Selain kereta reguler, PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI), melalui anak usahanya yaitu PT Kereta Api Pariwisata pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini mengoperasikan seluruh armada kereta wisata yang dipunyai. Pesanan kereta wisata di musim libur Natal dan Tahun Baru kali ini sudah full book untuk keberangkatan hingga 5 Januari 2016 meskipun biaya sewa sampai puluhan juta rupiah. Pesanan akan dilayani kembali setelah tanggal tersebut.
"Sudah sulit pesan sekarang karena sudah banyak yang booking sampai awal Januari, keberangkatan sampai tanggal 5 Januari sudah penuh sebetulnya. Setelah tanggal itu, baru bisa dilayani. Ini karena perjalanan kereta api reguler di musim libur juga sudah maksimal," kata Direktur Utama PT KA Pariwisata, Adi Suryatmini.
PT KA parisiwata saat ini mengoperasikan 9 unit kereta dengan 7 tipe, yaitu: Imperial, Priority, Nusantara, Bali, Toraja, Jawa dan Sumatera. Biaya sewa kereta yang mirip kabin pesawat berkapasitas 20 penumpang ini ditawarkan mulai harga Rp 16,5 juta sampai Rp 30,8 juta per kereta untuk sekali jalan. Harga yang ditawarkan selama peak season seperti liburan saat ini memang naik dibanding hari-hari biasa.
"Setiap liburan akhir tahun pasti pesanan kereta wisata naik. Liburan akhir tahun ini pesanannya naik 10% dibanding tahun lalu. Biaya sewa kereta kalau peak season juga pasti beda dengan hari-hari biasa. Harganya naik di hari-hari tertentu seperti libur Natal dan tahun baru," tambahnya. Adi menjelaskan, pemesan bisa bebas memilih stasiun tujuannya karena kereta wisata melayani semua rute yang dilalui kereta reguler. Gerbong kereta ini akan menyatu atau ditarik kereta reguler.
"Tujuannya terserah masyarakat mau ke stasiun mana saja yang dilalui kereta reguler. Jadi gerbongnya tergandeng dengan kereta Taksaka misalnya," tambahnya. KA pariwisata melayani keberangkatan dari stasiun Gambir, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. Menurut Adi, keberangkatan paling banyak yaitu dari Stasiun Gambir Jakarta menuju daerah Yogyakarta dan Solo.
Friday, December 25, 2015
Kampanye PGN Sebarluaskan Manfaat Gas Bumi ke Masyarakat
Tahun ini, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) genap berusia 50 tahun. BUMN gas ini terus bertransformasi tidak lagi hanya menyalurkan gas bumi lewat pipa, tapi juga dengan berbagai moda lainnya. Hal ini bertujuan, agar energi gas bumi yang efisien dan tamah lingkungan ini, semakin banyak dirasakan masyarakat. Kepala Divisi Komunikasi PGN, Irwan Andri Atmanto mengatakan, sebelumnya PGN adalah sebuah perusahaan dengan kegiatan distribusi dan transmisi gas bumi melalui pipa.
Saat ini PGN telah bertransformasi menjadi perusahaan energi yang menjalankan produksi lapangan gas, pengaliran gas melalui berbagai moda baik itu pipa, gas alam cair (LNG), gas bertekanan tinggi (CNG), maupun kegiatan hilir seperti engineering, pemeliharaan sistem jaringan pipa gas dan bahkan pengelolaan jaringan serat optik untuk mendukung pengelolaan usaha secara keseluruhan.
"Tujuan dari semua ini agar manfaat gas bumi bisa semakin banyak dirasakan masyarakat," kata Irwan. Irwan menambahkan, di tengah kondisi sektor migas yang belum bergairah, PGN tetap berkomitmen besar untuk membangun infrastruktur gas bumi dalam rangka memperluas pemanfaatan gas bumi bagi masyarakat. Hingga saat ini, PGN telah membangun dan mengoperasikan jaringan pipa gas bumi lebih dari 6.470 kilometer (km).
"Jumlah itu setara dengan 76% dari seluruh pipa gas bumi yang ada di Indonesia. Dengan demikian PGN adalah pemain utama dan pemain terpenting dalam bisnis gas bumi di Indonesia," tegas Irwan. Dari 6.470 km pipa yang dibangun PGN itu, sekitar 2.400 km merupakan jenis pipa transmisi open acces, sehingga pipa ini bisa dimanfaatkan bersama oleh badan usaha lainnya. Sedangkan sisanya sepanjang lebih dari 4.000 km adalah pipa dedicated hilir (pipa distribusi) dan dengan pipa gas ini, PGN memasok langsung gas bumi ke pelanggannya, mulai dari rumah tangga, industri, mal, hotel dan pembangkit listrik dan banyak lagi.
"Jadi kalau di Indonesia, PGN adalah perusahaan yang sudah meng-open access pipanya yang paling panjang yaitu lebih dari 2.400 km. Sebab perusahaan lain di Indonesia belum ada yang saat ini memiliki pipa hingga 2.400 km itu," katanya. Irwan menegaskan lagi, saat ini PGN terus memperluas jaringan gas bumi ke berbagai daerah, termasuk pembangunan sejumlah infrastruktur gas bumi untuk transportasi, seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan Mobile Refueling Unit (MRU).
"PGN adalah satu-satunya badan usaha yang menyalurkan gas bumi untuk berbagai segmen di masyarakat. Mulai dari rumah tangga, UKM, komersial (misalnya mal, rumah sakit), industri, pembangkit listrik, hingga transportasi. Mayoritas pelanggan PGN adalah rumah tangga," tutup Irwan. Banyak manfaat yang dirasakan warga Rumah Susun (Rusun) Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, dengan menggunakan gas bumi, sejak rusun lima lantai ini mulai dihuni pada 1996 silam.
Warga mengaku ketagihan masak dengan gas yang harganya murah dan apinya biru ini.
"Pakai gas bumi, kita ketagihan. Kita ingin lebih banyak lagi masyarakat yang pakai gas bumi, karena manfaatnya banyak sekali, harganya murah, apinya biru, dan suplai gas terus menerus selama 24 jam," ujar Malik, warga Rusun Bidara Cina . Lantaran ketagihan memasak dengan bas bumi yang dipasok PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) tersebut, ia mengaku sampai berkali-kali mengurungkan niat untuk pindah dan meninggalkan rusun yang terdiri dari 688 unit tersebut.
"Mau pindah rumah, tapi tempat yang baru nggak ada gas bumi-nya. Kita inginnya sih gas bumi ini semakin banyak dipakainya," ujar dia. Ia mengaku nyaman menggunakan gas bumi karena murah biayanya. Selain itu juga, ia sangat terbantu karena menggunakan gas bumi yang dialirkan memakai pipa dianggap lebih praktis, ketimbang menggunakan gas dengan tabung alias LPG.
Ia pun mengaku merasa aman menggunakan gas bumi. "Karena kalau ada kejadian apa-apa bocor misalnya kita tinggal tutup kerannya. Jadi nggak takut meledak seperti kalau pakai LPG. Dari dulu mulai nempatin rusun ini tahun 1996, sudah ada gas bumi-nya dan nggakpernah ada kebakaran, begitu aman," tutupnya.Indonesia memiliki produksi gas bumi yang cukup banyak, harganya yang jauh lebih murah daripada menggunakan bahan bakar minyak (BBM), banyak kalangan yang hemat bahkan hingga triliunan rupiah kerena menggunakan gas bumi.
Mulai ibu-ibu rumah tangga, sopir bajaj, PT PLN hingga industri, sebagian sudah merasakan manfaat besar menggunakan gas bumi. Seperti yang dialami 118 pelanggan di 9 kawasan industri di Jawa Timur-Jawa Tengah. Mereka sudah menggunakan gas bumi yang dipasok dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), Regional Distribusi II. Konsumsi gasnya mencapai 28 juta kaki kubik per hari (mmscfd), dalam setahun industri tersebut dapat hemat Rp 2,06 triliun per tahun, angka yang sangat besar bukan.
Bagaimana dengan Bajaj? Di DKI Jakarta, ada sebuah komunitas Bajaj bernama Kobagas. Bajaj berwarna biru tersebut setiap harinya hilir muduk di Jakarta. "Kobagas adalah salah satu contoh konkret pengguna gas bumi yang mendapatkan banyak manfaat. Dengan menggunakan gas bumi sebagai bahan bakar, para sopir bajaj bisa menghemat biaya sekitar Rp 60.000-Rp 80.000 per hari," kata Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso.
Lalu penggunaan gas bumi untuk rumah tangga. Warga Rumah Susun Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, mengaku memasak sampai sepuasnya dengan gas bumi, tapi bayarnya tetap murah hanya sekitar Rp 40.000 per bulan. "Lebih hemat pakai gas bumi dari PGN, cuma bayar Rp 40.000 per bulan. Kalau waktu lebaran, masak banyak paling mahal cuma Rp 50.000 per bulan, itu sudah masak sepuasnya," tutur Santi, ibu rumah tangga dengan seorang anak, di Rusun Kebon Kacang.
Untuk PLN, BUMN di bidang listrik juga telah merasakan manfaat menggunakan gas bumi. Pasokan gas dari Lapangan Kepodang yang dialirkan melalui pipa gas Kalija sepanjang 207 km yang dibangun PGN ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Tambak Lorok 1 x 1.000 megawatt (MW), membuat PLN dapat berhemat bila dibandingkan menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Begitu pula dengan pembangkit listrik PLN lainnya yanh berbahan bakar gas. "PGN membangun pipa Kalija sepanjang 207 km itu sekitar 203 km pipa di laut dan 4 km pipa di darat. Pengaliran gas dari Lapangan Kepodang ke PLTG Tambak Lorok itu memberikan penghematan kepada PLN, bila dibandingkan menggunakan BBM," tambah Kepala Divisi Komunikasi PGN Irwan Andri Atmanto.Pelayanan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) yang baik dan membantu kegiatan memasak sehari-hari mendapat apresiasi dari para ibu rumah tangga, di Rumah Susun Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang menjadi pelanggan setianya hampir selama 31 tahun.
Elizabeth misalnya, salah satu ibu rumah tangga di Rusun Kebon Kacang, mengucapkan terima kasih dan mendoakan agar PGN bisa terus berkontribusi melayani masyarakat di negeri ini. "Terima kasih PGN. Semoga tetap bisa lebih melayani masyarakat, terus membuat masyarakat nyaman, makin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari gas bumi," kata Elizabeth di Rusun Kebon Kacang, Jakarta, Jumat (25/12/2015).
Ibu Sukiyah yang sudah tinggal di Rusun Kebon Kacang dan menjadi pelanggan PGN sejak 1981, mendoakan agar PGN bisa terus mempertahankan layanan primanya. "Semoga pelayanan PGN yang sudah baik terus dipertahankan," ucapnya. Tak hanya mempertahankan kualitas pelayanan, PGN juga didoakan agar bisa lebih maju dan lebih meningkatkan lagi pelayanannya.
"Semoga PGN bisa meningkatkan lagi kualitasnya," kata Lhily, salah satu ibu rumah tangga di Rusun Kebon Kacang. Santi, ibu rumah tangga di kawasan yang sama, berdoa supaya jaringan gas rumah tangga PGN bisa semakin luas hingga menjangkau lebih banyak lagi ibu rumah tangga. "Semoga PGN bisa lebih meningkatkan jaringannya sehingga masyarakat bisa lebih banyak menggunakan gas PGN," katanya.
Dengan lantang dan bersemangat, Tinah, ibu rumah tangga di Rusun Kebon Kacang yang sudah lanjut usia, mengatakan: "Maju terus buat PGN!" tandasnya. Seperti diketahui, selama hampir 31 tahun, PGN memasok gas bumi untuk kebutuhan memasak warga Rusun Kebon Kacang. Selama ini, belum ada insiden. Warga mengaku, bila ada kerusakan pipa gas di rumahnya, petugas dari PGN sigap menindaki laporan warga, dan langsung datang memperbaiki kerusakan.-Warga Rumah Susun (Rusun) Bidara Cina di Jatinegara, Jakarta Timur, merasa bangga menikmati gas bumi sebagai sumber energi rumah tangga yang murah dan ramah lingkungan tanpa disubsidi hingga 19 tahun lamanya atau sejak tahun 1996 silam.
