangan UKM yang dilakukan beberapa lembaga pun menjadi tumpang tindih.

”Pembinaan UKM banyak yang double. Ini bisa terjadi karena tak ada bank data yang jelas khusus UKM,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia untuk Aktivitas Perempuan dan UKM Nina Tursina, Jumat (19/11) di Jakarta.

Ia mencontohkan, misalnya, pengusaha UKM A menjadi binaan Apindo. Di sisi lain, pengusaha tersebut juga menjadi binaan Kementerian Urusan Koperasi dan UMKM, perbankan, serta Kementerian Perdagangan.

”Ini bisa terjadi karena tidak ada bank data sehingga sulit mencari siapa UKM yang belum pernah mendapat bantuan dan di mana saja mereka,” ujar Nina.

Ditegaskan, bila ada bank data UKM, pembinaan bisa dilakukan lebih fokus. Misalnya, Apindo membina masalah ketenagakerjaan dan akses pasar, Kementerian Perdagangan membantu promosi, perbankan membantu permodalan, serta Kementerian Urusan Koperasi dan UKM membantu kelembagaan.

Menurut pakar manajemen dan pemasaran Rhenald Kasali, kekuatan kewirausahaan akan bermunculan seiring desakan perubahan iklim. Semua dilakukan pelaku UKM demi bertahan hidup. ”Ada 50,7 juta usaha mikro tumpah menggeluti bisnis informal. Gairah berwirausaha dalam arti lebih mandiri muncul begitu kuat,” kata Rhenald.

Deputi Pengkajian dan Sumber Daya UMKM, Kementerian Urusan Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta mengatakan, pelaku UMKM ke depan tetap dituntut mampu meningkatkan portofolio investasinya.

”Kami mengembangkan peranti lunak untuk pengambilan keputusan berupa decision support system bagi UMKM. Kehadiran peranti lunak ini menjembatani permasalahan dasar UMKM selama ini, sekaligus menjawab kebutuhan pihak intermediary swasta untuk meningkatkan investasinya,” kata Wayan.