Mulai 2011 BBM Bersubsidi Akan Dijatah

Mulai Januari 2011, pemerintah membatasi konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi. Sebelumnya, pemerintah merencanakan pembatasan konsumsi BBM pada Oktober 2010. Pembatasan berlaku bagi kendaraan yang dikeluarkan tahun 2005 ke atas.

”Ini sudah firm (pasti),” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Jumat (19/11).

Menurut Hatta, dengan pembatasan itu, mulai Januari 2011 hanya angkutan umum, kendaraan roda dua, dan nelayan yang tetap diperbolehkan mengonsumsi BBM bersubsidi.

Konsumsi dibatasi agar volume BBM bersubsidi 38 juta kiloliter (kl) pada tahun 2011 tidak membengkak.

Pemerintah kini tengah menguji keandalan program larangan penggunaan BBM bersubsidi pada pemilik kendaraan roda empat atau lebih yang dibuat mulai tahun 2005 ke atas. Tahun pembuatan kendaraan dilihat berdasarkan surat tanda nomor kendaraan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh memperkirakan, bila program pembatasan BBM bersubsidi diberlakukan sejak 1 September 2010, akan ada penghematan BBM bersubsidi sekitar 2,3 juta kl.

Namun, menurut Hatta, pemerintah tak akan menghentikan pasokan BBM bersubsidi untuk sisa tahun ini meski kuota BBM bersubsidi tahun 2010, seperti yang ditetapkan dalam APBN-P 2010, terlampaui. Tahun ini konsumsi BBM bersubsidi akan mencapai 39 juta kl, padahal kuota awal 36,5 juta kl.

Hatta menjelaskan, meski volume BBM bersubsidi melonjak, subsidi BBM diperkirakan tidak melonjak. Ini karena nilai tukar rupiah menguat sehingga biaya pembelian BBM bisa ditekan. Dengan demikian, anggaran subsidi BBM dalam APBN-P 2010 Rp 88,9 triliun tak akan membengkak.

”Pertamina kami perintahkan mengaturnya agar cukup. Jika ada pengurangan pasokan di SPBU, semata-mata untuk mengatur, bukan membatasi. Itu untuk mengatur SPBU di wilayah elite yang mengonsumsi BBM nonpremium, jadi di sana premium dikurangi,” kata Hatta.

Beberapa hari terakhir sempat dilaporkan kelangkaan premium. ”Itu hanya terjadi di Jawa Timur, seperti di Kediri, Jember, dan Bondowoso, karena arus mudik di sana saat Idul Adha. Namun, BBM bersubsidi dalam beberapa hari ini sudah dipasok 18 persen lebih banyak daripada kondisi normal sehingga tak ada lagi kelangkaan,” kata VP Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun.

Terlalu sempit

Menanggapi rencana pembatasan BBM bersubsidi, Direktur Eksekutif Institute Reforminer (Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi) Priagung Rahmanto mengatakan, terlalu sempit waktu yang tersedia bagi SPBU untuk menyediakan BBM nonsubsidi dalam jumlah cukup.

Selain itu, butuh sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang pembatasan tersebut. ”Jika ditegaskan, BBM bersubsidi hanya untuk angkutan umum dan roda dua, dari sisi sosialisasi, pemerintah harus siap menerapkannya,” katanya