"Ada kebanggan kami yang sudah pakai gas bumi. Karena meskipun ini harganya murah, tapi kami nggakdisubsidi negara, sehingga kami nggak memberatkan negara," tutur Malik, seorang warga Rusun Bidara Cina. Lantaran tidak disubsidi, Malik mengaku tak khawatir ketika di pemberitaan ramai dikabarkan bahwa penggunaan LPG 3 kg yang saat ini masih disubisi pemerintah akan dibatasi penjualannya.
Penjualan akan dilakukan tertutup sehingga hanya kelompok masyarakat tertentu saja yang bisa membeli. "Nggak khawatir LPG 3 kg dibatasi. Kan kita nggak pakai itu. Kita pakai gas bumi, sama murah tapi nggakrepot," kata dia. Di Rusun Bidara Cina ini, sedikitnya terdapat 688 unit hunian yang hampir semuanya terlayani jaringan gas kota, yakni jaringan pipa baja yang mengalirkan gas bumi langsung dari sumbernya menuju rumah-rumah warga.
Jaringan gas kota di Rusun Bidara Cina dikelola oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN). Untuk penggunaan hingga 10 meter kubik per bulan, warga hanya dikenakan biaya Rp 30.000-Rp 40.000.
Saat ini PGN telah bertransformasi menjadi perusahaan energi yang menjalankan produksi lapangan gas, pengaliran gas melalui berbagai moda baik itu pipa, gas alam cair (LNG), gas bertekanan tinggi (CNG), maupun kegiatan hilir seperti engineering, pemeliharaan sistem jaringan pipa gas dan bahkan pengelolaan jaringan serat optik untuk mendukung pengelolaan usaha secara keseluruhan.
"Tujuan dari semua ini agar manfaat gas bumi bisa semakin banyak dirasakan masyarakat," kata Irwan. Irwan menambahkan, di tengah kondisi sektor migas yang belum bergairah, PGN tetap berkomitmen besar untuk membangun infrastruktur gas bumi dalam rangka memperluas pemanfaatan gas bumi bagi masyarakat. Hingga saat ini, PGN telah membangun dan mengoperasikan jaringan pipa gas bumi lebih dari 6.470 kilometer (km).
"Jumlah itu setara dengan 76% dari seluruh pipa gas bumi yang ada di Indonesia. Dengan demikian PGN adalah pemain utama dan pemain terpenting dalam bisnis gas bumi di Indonesia," tegas Irwan. Dari 6.470 km pipa yang dibangun PGN itu, sekitar 2.400 km merupakan jenis pipa transmisi open acces, sehingga pipa ini bisa dimanfaatkan bersama oleh badan usaha lainnya. Sedangkan sisanya sepanjang lebih dari 4.000 km adalah pipa dedicated hilir (pipa distribusi) dan dengan pipa gas ini, PGN memasok langsung gas bumi ke pelanggannya, mulai dari rumah tangga, industri, mal, hotel dan pembangkit listrik dan banyak lagi.
"Jadi kalau di Indonesia, PGN adalah perusahaan yang sudah meng-open access pipanya yang paling panjang yaitu lebih dari 2.400 km. Sebab perusahaan lain di Indonesia belum ada yang saat ini memiliki pipa hingga 2.400 km itu," katanya. Irwan menegaskan lagi, saat ini PGN terus memperluas jaringan gas bumi ke berbagai daerah, termasuk pembangunan sejumlah infrastruktur gas bumi untuk transportasi, seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan Mobile Refueling Unit (MRU).
"PGN adalah satu-satunya badan usaha yang menyalurkan gas bumi untuk berbagai segmen di masyarakat. Mulai dari rumah tangga, UKM, komersial (misalnya mal, rumah sakit), industri, pembangkit listrik, hingga transportasi. Mayoritas pelanggan PGN adalah rumah tangga," tutup Irwan. Banyak manfaat yang dirasakan warga Rumah Susun (Rusun) Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, dengan menggunakan gas bumi, sejak rusun lima lantai ini mulai dihuni pada 1996 silam.
Warga mengaku ketagihan masak dengan gas yang harganya murah dan apinya biru ini.
"Pakai gas bumi, kita ketagihan. Kita ingin lebih banyak lagi masyarakat yang pakai gas bumi, karena manfaatnya banyak sekali, harganya murah, apinya biru, dan suplai gas terus menerus selama 24 jam," ujar Malik, warga Rusun Bidara Cina . Lantaran ketagihan memasak dengan bas bumi yang dipasok PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) tersebut, ia mengaku sampai berkali-kali mengurungkan niat untuk pindah dan meninggalkan rusun yang terdiri dari 688 unit tersebut.
"Mau pindah rumah, tapi tempat yang baru nggak ada gas bumi-nya. Kita inginnya sih gas bumi ini semakin banyak dipakainya," ujar dia. Ia mengaku nyaman menggunakan gas bumi karena murah biayanya. Selain itu juga, ia sangat terbantu karena menggunakan gas bumi yang dialirkan memakai pipa dianggap lebih praktis, ketimbang menggunakan gas dengan tabung alias LPG.
Ia pun mengaku merasa aman menggunakan gas bumi. "Karena kalau ada kejadian apa-apa bocor misalnya kita tinggal tutup kerannya. Jadi nggak takut meledak seperti kalau pakai LPG. Dari dulu mulai nempatin rusun ini tahun 1996, sudah ada gas bumi-nya dan nggakpernah ada kebakaran, begitu aman," tutupnya.Indonesia memiliki produksi gas bumi yang cukup banyak, harganya yang jauh lebih murah daripada menggunakan bahan bakar minyak (BBM), banyak kalangan yang hemat bahkan hingga triliunan rupiah kerena menggunakan gas bumi.
Mulai ibu-ibu rumah tangga, sopir bajaj, PT PLN hingga industri, sebagian sudah merasakan manfaat besar menggunakan gas bumi. Seperti yang dialami 118 pelanggan di 9 kawasan industri di Jawa Timur-Jawa Tengah. Mereka sudah menggunakan gas bumi yang dipasok dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), Regional Distribusi II. Konsumsi gasnya mencapai 28 juta kaki kubik per hari (mmscfd), dalam setahun industri tersebut dapat hemat Rp 2,06 triliun per tahun, angka yang sangat besar bukan.
Bagaimana dengan Bajaj? Di DKI Jakarta, ada sebuah komunitas Bajaj bernama Kobagas. Bajaj berwarna biru tersebut setiap harinya hilir muduk di Jakarta. "Kobagas adalah salah satu contoh konkret pengguna gas bumi yang mendapatkan banyak manfaat. Dengan menggunakan gas bumi sebagai bahan bakar, para sopir bajaj bisa menghemat biaya sekitar Rp 60.000-Rp 80.000 per hari," kata Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso.
Lalu penggunaan gas bumi untuk rumah tangga. Warga Rumah Susun Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, mengaku memasak sampai sepuasnya dengan gas bumi, tapi bayarnya tetap murah hanya sekitar Rp 40.000 per bulan. "Lebih hemat pakai gas bumi dari PGN, cuma bayar Rp 40.000 per bulan. Kalau waktu lebaran, masak banyak paling mahal cuma Rp 50.000 per bulan, itu sudah masak sepuasnya," tutur Santi, ibu rumah tangga dengan seorang anak, di Rusun Kebon Kacang.
Untuk PLN, BUMN di bidang listrik juga telah merasakan manfaat menggunakan gas bumi. Pasokan gas dari Lapangan Kepodang yang dialirkan melalui pipa gas Kalija sepanjang 207 km yang dibangun PGN ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Tambak Lorok 1 x 1.000 megawatt (MW), membuat PLN dapat berhemat bila dibandingkan menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Begitu pula dengan pembangkit listrik PLN lainnya yanh berbahan bakar gas. "PGN membangun pipa Kalija sepanjang 207 km itu sekitar 203 km pipa di laut dan 4 km pipa di darat. Pengaliran gas dari Lapangan Kepodang ke PLTG Tambak Lorok itu memberikan penghematan kepada PLN, bila dibandingkan menggunakan BBM," tambah Kepala Divisi Komunikasi PGN Irwan Andri Atmanto.Pelayanan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) yang baik dan membantu kegiatan memasak sehari-hari mendapat apresiasi dari para ibu rumah tangga, di Rumah Susun Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang menjadi pelanggan setianya hampir selama 31 tahun.
Elizabeth misalnya, salah satu ibu rumah tangga di Rusun Kebon Kacang, mengucapkan terima kasih dan mendoakan agar PGN bisa terus berkontribusi melayani masyarakat di negeri ini. "Terima kasih PGN. Semoga tetap bisa lebih melayani masyarakat, terus membuat masyarakat nyaman, makin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari gas bumi," kata Elizabeth di Rusun Kebon Kacang, Jakarta, Jumat (25/12/2015).
Ibu Sukiyah yang sudah tinggal di Rusun Kebon Kacang dan menjadi pelanggan PGN sejak 1981, mendoakan agar PGN bisa terus mempertahankan layanan primanya. "Semoga pelayanan PGN yang sudah baik terus dipertahankan," ucapnya. Tak hanya mempertahankan kualitas pelayanan, PGN juga didoakan agar bisa lebih maju dan lebih meningkatkan lagi pelayanannya.
"Semoga PGN bisa meningkatkan lagi kualitasnya," kata Lhily, salah satu ibu rumah tangga di Rusun Kebon Kacang. Santi, ibu rumah tangga di kawasan yang sama, berdoa supaya jaringan gas rumah tangga PGN bisa semakin luas hingga menjangkau lebih banyak lagi ibu rumah tangga. "Semoga PGN bisa lebih meningkatkan jaringannya sehingga masyarakat bisa lebih banyak menggunakan gas PGN," katanya.
Dengan lantang dan bersemangat, Tinah, ibu rumah tangga di Rusun Kebon Kacang yang sudah lanjut usia, mengatakan: "Maju terus buat PGN!" tandasnya. Seperti diketahui, selama hampir 31 tahun, PGN memasok gas bumi untuk kebutuhan memasak warga Rusun Kebon Kacang. Selama ini, belum ada insiden. Warga mengaku, bila ada kerusakan pipa gas di rumahnya, petugas dari PGN sigap menindaki laporan warga, dan langsung datang memperbaiki kerusakan.-Warga Rumah Susun (Rusun) Bidara Cina di Jatinegara, Jakarta Timur, merasa bangga menikmati gas bumi sebagai sumber energi rumah tangga yang murah dan ramah lingkungan tanpa disubsidi hingga 19 tahun lamanya atau sejak tahun 1996 silam.
"Ada kebanggan kami yang sudah pakai gas bumi. Karena meskipun ini harganya murah, tapi kami nggakdisubsidi negara, sehingga kami nggak memberatkan negara," tutur Malik, seorang warga Rusun Bidara Cina. Lantaran tidak disubsidi, Malik mengaku tak khawatir ketika di pemberitaan ramai dikabarkan bahwa penggunaan LPG 3 kg yang saat ini masih disubisi pemerintah akan dibatasi penjualannya.
Penjualan akan dilakukan tertutup sehingga hanya kelompok masyarakat tertentu saja yang bisa membeli. "Nggak khawatir LPG 3 kg dibatasi. Kan kita nggak pakai itu. Kita pakai gas bumi, sama murah tapi nggakrepot," kata dia. Di Rusun Bidara Cina ini, sedikitnya terdapat 688 unit hunian yang hampir semuanya terlayani jaringan gas kota, yakni jaringan pipa baja yang mengalirkan gas bumi langsung dari sumbernya menuju rumah-rumah warga.
Jaringan gas kota di Rusun Bidara Cina dikelola oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN). Untuk penggunaan hingga 10 meter kubik per bulan, warga hanya dikenakan biaya Rp 30.000-Rp 40.000.
Ambil Laba Terlalu Tinggi Harga Avtur Indonesia Jadi Termahal Di ASEAN
Maskapai penerbangan di Indonesia mengeluhkan tingginya harga avtur saat ini yang mencapai selisih lebih tinggi 15-20% dibanding negara-negara di ASEAN. Sementara, kebutuhan avtur setiap tahunnya untuk memenuhi operasional maskapai penerbangan di Indonesia cukup tinggi mencapai 5 juta kiloliter (KL) atau 5 miliar liter.
Dalam website resmi Pertamina, harga avtur yang berlaku untuk penerbangan internasional adalah US$ 46,60 sen/liter dan domestik Rp 7.114,35/liter atau setara US$ 51,4 sen/liter. Ketua Umum maskapai penerbangan Indonesia yang tergabung dalam Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Arif Wibowo mengatakan, tingginya harga avtur saat ini tentu menjadi beban maskapai penerbangan. Biaya operasional menjadi lebih tinggi sehingga maskapai sulit untuk bergerak lebih 'leluasa' mencari keuntungan.
"Harga fuel kita di atas negara-negara di ASEAN. Kebutuhan avtur kita 5 juta kiloliter per tahun atau 5 miliar liter per tahun. Itu seluruh airlines, untuk Garuda Indonesia saja 1,7 miliar liter per tahun," ungkapnya. Arif menjelaskan, usulan penurunan harga avtur oleh Kementerian Perhububungan dinilai sangat bagus untuk mendukung keberlangsungan bisnis penerbangan di Indonesia. Dengan selisih yang lebih kecil, maskapai bisa tetap melangsungkan bisnis usahanya.
"Kalau perbedaan 5% saja, itu cukup signifikan. Lumayan loh. Maskapai bisa survive," katanya. Untuk itu, Arif menambahkan, pihaknya berharap perintah Kemenhub tersebut segera direalisasikan. Jika ada perdebatan, hal tersebut bisa langsung dibicarakan dengan Kementerian Keuangan, Kemeterian ESDM, dan Kementerian BUMN.
"Misalkan Pertamina bilang banyak biaya logistik, operasional yang harus ditanggung. Coba saja dilihat, nanti dihitung-hitung, perlu dilihat detil, kita sampaikan ke Kemenku, ESDM, BUMN," imbuh Arif. Harga avtur di Indonesia saat ini cukup tinggi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebutkan, selisihnya hingga 20% dari harga avtur di negara-negara ASEAN. Hal ini dikeluhkan maskapai penerbangan di Indonesia.
Hal tersebut membuat maskapai penerbangan harus menanggung beban tinggi atas biaya operasionalnya. Komponen avtur menyumbang 50% dari total cost maskapai penerbangan. Dalam website resmi Pertamina, harga avtur yang berlaku untuk penerbangan internasional adalah US$ 46,60 sen/liter dan domestik Rp 7.114,35/liter atau setara US$ 51,4 sen/liter. Ketua Umum maskapai penerbangan Indonesia yang tergabung dalam Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Arif Wibowo menyebutkan, harga avtur di Indonesia saat ini memang mahal, selisihnya hingga mencapai 12-15% dari negara-negara tetangga. Hal ini tentu menekan biaya operasional.
"Selama ini airlines menanggung biaya avtur yang terlalu tinggi, menanggung ketidakefisienan. kalau harga avtur lebih murah, maskapai bisa survive," katanya. Arif menyebutkan, usulan penurunan harga avtur akan sangat membantu keberlangsungan maskapai penerbangan di Indonesia.
"Bagus sekali (kalau bisa turun). Sekarang kan rata-rata harga avtur kita di atas negara-negara di ASEAN. Kalau misalnya tidak bisa sama, ya paling tidak perbedaannya 5% saja, itu cukup signifikan, lumayan loh," katanya. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta kepada PT Pertamina (Persero) untuk menurunkan harga avtur. Pasalnya, harga avtur di Indonesia dinilai cukup mahal 15-20% dibandingkan negara-negara lain di ASEAN.
Jika harga avtur jadi diturunkan, akankah harga tiket pesawat menjadi lebih murah? "Tidak secara langsung dikonversi ke harga tiket. Tapi setidaknya maskapai bisa survive. Selama ini kan kita menanggung beban cukup tinggi karena harga avtur mahal," jelas Ketua Umum maskapai penerbangan Indonesia yang tergabung dalam Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Arif Wibowo .
Dia menjelaskan, Indonesia tercatat sebagai negara dengan harga avtur paling mahal di ASEAN. Tingginya harga avtur ini membebani biaya operasional maskapai penerbangan. Usulan Kemenhub soal penurunan harga avtur dinilai cukup baik. "Bagus sekali. Selama ini rata-rata fuel kita di atas negara-negara ASEAN. Kita harus melakukan efisiensi," terang dia.
Selain itu, Arif mengungkapkan, usulan Kemenhub untuk memperbolehkan swasta menjual avtur juga dinilai cukup baik. "Ya itu juga baik. Kita juga kan dari dulu mengusulkan tidak hanya single provider, tapi dibuka ke yang lain," katanya. Harga avtur di Indonesia tercatat paling mahal di ASEAN. Selisihnya bisa lebih tinggi 15-20%. Dalam website resmi Pertamina, harga avtur yang berlaku untuk penerbangan internasional adalah US$ 46,60 sen/liter dan domestik Rp 7.114,35/liter atau setara US$ 51,4 sen/liter.
Ketua Umum maskapai penerbangan Indonesia yang tergabung dalam Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Arif Wibowo mengungkapkan, mahalnya harga avtur di Indonesia ini membuat maskapai asing yang hendak transit atau menuju Indonesia lebih memilih 'isi ulang' di Singapura yang harga avturnya lebih murah. "Avtur kita lebih mahal 12-15% dari negara-negara ASEAN. Biasanya maskapai asing yang mau ke sini, mereka transit dulu ke Singapura, isi avtur di sana, lebih memilih ke sana," ujarnya.
Arif mengatakan, Pertamina (persero) selaku pemasok avtur ke berbagai maskapai penerbangan, perlu melakukan penyesuaian harga agar bisa meringankan beban operasional maskapai penerbangan di Indonesia. Dia berharap, usulan penurunan harga avtur oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini bisa segera direalisasikan. "Kita sudah menanggung lama ketidakefisienan ini. Kalau harga avtur bisa lebih murah, maskapai bisasurvive," terang dia.
Arif menambahkan, saat ini kebutuhan avtur untuk seluruh maskapai di Indonesia mencapai 5 juta kiloliter (KL) atau 5 miliar liter per tahun. Jika harga avtur bisa dipangkas selisihnya hanya 5% dari saat ini yang mencapai sekitar 15%, ini tentu akan bisa menekan biaya operasional maskapai penerbangan. "Kalau tidak bisa sama dengan negara-negara tetangga, ya paling tidak perbedaan cukup 5% saja, itu cukup signifikan menekan budget," tandasnya.
Dalam website resmi Pertamina, harga avtur yang berlaku untuk penerbangan internasional adalah US$ 46,60 sen/liter dan domestik Rp 7.114,35/liter atau setara US$ 51,4 sen/liter. Ketua Umum maskapai penerbangan Indonesia yang tergabung dalam Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Arif Wibowo mengatakan, tingginya harga avtur saat ini tentu menjadi beban maskapai penerbangan. Biaya operasional menjadi lebih tinggi sehingga maskapai sulit untuk bergerak lebih 'leluasa' mencari keuntungan.
"Harga fuel kita di atas negara-negara di ASEAN. Kebutuhan avtur kita 5 juta kiloliter per tahun atau 5 miliar liter per tahun. Itu seluruh airlines, untuk Garuda Indonesia saja 1,7 miliar liter per tahun," ungkapnya. Arif menjelaskan, usulan penurunan harga avtur oleh Kementerian Perhububungan dinilai sangat bagus untuk mendukung keberlangsungan bisnis penerbangan di Indonesia. Dengan selisih yang lebih kecil, maskapai bisa tetap melangsungkan bisnis usahanya.
"Kalau perbedaan 5% saja, itu cukup signifikan. Lumayan loh. Maskapai bisa survive," katanya. Untuk itu, Arif menambahkan, pihaknya berharap perintah Kemenhub tersebut segera direalisasikan. Jika ada perdebatan, hal tersebut bisa langsung dibicarakan dengan Kementerian Keuangan, Kemeterian ESDM, dan Kementerian BUMN.
"Misalkan Pertamina bilang banyak biaya logistik, operasional yang harus ditanggung. Coba saja dilihat, nanti dihitung-hitung, perlu dilihat detil, kita sampaikan ke Kemenku, ESDM, BUMN," imbuh Arif. Harga avtur di Indonesia saat ini cukup tinggi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebutkan, selisihnya hingga 20% dari harga avtur di negara-negara ASEAN. Hal ini dikeluhkan maskapai penerbangan di Indonesia.
Hal tersebut membuat maskapai penerbangan harus menanggung beban tinggi atas biaya operasionalnya. Komponen avtur menyumbang 50% dari total cost maskapai penerbangan. Dalam website resmi Pertamina, harga avtur yang berlaku untuk penerbangan internasional adalah US$ 46,60 sen/liter dan domestik Rp 7.114,35/liter atau setara US$ 51,4 sen/liter. Ketua Umum maskapai penerbangan Indonesia yang tergabung dalam Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Arif Wibowo menyebutkan, harga avtur di Indonesia saat ini memang mahal, selisihnya hingga mencapai 12-15% dari negara-negara tetangga. Hal ini tentu menekan biaya operasional.
"Selama ini airlines menanggung biaya avtur yang terlalu tinggi, menanggung ketidakefisienan. kalau harga avtur lebih murah, maskapai bisa survive," katanya. Arif menyebutkan, usulan penurunan harga avtur akan sangat membantu keberlangsungan maskapai penerbangan di Indonesia.
"Bagus sekali (kalau bisa turun). Sekarang kan rata-rata harga avtur kita di atas negara-negara di ASEAN. Kalau misalnya tidak bisa sama, ya paling tidak perbedaannya 5% saja, itu cukup signifikan, lumayan loh," katanya. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta kepada PT Pertamina (Persero) untuk menurunkan harga avtur. Pasalnya, harga avtur di Indonesia dinilai cukup mahal 15-20% dibandingkan negara-negara lain di ASEAN.
Jika harga avtur jadi diturunkan, akankah harga tiket pesawat menjadi lebih murah? "Tidak secara langsung dikonversi ke harga tiket. Tapi setidaknya maskapai bisa survive. Selama ini kan kita menanggung beban cukup tinggi karena harga avtur mahal," jelas Ketua Umum maskapai penerbangan Indonesia yang tergabung dalam Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Arif Wibowo .
Dia menjelaskan, Indonesia tercatat sebagai negara dengan harga avtur paling mahal di ASEAN. Tingginya harga avtur ini membebani biaya operasional maskapai penerbangan. Usulan Kemenhub soal penurunan harga avtur dinilai cukup baik. "Bagus sekali. Selama ini rata-rata fuel kita di atas negara-negara ASEAN. Kita harus melakukan efisiensi," terang dia.
Selain itu, Arif mengungkapkan, usulan Kemenhub untuk memperbolehkan swasta menjual avtur juga dinilai cukup baik. "Ya itu juga baik. Kita juga kan dari dulu mengusulkan tidak hanya single provider, tapi dibuka ke yang lain," katanya. Harga avtur di Indonesia tercatat paling mahal di ASEAN. Selisihnya bisa lebih tinggi 15-20%. Dalam website resmi Pertamina, harga avtur yang berlaku untuk penerbangan internasional adalah US$ 46,60 sen/liter dan domestik Rp 7.114,35/liter atau setara US$ 51,4 sen/liter.
Ketua Umum maskapai penerbangan Indonesia yang tergabung dalam Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Arif Wibowo mengungkapkan, mahalnya harga avtur di Indonesia ini membuat maskapai asing yang hendak transit atau menuju Indonesia lebih memilih 'isi ulang' di Singapura yang harga avturnya lebih murah. "Avtur kita lebih mahal 12-15% dari negara-negara ASEAN. Biasanya maskapai asing yang mau ke sini, mereka transit dulu ke Singapura, isi avtur di sana, lebih memilih ke sana," ujarnya.
Arif mengatakan, Pertamina (persero) selaku pemasok avtur ke berbagai maskapai penerbangan, perlu melakukan penyesuaian harga agar bisa meringankan beban operasional maskapai penerbangan di Indonesia. Dia berharap, usulan penurunan harga avtur oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini bisa segera direalisasikan. "Kita sudah menanggung lama ketidakefisienan ini. Kalau harga avtur bisa lebih murah, maskapai bisasurvive," terang dia.
Arif menambahkan, saat ini kebutuhan avtur untuk seluruh maskapai di Indonesia mencapai 5 juta kiloliter (KL) atau 5 miliar liter per tahun. Jika harga avtur bisa dipangkas selisihnya hanya 5% dari saat ini yang mencapai sekitar 15%, ini tentu akan bisa menekan biaya operasional maskapai penerbangan. "Kalau tidak bisa sama dengan negara-negara tetangga, ya paling tidak perbedaan cukup 5% saja, itu cukup signifikan menekan budget," tandasnya.
Harga Cabai Mulai Merangkak 50 Persen Menjelang Akhir Tahun
Menuju penghujung tahun 2015, harga dari 2 komoditas hortikultura yaitu cabai merah dan bawang merah mulai merangkak naik secara signifikan. Selama kurun 23 November - 23 Desember 2015, harga bawang merah naik 55% sedangkan cabai merah naik 52%. Berdasarkan data perdagangan komoditas pokok dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) selama 1 bulan, harga cabai merah besar rata-rata nasional pada 23 November 2015, yaitu Rp 25.000/kg terus naik hingga Rp 38.000/kg pada 23 Desember 2015.
Harga cabai merah selama sebulan terakhir naik hingga 52%. Harga terendah yaitu di Mataram pada level Rp 14.000/kg sedangkan tertinggi di Gorontalo yaitu Rp 70.000/kg. Sekretaris Jenderal Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI), Abdul Hamid mengatakan kenaikan harga cabai yang terjadi mulai Desember diprediksi akan terus berlanjut hingga Februari 2016. Hal tersebut disebabkan pasokan cabai dari beberapa sentra di Jawa Timur mulai menipis.
“Betul harga cabai di sentra-sentra mulai naik. Penyebabnya suplai mulai berkurang, makin sedikit sementara permintaannya tetap. Suplai cabai itu paling banyak bulan September, harga di bulan mulai turun karena panen dari sentra di Jawa Timur seperti Banyuwangi dan Jember. Setelah bulan Oktober harga cabai jadi murah. Sekarang ini panen dari Banyuwangi, Jember and Blitar mulai habis,” jelas Hamid.
Menurutnya, penyebab fluktuasi harga cabai saat ini murni faktor pasokan yang berkurang, bukan karena aksi timbun cabai seperti yang sempat terjadi dengan bawang merah. “Cabai ini beda dengan bawang merah. Penyebab harga naik murni faktor supply dan demand, nggak ada simpan-simpanan seperti bawang merah,” tambahnya. Melihat pasokan yang masih akan sedikit hingga tiga bulan ke depan, Hamid memprediksi harga cabai masih akan merangkak naik hingga Februari 2016.
“Januari-Februari harga cabai masih akan naik terus. Sentra itu baru pada tanam November-Desember, panennya 3 bulan lagi. Misalnya di Jawa Timur itu 1.500 hektar baru panen Maret nanti,” jelasnya. Hamid mengatakan, menurut data AACI, harga cabai merah besar pada 18 Desember 2015 atau sepekan lalu di Jawa Timur tercatat Rp 17.000/kg dan cabai keriting Rp 35.000/kg. Harga tersebut sampai ke pasar induk bisa bertambah Rp 10.000/kg.
“Jadi cabai merah besar bisa Rp 27.000/kg di pasar induk, itu sepekan lalu, sekarang bisa sudah naik. Sampai ke pasar eceran nambah lagi Rp 5.000/kg,” tambahnya. Selain cabai, harga bawang merah juga ikutan naik dari Rp 21.500/kg pada 23 November 2015 terus merangkak hingga mencapai harga Rp 33.400/kg pada 23 Desember 2015. Harga bawang merah selama sebulan terakhir naik drastis mencapai 55%. Harga terendah yaitu di Kupang pada level Rp 20.000/kg, sedangkan tertinggi di Ternate yaitu Rp 38.500/kg. Padahal menurut data Badan Pusat Statistik, harga rata-rata cabai merah di tingkat produsen pada 2014 yaitu Rp 15.600/kg.
Harga cabai yakni cabai merah, cabai keriting hingga cabai rawit terus merangkak naik menjelang akhir 2015, bahkan diproyeksi masih naik dalam beberapa bulan ke depan di 2016. Siklus harga cabai ini terjadi setiap tahun. Dalam sebulan terakhir saja, menurut data Kementerian Perdagangan (Kemendag), harga cabai merah besar rata-rata nasional naik 52%. Cabai rawit pun fluktuasinya tidak jauh berbeda.
Melihat fenomena tiap tahun ini, petani cabai yang tergabung dalam Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI), menaruh harapan besar kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mencari solusi. Siklus ini seharusnya bisa diputus dengan pendataan pertanaman hingga menghasilkan proyeksi produksi yang akurat oleh Kementan. "Sebetulnya Kementan itu urusi saja data pertanaman cabai di sentra-sentra dan perkembangannya sampai panen. Data pertanaman itu sangat berguna untuk memproyeksi produksi hingga harga. Itu harus dibuat datanya," Kata Sekretaris Jenderal AACI, Abdul Hamid.
Kementan, kata Hamid, bisa menggandeng asosiasi petani cabai untuk mengumpulkan data tersebut. "Kementan kerja sama saja dengan asosiasi cabai. Asosiasi selama ini mencatat seberapa luas yang tanam cabai. Tapi memang belum lengkap, baru sentra-sentra di Pulau Jawa saja," tambahnya. Paling tidak, data penanaman bisa dijadikan bahan memproyeksi produksi hingga harga. "Misalnya sentra di Jawa Timur tanam 2.000 hektar itu artinya nanti panen harga akan stabil. Kalau tanam di atas 2.000 hektar, kemungkinan harga akan turun. Sebaliknya, kalau tanam di bawah 2.000 hektar maka harga masih tinggi," jelas Hamid.
Dengan mengumpulkan data dari 4 provinsi sentra penghasil cabai baik cabai merah besar, cabai keriting maupun cabai rawit, dinilai sudah bisa merepresentasikan kondisi pasokan nasional. Keempat provinsi sentra tersebut yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur.
AACI, lanjut Hamid, dengan data tersebut selalu melakukan proyeksi menjelang musim panen. "Kami asosiasi juga lakukan proyeksi. Hasilnya bisa tepat 85-90%. Data yang kita olah itu jadi acuan ke petani supaya tanam atau jangan tanam. Kalau semua tanam cabai bersamaan, kan nanti panen harga jatuh," ujar Hamid. Akurasi proyeksi bisa naik kalau semua petani cabai bisa tergabung dalam AACI. Sayangnya, saat ini baru 5-7% petani dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam AACI.
"Baru 5-7% petani masuk asosiasi. Itu kebanyakan dari Jawa Timur, dan dari 19 Kabupaten termasuk sentra Banyuwangi, Jember, Blitar, dan Kediri," pungkasnya.
Harga cabai merah selama sebulan terakhir naik hingga 52%. Harga terendah yaitu di Mataram pada level Rp 14.000/kg sedangkan tertinggi di Gorontalo yaitu Rp 70.000/kg. Sekretaris Jenderal Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI), Abdul Hamid mengatakan kenaikan harga cabai yang terjadi mulai Desember diprediksi akan terus berlanjut hingga Februari 2016. Hal tersebut disebabkan pasokan cabai dari beberapa sentra di Jawa Timur mulai menipis.
“Betul harga cabai di sentra-sentra mulai naik. Penyebabnya suplai mulai berkurang, makin sedikit sementara permintaannya tetap. Suplai cabai itu paling banyak bulan September, harga di bulan mulai turun karena panen dari sentra di Jawa Timur seperti Banyuwangi dan Jember. Setelah bulan Oktober harga cabai jadi murah. Sekarang ini panen dari Banyuwangi, Jember and Blitar mulai habis,” jelas Hamid.
Menurutnya, penyebab fluktuasi harga cabai saat ini murni faktor pasokan yang berkurang, bukan karena aksi timbun cabai seperti yang sempat terjadi dengan bawang merah. “Cabai ini beda dengan bawang merah. Penyebab harga naik murni faktor supply dan demand, nggak ada simpan-simpanan seperti bawang merah,” tambahnya. Melihat pasokan yang masih akan sedikit hingga tiga bulan ke depan, Hamid memprediksi harga cabai masih akan merangkak naik hingga Februari 2016.
“Januari-Februari harga cabai masih akan naik terus. Sentra itu baru pada tanam November-Desember, panennya 3 bulan lagi. Misalnya di Jawa Timur itu 1.500 hektar baru panen Maret nanti,” jelasnya. Hamid mengatakan, menurut data AACI, harga cabai merah besar pada 18 Desember 2015 atau sepekan lalu di Jawa Timur tercatat Rp 17.000/kg dan cabai keriting Rp 35.000/kg. Harga tersebut sampai ke pasar induk bisa bertambah Rp 10.000/kg.
“Jadi cabai merah besar bisa Rp 27.000/kg di pasar induk, itu sepekan lalu, sekarang bisa sudah naik. Sampai ke pasar eceran nambah lagi Rp 5.000/kg,” tambahnya. Selain cabai, harga bawang merah juga ikutan naik dari Rp 21.500/kg pada 23 November 2015 terus merangkak hingga mencapai harga Rp 33.400/kg pada 23 Desember 2015. Harga bawang merah selama sebulan terakhir naik drastis mencapai 55%. Harga terendah yaitu di Kupang pada level Rp 20.000/kg, sedangkan tertinggi di Ternate yaitu Rp 38.500/kg. Padahal menurut data Badan Pusat Statistik, harga rata-rata cabai merah di tingkat produsen pada 2014 yaitu Rp 15.600/kg.
Harga cabai yakni cabai merah, cabai keriting hingga cabai rawit terus merangkak naik menjelang akhir 2015, bahkan diproyeksi masih naik dalam beberapa bulan ke depan di 2016. Siklus harga cabai ini terjadi setiap tahun. Dalam sebulan terakhir saja, menurut data Kementerian Perdagangan (Kemendag), harga cabai merah besar rata-rata nasional naik 52%. Cabai rawit pun fluktuasinya tidak jauh berbeda.
Melihat fenomena tiap tahun ini, petani cabai yang tergabung dalam Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI), menaruh harapan besar kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mencari solusi. Siklus ini seharusnya bisa diputus dengan pendataan pertanaman hingga menghasilkan proyeksi produksi yang akurat oleh Kementan. "Sebetulnya Kementan itu urusi saja data pertanaman cabai di sentra-sentra dan perkembangannya sampai panen. Data pertanaman itu sangat berguna untuk memproyeksi produksi hingga harga. Itu harus dibuat datanya," Kata Sekretaris Jenderal AACI, Abdul Hamid.
Kementan, kata Hamid, bisa menggandeng asosiasi petani cabai untuk mengumpulkan data tersebut. "Kementan kerja sama saja dengan asosiasi cabai. Asosiasi selama ini mencatat seberapa luas yang tanam cabai. Tapi memang belum lengkap, baru sentra-sentra di Pulau Jawa saja," tambahnya. Paling tidak, data penanaman bisa dijadikan bahan memproyeksi produksi hingga harga. "Misalnya sentra di Jawa Timur tanam 2.000 hektar itu artinya nanti panen harga akan stabil. Kalau tanam di atas 2.000 hektar, kemungkinan harga akan turun. Sebaliknya, kalau tanam di bawah 2.000 hektar maka harga masih tinggi," jelas Hamid.
Dengan mengumpulkan data dari 4 provinsi sentra penghasil cabai baik cabai merah besar, cabai keriting maupun cabai rawit, dinilai sudah bisa merepresentasikan kondisi pasokan nasional. Keempat provinsi sentra tersebut yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur.
AACI, lanjut Hamid, dengan data tersebut selalu melakukan proyeksi menjelang musim panen. "Kami asosiasi juga lakukan proyeksi. Hasilnya bisa tepat 85-90%. Data yang kita olah itu jadi acuan ke petani supaya tanam atau jangan tanam. Kalau semua tanam cabai bersamaan, kan nanti panen harga jatuh," ujar Hamid. Akurasi proyeksi bisa naik kalau semua petani cabai bisa tergabung dalam AACI. Sayangnya, saat ini baru 5-7% petani dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam AACI.
"Baru 5-7% petani masuk asosiasi. Itu kebanyakan dari Jawa Timur, dan dari 19 Kabupaten termasuk sentra Banyuwangi, Jember, Blitar, dan Kediri," pungkasnya.
Sewa Taksi Dari INACA Jakarta Bandung Bisa Ditempuh Dalam 30 Menit
Di tengah libur panjang Natal dan Tahun Baru seperti ini, layanan jasa angkutan udara dengan helikopter antarkota atau heli city bisa menjadi alternatif. Penumpang atau masyarakat bisa terhindar dari jebakan kemacetan berjam-jam di jalan raya. Layanan yang juga familiar disebut 'Taksi' Udara ini, bisa menjadi solusi untuk menuju lokasi liburan jarak pendek, seperti Jakarta-Bandung. Dengan membayar sewa 1 unit Taksi Udara Rp 24 juta, Jakarta-Bandung bisa ditempuh hanya 30 menit. Padahal, waktu tempuh Jakarta-Bandung pada libur Natal saat ini bisa di atas 10 jam.
"Biaya sewa heli city hanya Rp 24 juta ke Bandung. Kalau waktu tempuhnya Jakarta-Bandung cuma 30 menit," Kata Ketua Indonesia Air Carrier Association (INACA) Bidang Penerbangan Tidak Berjadwal, Denon Prawiraatmadja. Sekali terbang, Taksi Udara yang memakai helikopter jenis Bell bisa membawa 4 sampai 6 penumpang. Ia mengaku, layanan Taksi Udara yang terbang antarkota di dekat Jakarta memang belum populer. Hal ini tak lepas karena harga sewa yang tak murah.
"Rute favorit saat ini memang masih ke Singapura dan Bali. Biaya carter heli berbeda tergantung tipe dan maskapai. Biaya sewanya berkisar Rp 40-70 juta per jam dengan nilai tukar Rupiah saat ini," jelasnya. Libur panjang Natal dan Tahun Baru kerap dimanfaatkan masyarakat untuk melancong baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Tak jarang tiket pesawat reguler laris manis meskipun harga naik signifikan di saat peak seasion seperti ini.
Berkah libur panjang di akhir tahun 2015, ternyata tidak berlaku di transportasi udara tidak berjadwal seperti sewa pesawat (private jet) hingga helikopter. Meski sudah memasuki puncak musim liburan akhir tahun, permintaan pesawat hingga heli carter pada musim libur akhir tahun ini sepi peminat bahkan turun signifikan dibanding musim libur akhir tahun lalu. Diproyeksi, permintaan turun hampir 50% dibandingkan tahun lalu.
"Permintaan jet carter masih ada, namun tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Holiday season tahun-tahun sebelumnya bisa lebih dari 120 jam per pesawat, holiday seasion tahun ini prediksi saya, setengahnya belum tentu dapat," Kata Ketua Indonesia Air Carrier Association (INACA) Bidang Penerbangan Tidak Berjadwal, Denon Prawiraatmadja.
Denon menyebut pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat (AS) menyumbang lesunya permintaan karena harga sewa pesawat memakai kurs dolar. "Faktor penyebab pastinya saya belum tahu jelas, tapi kurang lebih ada kontribusi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS yang melemah signifikan. Saya rasa beberapa sektor bisnis yang kurang bergairah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya mungkin juga menurunkan budget liburan akhir tahun ini," jelasnya.
Perusahaan maskapai tidak berjadwal miliknya, yaitu PT Whitesky Aviation yang menawarkan jasa 'taksi udara' atau penyewaan helikopter juga terkena imbas sepinya peminat. Lanjut Denon, masyarakat belum menyadari kehadiran jasa transportasi heli carter tersebut. Padahal di tengah kepadatan jalur darat saat libur panjang saat ini, heli bisa menjadi solusi menerobos kemacetan.
"Sampai sejauh ini permintaan heli carter masih minim sekali, mungkin kesadaran masyarakat belum banyak, saya rasa tahun-tahun depan bisa lebih banyak," Tambahnya. Denon menjelaskan, dengan helikopter sewaan, rute Jakarta-Bandung yang biasa ditempuh melalui jalur darat selama 2-4 jam, bisa ditempuh hanya dalam 45 menit sedangkan Jakarta-Cikampek hanya 15 menit.
"Biaya sewa heli city hanya Rp 24 juta ke Bandung. Kalau waktu tempuhnya Jakarta-Bandung cuma 30 menit," Kata Ketua Indonesia Air Carrier Association (INACA) Bidang Penerbangan Tidak Berjadwal, Denon Prawiraatmadja. Sekali terbang, Taksi Udara yang memakai helikopter jenis Bell bisa membawa 4 sampai 6 penumpang. Ia mengaku, layanan Taksi Udara yang terbang antarkota di dekat Jakarta memang belum populer. Hal ini tak lepas karena harga sewa yang tak murah.
"Rute favorit saat ini memang masih ke Singapura dan Bali. Biaya carter heli berbeda tergantung tipe dan maskapai. Biaya sewanya berkisar Rp 40-70 juta per jam dengan nilai tukar Rupiah saat ini," jelasnya. Libur panjang Natal dan Tahun Baru kerap dimanfaatkan masyarakat untuk melancong baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Tak jarang tiket pesawat reguler laris manis meskipun harga naik signifikan di saat peak seasion seperti ini.
Berkah libur panjang di akhir tahun 2015, ternyata tidak berlaku di transportasi udara tidak berjadwal seperti sewa pesawat (private jet) hingga helikopter. Meski sudah memasuki puncak musim liburan akhir tahun, permintaan pesawat hingga heli carter pada musim libur akhir tahun ini sepi peminat bahkan turun signifikan dibanding musim libur akhir tahun lalu. Diproyeksi, permintaan turun hampir 50% dibandingkan tahun lalu.
"Permintaan jet carter masih ada, namun tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Holiday season tahun-tahun sebelumnya bisa lebih dari 120 jam per pesawat, holiday seasion tahun ini prediksi saya, setengahnya belum tentu dapat," Kata Ketua Indonesia Air Carrier Association (INACA) Bidang Penerbangan Tidak Berjadwal, Denon Prawiraatmadja.
Denon menyebut pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat (AS) menyumbang lesunya permintaan karena harga sewa pesawat memakai kurs dolar. "Faktor penyebab pastinya saya belum tahu jelas, tapi kurang lebih ada kontribusi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS yang melemah signifikan. Saya rasa beberapa sektor bisnis yang kurang bergairah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya mungkin juga menurunkan budget liburan akhir tahun ini," jelasnya.
Perusahaan maskapai tidak berjadwal miliknya, yaitu PT Whitesky Aviation yang menawarkan jasa 'taksi udara' atau penyewaan helikopter juga terkena imbas sepinya peminat. Lanjut Denon, masyarakat belum menyadari kehadiran jasa transportasi heli carter tersebut. Padahal di tengah kepadatan jalur darat saat libur panjang saat ini, heli bisa menjadi solusi menerobos kemacetan.
"Sampai sejauh ini permintaan heli carter masih minim sekali, mungkin kesadaran masyarakat belum banyak, saya rasa tahun-tahun depan bisa lebih banyak," Tambahnya. Denon menjelaskan, dengan helikopter sewaan, rute Jakarta-Bandung yang biasa ditempuh melalui jalur darat selama 2-4 jam, bisa ditempuh hanya dalam 45 menit sedangkan Jakarta-Cikampek hanya 15 menit.
Thursday, December 24, 2015
Bakrie Telecom Alami Rugi Rp 3,66 Triliun
PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) mencatatkan rugi sebesar Rp 3,66 triliun hingga kuartal III-2015. Pada periode yang sama tahun lalu, emiten provider Esia ini membukukan kerugian Rp 2,29 triliun.
Beban perusahaan serta rugi dari selisih kurs jadi penyebab utama semakin membengkaknya kerugian perseroan. Tak hanya itu, pendapatan usaha BTEL yang merosot ikut berkontribusi pada pada kerugian perusahaan. Dikutip dari laporan keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (24/12/2015), beban usaha BTEL mengalami kenaikan menjadi Rp 2,41 triliun, dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1,39 triliun.
Beban perusahaan serta rugi dari selisih kurs jadi penyebab utama semakin membengkaknya kerugian perseroan. Tak hanya itu, pendapatan usaha BTEL yang merosot ikut berkontribusi pada pada kerugian perusahaan. Dikutip dari laporan keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (24/12/2015), beban usaha BTEL mengalami kenaikan menjadi Rp 2,41 triliun, dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1,39 triliun.
Pendapatan usaha emiten berkode BTEL ini di kuartal III-2015 mencapai Rp 478,84 miliar. Perolehan pendapatan ini merosot drastis, jika dibandingkan dengan pendapatan usaha tahun lalu, yaitu Rp 1,22 triliun. Laporan keuangan BTEL semakin berdarah-darah dengan kerugian selisih kurs yang dialami perusahaan yang per September 2015, yang mencapai Rp 1,32 triliun. Naik 468% dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 232,93 miliar. Mayoritas saham operator seluler ini dipegang oleh 69,6% oleh publik, sementara pengendali saham terbanyak kedua yaitu PT Bakrie and Brother Tbk, dan sisanya dimiliki Raiffeisen Bank International AG 7,2%, dan PT Bakrie Global Ventura 6,9%.
Jika Anda adalah pelanggan ESIA khususnya layanan data internet, sejak beberapa hari yang lalu mungkin Anda merasakan bahwa Anda tidak lagi mendapat jaringan EVDO untuk akses internet Anda atau tidak bisa melakukan pendaftaran paket Internet ESIA bulanan.
Hal itu bukan karena ESIA mengalami gangguan sinyal atau semacamnya, melainkan pertanggal 5 Maret 2015 ESIA sudah menghentikan layanan paket bulanan. Bagi pelanggan setia ESIA hal ini tentunya menjadi kabar buruk, karena mulai saat ini Anda harus kembali mencari-cari provider internet yang murah dan memiliki kecepatan yang stabil seperti ESIA. Bahkan tidak hanya layanan paket bulanan ESIA saja yang dihentikan, mulai tanggal 1 April 2015 mendatang, ESIA akan menutup penuh akses layanan data internet dan hanya akan menjadi provider biasa (telpon/sms) tanpa layanan internet.
Lalu apa alasan ESIA menghentikan layanan data internet? Apakah Bakrie Telecom mulai bangkrut? Bakrie Telecom Rugi Rp 3,66 Triliun Dalam 9 Bulan. PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) mencatatkan rugi sebesar Rp 3,66 triliun hingga kuartal III-2015. Pada periode yang sama tahun lalu, emiten provider Esia ini membukukan kerugian Rp 2,29 triliun.
Beban perusahaan serta rugi dari selisih kurs jadi penyebab utama semakin membengkaknya kerugian perseroan. Tak hanya itu, pendapatan usaha BTEL yang merosot ikut berkontribusi pada pada kerugian perusahaan. Dikutip dari laporan keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (24/12/2015), beban usahaBTEL mengalami kenaikan menjadi Rp 2,41 triliun, dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1,39 triliun.
Pendapatan usaha emiten berkode BTEL ini di kuartal III-2015 mencapai Rp 478,84 miliar. Perolehan pendapatan ini merosot drastis, jika dibandingkan dengan pendapatan usaha tahun lalu, yaitu Rp 1,22 triliun Laporan keuangan BTEL semakin berdarah-darah dengan kerugian selisih kurs yang dialami perusahaan yang per September 2015, yang mencapai Rp 1,32 triliun. Naik 468% dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 232,93 miliar.
Mayoritas saham operator seluler ini dipegang oleh 69,6% oleh publik, sementara pengendali saham terbanyak kedua yaitu PT Bakrie and Brother Tbk, dan sisanya dimiliki Raiffeisen Bank International AG 7,2%, dan PT Bakrie Global Ventura 6,9%. Bakrie Telecom Mulai Pecat Karyawan. Analis PT Asjaya Indosurya Securities, William Surya Wijaya, menilai langkah efisiensi karyawan yang dilakukan PT Bakrie Telecom Tbk. (BTEL) sudah tepat agar kerugian perusahaan tidak semakin berlanjut.
Menurut William, jika efisiensi karyawan tidak dilakukan, perusahaan akan semakin terpuruk dan kerugiannya membengkak. ”Kerugian yang tak segera ditanggulangi berpotensi mematikan perusahaan seluruhnya,” kata William saat dihubungi Selasa, 10 Maret 2015. William menambahkan, kondisi pasar code division multiple access (CDMA) memang suram seiring dengan persaingan harga yang ketat, sehingga terjadi migrasi ke frekuensi global system for mobile communications (GSM). Nasib karyawan Flexi, divisi usaha PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., lebih baik karena Telkom mengalihkan karyawannya ke divisi bisnis GSM.
Bakrie Telecom juga menghadapi gugatan dari sebagian investor obligasi perusahaan di Pengadilan Negara Bagian New York. Hal Hirsch, pengacara yang mewakili sekelompok investor Bakrie Telecom, menuding perusahaan sedang bersiasat melanggar kontrak obligasi senilai US$ 380 juta tersebut. Perusahaan itu dituding sedang menggunakan ”cara kreatif” untuk memastikan bahwa restrukturisasi utang mereka disetujui kreditor.
Akibat utang perusahaan yang membengkak dan modal yang negatif, perusahaan operator telekomunikasi anak usaha Grup Bakrie, PT Bakrie Telecom Tbk. (BTEL), ini mengurangi jumlah karyawannya. Presiden Direktur Bakrie Telecom Jastiro Abi mengatakan pengurangan pegawai sebagai strategi perusahaan agar operasional menjadi lebih efektif. ”Tapi jumlahnya tidak seberapa, tidak sampai 800 karyawan. Setengahnya dari itu juga enggak sampai,” kata Jastiro. Jastiro enggan merinci jumlah karyawan yang akan dirumahkan oleh perusahaan.
Menurut Jastiro, pengurangan karyawan merupakan bagian dari langkah efisiensi agar operasional perusahaan lebih efektif. Dia membantah kabar bahwa perusahaan terancam bangkrut dengan adanya pengurangan karyawan tersebut. ”Operasional tetap jalan seperti biasa, tapi kondisi keuangan perusahaan memang memaksa kami melakukan efisiensi,” ujarnya. Jumlah karyawan perusahaan operator telekomunikasi berbasis CDMA dengan merek Esia itu per Desember 2013 mencapai 1.438 orang. Jika karyawan yang dirumahkan mencapai 400 orang, itu berarti 28 persen dari total jumlah karyawan perusahaan.
Kinerja PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) semakin terpuruk. Di kuartal I-2015 BTEL mencatat rugi bersih senilai Rp 1,5 triliun. Padahal pada periode sama tahun lalu perseroan masih mencatatkan laba Rp 211,4 miliar. Dari laporan keuangan perseroan yang dirilis akhir pekan lalu, pendapatan BTEL turun 59,9 persen year on year (yoy) menjadi Rp 188,48 miliar dari sebelumnya Rp 471,13 miliar. Pendapatan jasa telekomunikasi BTEL turun menjadi Rp 158,7 miliar dari sebelumnya Rp 423,46 miliar. Sementara pendapatan jasa interkoneksi turun menjadi Rp 29,77 miliar dari sebelumnya Rp 47,6 miliar.
Di sisi lain, beban usaha BTEL naik hampir dua kali lipat dari Rp 455,6 miliar menjadi Rp 842,9 miliar. Hal ini membuat perseroan membukukan rugi usaha Rp 711,3 miliar, melonjak hampir sepuluh kali lipat dari Rp 65 miliar di periode sama tahun lalu. Selanjutnya beban keuangan naik menjadi Rp 260,27 miliar dari sebelumnya Rp 170,27 miliar. Perseroan juga mengalami rugi selisih kurs Rp 328,26 miliar dibanding periode sama tahun lalu, dimana BTEL mencatat laba selisih kurs Rp 440,1 miliar.
Per akhir Maret 2015, total aset BTEL tercatat Rp 6,8 triliun, turun dari sebelumnya Rp 7,6 triliun. Kas dan setara kas perseroan menjadi Rp 11,8 miliar, turun dari sebelumnya Rp 15,8 miliar. Total liabilitasnya Rp 12,2 triliun naik dari sebelumnya Rp 11,5 triliun. BTEL mengalami defisiensi modal senilai Rp 5,4 triliun atau naik dari sebelumnya Rp 3,8 triliun. Managemen BTEL menjelaskan, adanya defisiensi modal ini sebagian besar disebabkan oleh rugi penurunan nilai aset, penghapusan uang muka dan pengembangan proyek, selisih kurs, beben keuangan, serta kerugian usaha di tahun-tahun sebelumnya.
Untuk itu managemen akan mengambil beberapa langkah, diantaranya mengikuti ketentuan perjanjian perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), melanjutkan kerjasama dengan para pemasok dan operator telekomunikasi, menerapkan kebijakan pengendalian biaya, serta merestrukturisasi utang wesel senior. PT Bakrie Telecom Tbk., perusahaan telekomunikasi milik grup Bakrie, mencatatkan performa yang semakin buruk pada 2014. Sepanjang tahun lalu rugi bersih perseroan tercatat Rp 2,87 triliun, naik 8,7 persen dari Rp 2,64 triliun pada 2013.
Jebloknya kinerja Bakrie Telecom yang dikenal dengan produk Esia tersebut, disebabkan oleh pendapatannya yang anjlok 13 persen menjadi Rp 1,8 triliun dari sebelumnya Rp 2,07 triliun. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, pendapatan jasa telekomunikasi jeblok 42,3 persen menjadi Rp 1,27 triliun, sementara pendapatan jasa interkoneksi turun 22 persen menjadi 184,2 miliar.
Hal itu ditambah dengan beban pendapatan yang naik 3 persen menjadi Rp 2,13 triliun dari sebelumnya Rp 2,07 triliun. Karena hal itu, perseroan menanggung rugi usaha Rp 947,55 miliar. Padahal, dalam tahun sebelumnya perseroan masih mencatatkan laba usaha Rp 3,6 miliar. Total aset Bakrie Telecom di sepanjang 2014 sebesar Rp 7,59 triliun, turun dari sebelumnya Rp 9,13 triliun. Hal itu juga diikuti penaikan liabilitas atau kewajiban perseroan, menjadi Rp 11,46 triliun, naik dari sebelumnya Rp 10,13 triliun.
Bakrie Telecom mulai mencatatkan rugi bersih sejak 2011 dan mencetak performa ekuitas buruk sejak 2013. Pada 2011 perseroan merugi Rp 782,7 miliar, kemudian utang kian melonjak menjadi Rp 3,13 triliun pada 2012 dan Rp 2,64 triliun pada 2013. Namun, pada tiga bulan pertama 2014, laporan perusahaan keuangan sempat membukukan laba bersih Rp 210 miliar karena terdongkrak selisih kurs.
Atas dasar hal tersebut, sebelumnya Bakrie Telecom mengurangi jumlah karyawan hingga 28 persen atau 400 dari 1.400 total karyawannya untuk menekan biaya operasional. Manajemen menyatakan pemecatan pegawai sebagai strategi perusahaan agar operasional menjadi lebih efektif. Pengurangan jumlah karyawan dinilai merupakan bagian dari langkah efisiensi perusahaan agar operasional lebih efektif.
Perseroan juga diketahui memiliki total kewajiban utang senilai Rp 11,3 triliun. Beberapa di antaranya adalah, utang biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi dan universal service obligation (USO) senilai Rp 1,26 triliun, utang usaha Rp 2,4 triliun, utang tower provider Rp 1,3 triliun, dan utang dana hasil wesel senior Rp 5,4 triliun.
Jika Anda adalah pelanggan ESIA khususnya layanan data internet, sejak beberapa hari yang lalu mungkin Anda merasakan bahwa Anda tidak lagi mendapat jaringan EVDO untuk akses internet Anda atau tidak bisa melakukan pendaftaran paket Internet ESIA bulanan.
Hal itu bukan karena ESIA mengalami gangguan sinyal atau semacamnya, melainkan pertanggal 5 Maret 2015 ESIA sudah menghentikan layanan paket bulanan. Bagi pelanggan setia ESIA hal ini tentunya menjadi kabar buruk, karena mulai saat ini Anda harus kembali mencari-cari provider internet yang murah dan memiliki kecepatan yang stabil seperti ESIA. Bahkan tidak hanya layanan paket bulanan ESIA saja yang dihentikan, mulai tanggal 1 April 2015 mendatang, ESIA akan menutup penuh akses layanan data internet dan hanya akan menjadi provider biasa (telpon/sms) tanpa layanan internet.
Lalu apa alasan ESIA menghentikan layanan data internet? Apakah Bakrie Telecom mulai bangkrut? Bakrie Telecom Rugi Rp 3,66 Triliun Dalam 9 Bulan. PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) mencatatkan rugi sebesar Rp 3,66 triliun hingga kuartal III-2015. Pada periode yang sama tahun lalu, emiten provider Esia ini membukukan kerugian Rp 2,29 triliun.
Beban perusahaan serta rugi dari selisih kurs jadi penyebab utama semakin membengkaknya kerugian perseroan. Tak hanya itu, pendapatan usaha BTEL yang merosot ikut berkontribusi pada pada kerugian perusahaan. Dikutip dari laporan keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (24/12/2015), beban usahaBTEL mengalami kenaikan menjadi Rp 2,41 triliun, dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1,39 triliun.
Pendapatan usaha emiten berkode BTEL ini di kuartal III-2015 mencapai Rp 478,84 miliar. Perolehan pendapatan ini merosot drastis, jika dibandingkan dengan pendapatan usaha tahun lalu, yaitu Rp 1,22 triliun Laporan keuangan BTEL semakin berdarah-darah dengan kerugian selisih kurs yang dialami perusahaan yang per September 2015, yang mencapai Rp 1,32 triliun. Naik 468% dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 232,93 miliar.
Mayoritas saham operator seluler ini dipegang oleh 69,6% oleh publik, sementara pengendali saham terbanyak kedua yaitu PT Bakrie and Brother Tbk, dan sisanya dimiliki Raiffeisen Bank International AG 7,2%, dan PT Bakrie Global Ventura 6,9%. Bakrie Telecom Mulai Pecat Karyawan. Analis PT Asjaya Indosurya Securities, William Surya Wijaya, menilai langkah efisiensi karyawan yang dilakukan PT Bakrie Telecom Tbk. (BTEL) sudah tepat agar kerugian perusahaan tidak semakin berlanjut.
Menurut William, jika efisiensi karyawan tidak dilakukan, perusahaan akan semakin terpuruk dan kerugiannya membengkak. ”Kerugian yang tak segera ditanggulangi berpotensi mematikan perusahaan seluruhnya,” kata William saat dihubungi Selasa, 10 Maret 2015. William menambahkan, kondisi pasar code division multiple access (CDMA) memang suram seiring dengan persaingan harga yang ketat, sehingga terjadi migrasi ke frekuensi global system for mobile communications (GSM). Nasib karyawan Flexi, divisi usaha PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., lebih baik karena Telkom mengalihkan karyawannya ke divisi bisnis GSM.
Bakrie Telecom juga menghadapi gugatan dari sebagian investor obligasi perusahaan di Pengadilan Negara Bagian New York. Hal Hirsch, pengacara yang mewakili sekelompok investor Bakrie Telecom, menuding perusahaan sedang bersiasat melanggar kontrak obligasi senilai US$ 380 juta tersebut. Perusahaan itu dituding sedang menggunakan ”cara kreatif” untuk memastikan bahwa restrukturisasi utang mereka disetujui kreditor.
Akibat utang perusahaan yang membengkak dan modal yang negatif, perusahaan operator telekomunikasi anak usaha Grup Bakrie, PT Bakrie Telecom Tbk. (BTEL), ini mengurangi jumlah karyawannya. Presiden Direktur Bakrie Telecom Jastiro Abi mengatakan pengurangan pegawai sebagai strategi perusahaan agar operasional menjadi lebih efektif. ”Tapi jumlahnya tidak seberapa, tidak sampai 800 karyawan. Setengahnya dari itu juga enggak sampai,” kata Jastiro. Jastiro enggan merinci jumlah karyawan yang akan dirumahkan oleh perusahaan.
Menurut Jastiro, pengurangan karyawan merupakan bagian dari langkah efisiensi agar operasional perusahaan lebih efektif. Dia membantah kabar bahwa perusahaan terancam bangkrut dengan adanya pengurangan karyawan tersebut. ”Operasional tetap jalan seperti biasa, tapi kondisi keuangan perusahaan memang memaksa kami melakukan efisiensi,” ujarnya. Jumlah karyawan perusahaan operator telekomunikasi berbasis CDMA dengan merek Esia itu per Desember 2013 mencapai 1.438 orang. Jika karyawan yang dirumahkan mencapai 400 orang, itu berarti 28 persen dari total jumlah karyawan perusahaan.
Kinerja PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) semakin terpuruk. Di kuartal I-2015 BTEL mencatat rugi bersih senilai Rp 1,5 triliun. Padahal pada periode sama tahun lalu perseroan masih mencatatkan laba Rp 211,4 miliar. Dari laporan keuangan perseroan yang dirilis akhir pekan lalu, pendapatan BTEL turun 59,9 persen year on year (yoy) menjadi Rp 188,48 miliar dari sebelumnya Rp 471,13 miliar. Pendapatan jasa telekomunikasi BTEL turun menjadi Rp 158,7 miliar dari sebelumnya Rp 423,46 miliar. Sementara pendapatan jasa interkoneksi turun menjadi Rp 29,77 miliar dari sebelumnya Rp 47,6 miliar.
Di sisi lain, beban usaha BTEL naik hampir dua kali lipat dari Rp 455,6 miliar menjadi Rp 842,9 miliar. Hal ini membuat perseroan membukukan rugi usaha Rp 711,3 miliar, melonjak hampir sepuluh kali lipat dari Rp 65 miliar di periode sama tahun lalu. Selanjutnya beban keuangan naik menjadi Rp 260,27 miliar dari sebelumnya Rp 170,27 miliar. Perseroan juga mengalami rugi selisih kurs Rp 328,26 miliar dibanding periode sama tahun lalu, dimana BTEL mencatat laba selisih kurs Rp 440,1 miliar.
Per akhir Maret 2015, total aset BTEL tercatat Rp 6,8 triliun, turun dari sebelumnya Rp 7,6 triliun. Kas dan setara kas perseroan menjadi Rp 11,8 miliar, turun dari sebelumnya Rp 15,8 miliar. Total liabilitasnya Rp 12,2 triliun naik dari sebelumnya Rp 11,5 triliun. BTEL mengalami defisiensi modal senilai Rp 5,4 triliun atau naik dari sebelumnya Rp 3,8 triliun. Managemen BTEL menjelaskan, adanya defisiensi modal ini sebagian besar disebabkan oleh rugi penurunan nilai aset, penghapusan uang muka dan pengembangan proyek, selisih kurs, beben keuangan, serta kerugian usaha di tahun-tahun sebelumnya.
Untuk itu managemen akan mengambil beberapa langkah, diantaranya mengikuti ketentuan perjanjian perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), melanjutkan kerjasama dengan para pemasok dan operator telekomunikasi, menerapkan kebijakan pengendalian biaya, serta merestrukturisasi utang wesel senior. PT Bakrie Telecom Tbk., perusahaan telekomunikasi milik grup Bakrie, mencatatkan performa yang semakin buruk pada 2014. Sepanjang tahun lalu rugi bersih perseroan tercatat Rp 2,87 triliun, naik 8,7 persen dari Rp 2,64 triliun pada 2013.
Jebloknya kinerja Bakrie Telecom yang dikenal dengan produk Esia tersebut, disebabkan oleh pendapatannya yang anjlok 13 persen menjadi Rp 1,8 triliun dari sebelumnya Rp 2,07 triliun. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, pendapatan jasa telekomunikasi jeblok 42,3 persen menjadi Rp 1,27 triliun, sementara pendapatan jasa interkoneksi turun 22 persen menjadi 184,2 miliar.
Hal itu ditambah dengan beban pendapatan yang naik 3 persen menjadi Rp 2,13 triliun dari sebelumnya Rp 2,07 triliun. Karena hal itu, perseroan menanggung rugi usaha Rp 947,55 miliar. Padahal, dalam tahun sebelumnya perseroan masih mencatatkan laba usaha Rp 3,6 miliar. Total aset Bakrie Telecom di sepanjang 2014 sebesar Rp 7,59 triliun, turun dari sebelumnya Rp 9,13 triliun. Hal itu juga diikuti penaikan liabilitas atau kewajiban perseroan, menjadi Rp 11,46 triliun, naik dari sebelumnya Rp 10,13 triliun.
Bakrie Telecom mulai mencatatkan rugi bersih sejak 2011 dan mencetak performa ekuitas buruk sejak 2013. Pada 2011 perseroan merugi Rp 782,7 miliar, kemudian utang kian melonjak menjadi Rp 3,13 triliun pada 2012 dan Rp 2,64 triliun pada 2013. Namun, pada tiga bulan pertama 2014, laporan perusahaan keuangan sempat membukukan laba bersih Rp 210 miliar karena terdongkrak selisih kurs.
Atas dasar hal tersebut, sebelumnya Bakrie Telecom mengurangi jumlah karyawan hingga 28 persen atau 400 dari 1.400 total karyawannya untuk menekan biaya operasional. Manajemen menyatakan pemecatan pegawai sebagai strategi perusahaan agar operasional menjadi lebih efektif. Pengurangan jumlah karyawan dinilai merupakan bagian dari langkah efisiensi perusahaan agar operasional lebih efektif.
Perseroan juga diketahui memiliki total kewajiban utang senilai Rp 11,3 triliun. Beberapa di antaranya adalah, utang biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi dan universal service obligation (USO) senilai Rp 1,26 triliun, utang usaha Rp 2,4 triliun, utang tower provider Rp 1,3 triliun, dan utang dana hasil wesel senior Rp 5,4 triliun.
Penjualan Parcel Natal dan Tahun Baru Anjlok
Sejumlah penjual parsel di kawasan Cikini, Jakarta, menyatakan tidak ada kenaikan omzet yang signifikan menjelang Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. "Ya kalau dibandingkan dengan tahun kemarin (2014) biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan sama sekali. Beda ketika lagi menjelang Lebaran (2015), penjualannya bisa meningkat drastis," tutur Dede, seorang penjual parsel di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (23/12).
Menurut Dede, paket parsel yang dijajakannya ada dua jenis, yakni paket makanan dan paket pajangan keramik. Harga yang ditawarkan bervariasi mulai dari Rp200 ribu hingga Rp2 juta. "Kebanyakan yang beli cari tuh paket makanan yang paling murah dengan harga Rp200 ribu bahkan ada juga pembeli yang pesan parcel sampai Rp2 juta. Tergantung pesanan," kata wanita itu.
Penjual parsel lainnya, Anwar juga mengeluhkan hal yang sama. Menurutnya, penjualan parsel menjelang Natal tahun ini tidak ada peningkatan, bahkan nyaris tidak ada yang berbeda dengan hari-hari biasanya. "Biasanya sih parsel yang dipesan, kebanyakan, dikirim ke sanak-saudara atau rekan-rekan kantornya sih," ujar Anwar. Sebaliknya, justru harga parsel mengalami kenaikan. Penetapan harga disesuaikan dengan pergerakan harga bahan-bahannya yang meningkat. Alhasil, pembeli memilih parsel yang sesuai dengan isi koceknya.
"Saya beli parsel ini (paket makanan) dengan harga Rp300 ribu, hasil tawar-menawar. Soalnya mau dikirim ke saudara saya," ujar pembeli parsel, Joko. Berkah Natal 2014 dan Tahun Baru 2015 yang diterima oleh para pedagang parsel menurun pada tahun ini. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai menjadi penyebab menurunnya permintaan paket bingkisan ucapan.
"Tahun ini untuk Natal dan Tahun Baru, permintaan parsel kita menyusut kira-kira 40 persen dibanding tahun lalu," ujar Ari, pemilik gerai Naquita Parsel di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (26/12).
Ari mengatakan kenaikan harga BBM sudah memicu kenaikan harga barang dan jasa sehingga harga jual parsel menjadi lebih mahal. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga melemahkan daya beli masyarakat sehingga permintaan turun drastis. "Bisnis parsel kan memang bisnis yang sangat dipengaruhi oleh daya beli"kata Ari.
Menurut Ari, kenaikan harga parcel pada tahun ini setara dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni rata-rata naik 30 persen. Untuk menyiasati penjualan agar sesuai dengan kemampuan membeli masyarakat, Ari membuat parcel dengan tingkat harga berjenjang. "Untuk parsel makanan kita paling mahal jual seharga Rp 800 ribu. Biasanya masyarakat membeli parsel yang berada di kisaran Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu. Kita siasati caranya agar ongkos tidak membengkak," ujarnya.
Ari mengaku biasanya pendapatan kotor yang diterimanya pada Natal dan Tahun Baru bisa mencapai Rp 100 juta. Dengan merosotnya penjualan hingga 40 persen, Ari pesimistis bisa meraup omset yang sama pada tahun ini. "Selama 15 tahun saya memiliki usaha parsel, penurunan penjualannya hanya pada saat tersebut dan tahun ini. Namun angka penurunan penjualan pada saat pelarangan KPK tersebut tak sebesar sekarang. Saya tak ingat angkanya tapi yang jelas lebih besar dibanding tahun ini," tuturnya.
Dia berharap penjualan parsel kembali meningkat pada tahun depan seiring dengan meredanya efek berganda dari kenaikan harga BBM. "Kalau ekonomi terus memburuk, konsumsi turun, bisnis kita juga tidak akan bisa jalan," katanya.
Menurut Dede, paket parsel yang dijajakannya ada dua jenis, yakni paket makanan dan paket pajangan keramik. Harga yang ditawarkan bervariasi mulai dari Rp200 ribu hingga Rp2 juta. "Kebanyakan yang beli cari tuh paket makanan yang paling murah dengan harga Rp200 ribu bahkan ada juga pembeli yang pesan parcel sampai Rp2 juta. Tergantung pesanan," kata wanita itu.
Penjual parsel lainnya, Anwar juga mengeluhkan hal yang sama. Menurutnya, penjualan parsel menjelang Natal tahun ini tidak ada peningkatan, bahkan nyaris tidak ada yang berbeda dengan hari-hari biasanya. "Biasanya sih parsel yang dipesan, kebanyakan, dikirim ke sanak-saudara atau rekan-rekan kantornya sih," ujar Anwar. Sebaliknya, justru harga parsel mengalami kenaikan. Penetapan harga disesuaikan dengan pergerakan harga bahan-bahannya yang meningkat. Alhasil, pembeli memilih parsel yang sesuai dengan isi koceknya.
"Saya beli parsel ini (paket makanan) dengan harga Rp300 ribu, hasil tawar-menawar. Soalnya mau dikirim ke saudara saya," ujar pembeli parsel, Joko. Berkah Natal 2014 dan Tahun Baru 2015 yang diterima oleh para pedagang parsel menurun pada tahun ini. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai menjadi penyebab menurunnya permintaan paket bingkisan ucapan.
"Tahun ini untuk Natal dan Tahun Baru, permintaan parsel kita menyusut kira-kira 40 persen dibanding tahun lalu," ujar Ari, pemilik gerai Naquita Parsel di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (26/12).
Ari mengatakan kenaikan harga BBM sudah memicu kenaikan harga barang dan jasa sehingga harga jual parsel menjadi lebih mahal. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga melemahkan daya beli masyarakat sehingga permintaan turun drastis. "Bisnis parsel kan memang bisnis yang sangat dipengaruhi oleh daya beli"kata Ari.
Menurut Ari, kenaikan harga parcel pada tahun ini setara dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni rata-rata naik 30 persen. Untuk menyiasati penjualan agar sesuai dengan kemampuan membeli masyarakat, Ari membuat parcel dengan tingkat harga berjenjang. "Untuk parsel makanan kita paling mahal jual seharga Rp 800 ribu. Biasanya masyarakat membeli parsel yang berada di kisaran Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu. Kita siasati caranya agar ongkos tidak membengkak," ujarnya.
Ari mengaku biasanya pendapatan kotor yang diterimanya pada Natal dan Tahun Baru bisa mencapai Rp 100 juta. Dengan merosotnya penjualan hingga 40 persen, Ari pesimistis bisa meraup omset yang sama pada tahun ini. "Selama 15 tahun saya memiliki usaha parsel, penurunan penjualannya hanya pada saat tersebut dan tahun ini. Namun angka penurunan penjualan pada saat pelarangan KPK tersebut tak sebesar sekarang. Saya tak ingat angkanya tapi yang jelas lebih besar dibanding tahun ini," tuturnya.
Dia berharap penjualan parsel kembali meningkat pada tahun depan seiring dengan meredanya efek berganda dari kenaikan harga BBM. "Kalau ekonomi terus memburuk, konsumsi turun, bisnis kita juga tidak akan bisa jalan," katanya.
BPK Akan Audit Harga Keekonomian BBM
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit atas harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM). Audit diperlukan agar penetapan harga BBM penugasan oleh pemerintah lebih transparan dan akuntabel.
Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI mengapresiasi keputusan pemerintah menurunkan harga BBM penugasan jenis premium dan solar. Namun, ia berpandangan seharusnya kebijakan itu didahului oleh audit BPK agar lebih transparan dan akuntabel. "Jangan menurunkan harga BBM, tapi harga keekonomian BBM itu sendiri masih tanda tanya besar,"ujar Tulus melalui keterangan tertulis YLKI, Rabu (23/12).
Menurutnya, pemerintah jangan hanya berencana menurunkan harga BBM, tetapi gagal menurunkan harga kebutuhan pangan dan atau tarif transportasi umum. Seharusnya, lanjut Tulus, ketika ongkos produksi turun, maka harga jual juga turun. "Jika harga BBM turun, tetapi harga kebutuhan pokok tidak turun, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam sistem pasar kebutuhan pokok," tuturnya.
Untuk itu, kata Tulus, pemerintah harus bisa menerapkan kebijakan harga BBM yang lebih cerdas dan berkesinanbungan dengan menerapkan kebijakan dana cadangan minyak atau oil fund. Dana cadangan ini dijadikan semacam tabungan ketika harga minyak mentah turun dan sebaliknya bisa untuk menyubsidi saat harga minyak naik. "Artinya jika harga minyak mentah dunia turun, maka harga BBM tidak perlu turun. Sebaliknya, jika harga minyak mentah dunia naik, pun harga BBM tidak perlu naik," tuturnya.
Model seperti ini dinilai YLKI lebih memberikan kepastian berusaha, baik untuk sektor ritel, pengusaha angkutan, dan juga masyarakat konsumen. Dengan demilian masyarakat tidak terombang-ambing dengan fluktuasi harga BBM. Kebijakan pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) premium dan solar diprediksi tidak akan memengaruhi penurunan inflasi secara signifikan. Itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Jakarta, Rabu (23/12).
Darmin mengaku pihaknya memang belum menghitung pasti pengaruh penurunan harga BBM ke inflasi. Pada sektor transportasi, ia mengatakan, pasti ada pengaruh. "Namun untuk harga pangan masih banyak persoalan yang harus dilihat," tutur Darmin melanjutkan. Menurutnya, harga komoditas pangan merupakan faktor utama yang memengaruhi inflasi di Indonesia. Karena itu, yang diperlukan pemerintah hanya menjaga harga pangan tetap stabil. Dengan demikian, inflasi tidak akan berpengaruh secara signifikan pada publik.
"Intinya jaga harga pangan. Kalau harga pangan stabil, inflasi juga stabil. Jangan sampai harga pangan meningkat, apalagi signifikan," katanya. Ia melanjutkan, "Sebab kalau itu terjadi, akan berakumulasi dengan persoalan kurs rupiah dan inflasi yang makin besar." Di sisi lain, Darmin melihat penurunan harga BBM oleh pemerintah akan berdampak positif pada daya beli masyarakat, terutama untuk solar. Kata Darmin, peningkatan daya beli pada solar akan lebih besar karena BBM itu dipakai masyarakat untuk angkutan umum dan industri.
Ia pun menyambut positif penurunan harga BBM itu. Menurutnya, itu bagian dari sikap baik pemerintah yang melihat harga keekonomian turun. Kini, pola penetapan seperti itu akan dilakukan setiap tiga bulan, tidak lagi setahun sekali seperti kebijakan sebelumnya. Percepatan pola penetapan merupakan langkah positif. Namun, Darmin juga tak setuju jika itu dilakukan terlalu cepat, misalnya sebulan sekali. Sebab, itu membuat publik terombang-ambing, tidak pasti, dan tak siap menghadapi.
"Hitung-hitungannya teknis saja, berapa harga crude (minyak mentah), kurs, berapa yang mesti diimpor, berapa yang dihasilkan sendiri, keluar angkanya," tutur Darmin menjelaskan. Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengumumkan penurunan premium sebesar Rp150 per liter dan solar Rp800 per liter untuk tahun depan. Harga itu baru akan berlaku efektif 5 Januari 2016.
Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI mengapresiasi keputusan pemerintah menurunkan harga BBM penugasan jenis premium dan solar. Namun, ia berpandangan seharusnya kebijakan itu didahului oleh audit BPK agar lebih transparan dan akuntabel. "Jangan menurunkan harga BBM, tapi harga keekonomian BBM itu sendiri masih tanda tanya besar,"ujar Tulus melalui keterangan tertulis YLKI, Rabu (23/12).
Menurutnya, pemerintah jangan hanya berencana menurunkan harga BBM, tetapi gagal menurunkan harga kebutuhan pangan dan atau tarif transportasi umum. Seharusnya, lanjut Tulus, ketika ongkos produksi turun, maka harga jual juga turun. "Jika harga BBM turun, tetapi harga kebutuhan pokok tidak turun, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam sistem pasar kebutuhan pokok," tuturnya.
Untuk itu, kata Tulus, pemerintah harus bisa menerapkan kebijakan harga BBM yang lebih cerdas dan berkesinanbungan dengan menerapkan kebijakan dana cadangan minyak atau oil fund. Dana cadangan ini dijadikan semacam tabungan ketika harga minyak mentah turun dan sebaliknya bisa untuk menyubsidi saat harga minyak naik. "Artinya jika harga minyak mentah dunia turun, maka harga BBM tidak perlu turun. Sebaliknya, jika harga minyak mentah dunia naik, pun harga BBM tidak perlu naik," tuturnya.
Model seperti ini dinilai YLKI lebih memberikan kepastian berusaha, baik untuk sektor ritel, pengusaha angkutan, dan juga masyarakat konsumen. Dengan demilian masyarakat tidak terombang-ambing dengan fluktuasi harga BBM. Kebijakan pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) premium dan solar diprediksi tidak akan memengaruhi penurunan inflasi secara signifikan. Itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Jakarta, Rabu (23/12).
Darmin mengaku pihaknya memang belum menghitung pasti pengaruh penurunan harga BBM ke inflasi. Pada sektor transportasi, ia mengatakan, pasti ada pengaruh. "Namun untuk harga pangan masih banyak persoalan yang harus dilihat," tutur Darmin melanjutkan. Menurutnya, harga komoditas pangan merupakan faktor utama yang memengaruhi inflasi di Indonesia. Karena itu, yang diperlukan pemerintah hanya menjaga harga pangan tetap stabil. Dengan demikian, inflasi tidak akan berpengaruh secara signifikan pada publik.
"Intinya jaga harga pangan. Kalau harga pangan stabil, inflasi juga stabil. Jangan sampai harga pangan meningkat, apalagi signifikan," katanya. Ia melanjutkan, "Sebab kalau itu terjadi, akan berakumulasi dengan persoalan kurs rupiah dan inflasi yang makin besar." Di sisi lain, Darmin melihat penurunan harga BBM oleh pemerintah akan berdampak positif pada daya beli masyarakat, terutama untuk solar. Kata Darmin, peningkatan daya beli pada solar akan lebih besar karena BBM itu dipakai masyarakat untuk angkutan umum dan industri.
Ia pun menyambut positif penurunan harga BBM itu. Menurutnya, itu bagian dari sikap baik pemerintah yang melihat harga keekonomian turun. Kini, pola penetapan seperti itu akan dilakukan setiap tiga bulan, tidak lagi setahun sekali seperti kebijakan sebelumnya. Percepatan pola penetapan merupakan langkah positif. Namun, Darmin juga tak setuju jika itu dilakukan terlalu cepat, misalnya sebulan sekali. Sebab, itu membuat publik terombang-ambing, tidak pasti, dan tak siap menghadapi.
"Hitung-hitungannya teknis saja, berapa harga crude (minyak mentah), kurs, berapa yang mesti diimpor, berapa yang dihasilkan sendiri, keluar angkanya," tutur Darmin menjelaskan. Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengumumkan penurunan premium sebesar Rp150 per liter dan solar Rp800 per liter untuk tahun depan. Harga itu baru akan berlaku efektif 5 Januari 2016.
Wednesday, December 23, 2015
Zimbabwe Resmi Umumkan Yuan China Sebagai Mata Uang Resmi Negaranya
Zimbabwe akan menggunakna yuan sebagai salah satu mata uang yang digunakan sehari-hari oleh negara di Afrika tersebut. Penggunaan yuan ini dalam rangka meningkatkan perdagangan dengan China. Selain itu, China akan membatalkan utang Zimbabwe sebesar 40 juta dollar AS atau sekitar Rp 560 miliar.
"Mereka (China) mengatakan akan membatalkan utang yang jatuh tempo tahun ini. Kami dalam proses finalisasi perhitungan dan instrumen utang," sebut Menteri Keuangan Zimbabwe Patrick Chinamasa dalam pernyataanya, Senin (21/12/2015). Informasi saja, dollar Zimbabwe tidak digunakan lagi tahun 2009, akibat hiperinflasi yang mencapai 500 miliar persen. (baca: Matinya Dollar Zimbabwe...)
Saat ini Zimbabwe telah mengunakan rand Afrika Selatan dandollar AS sebagai mata uang sehari-hari mereka. Sebelumnya, yuan sudah masuk kedalam keranjang mata uang asing zimbabwe, namun masih belum mendapatkan persetujuan untuk bisa digunakan sebagai mata uang publik yang saat ini didominasi dollar AS.
"Yuan bisa digunakan dalam perdagangan antara China dengan Zimbabwe, dan bisa digunakan oleh masyarakat Zimbabwe," ucap Chinamasa. Terkait hal itu, Chinamas menyebutkan, GUbernur bank sentral Zimbabwe Jonh Mangudya sedah melakukan negosiasi dengan Bank sentral China (PBoC).
China merupakan mitra dagang terbesar Zimbabwe, seiring pengucilan negara itu dari perdagangan dengan negara-negara barat akibat masalah hak asasi manusia (HAM).
"Mereka (China) mengatakan akan membatalkan utang yang jatuh tempo tahun ini. Kami dalam proses finalisasi perhitungan dan instrumen utang," sebut Menteri Keuangan Zimbabwe Patrick Chinamasa dalam pernyataanya, Senin (21/12/2015). Informasi saja, dollar Zimbabwe tidak digunakan lagi tahun 2009, akibat hiperinflasi yang mencapai 500 miliar persen. (baca: Matinya Dollar Zimbabwe...)
Saat ini Zimbabwe telah mengunakan rand Afrika Selatan dandollar AS sebagai mata uang sehari-hari mereka. Sebelumnya, yuan sudah masuk kedalam keranjang mata uang asing zimbabwe, namun masih belum mendapatkan persetujuan untuk bisa digunakan sebagai mata uang publik yang saat ini didominasi dollar AS.
"Yuan bisa digunakan dalam perdagangan antara China dengan Zimbabwe, dan bisa digunakan oleh masyarakat Zimbabwe," ucap Chinamasa. Terkait hal itu, Chinamas menyebutkan, GUbernur bank sentral Zimbabwe Jonh Mangudya sedah melakukan negosiasi dengan Bank sentral China (PBoC).
China merupakan mitra dagang terbesar Zimbabwe, seiring pengucilan negara itu dari perdagangan dengan negara-negara barat akibat masalah hak asasi manusia (HAM).
Cara Komikus Indonesia Menghasilkan Uang
Mau jadi komikus? Ini dia salah satu profesi yang sepertinya masih cuma mimpi di negara kita ini. Kalau ada seorang anak yang dengan semangat dan penuh keluguan mengatakan saat besar dia mau jadi komikus, saya jamin, orang tuanya bakal langsung sport jantung dan khawatir setengah mati. “Apa? Mau jadi komikus? Mau hidup makan apaan?”
Kekhawatiran para orang tua ini bisa dipahami, mengingat komikus memang belum ada industrinya di Indonesia. Komikus belum jadi profesi, dan belum ada infrastruktur industri solid, seperti di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea, atau bahkan di Eropa. Tetapi, bagaimana kalau saya bilang bahwa sebenarnya ada lho, bahkan cukup banyak komikus Indonesia yang berhasil meraih kesuksesan besar dari profesi komikus?
Beberapa saat yang lalu, saya bertemu dan berdiskusi panjang dan seru dengan Faza Meonk, dalam webseries terbaru saya, “Duitnya Dari Mana”. Faza adalah pria gokil di balik komik yang enggak kalah gokilnya, dan sangat populer di Indonesia, berjudul “Si Juki”.
Dan ternyata, Faza membuktikan bahwa jadi komikus di Indonesia itu bukan cuma bisa hidup, malah bisa jadi jalan yang menyenangkan menuju sukses! Bahkan lebih dari sekadar kerja,passion dari komik dan dunia ilustrasi, serta kartun, bisa jadi bisnis yang mumpuni! Kunci pertamanya, menurut Faza, adalah mindset yang tepat.
Industri komik di berbagai negara maju sudah terbentuk jelas.Demand dan supply sudah terbentuk, bahkan sistem kerja pun sudah terstandar. Di Amerika, satu tim yang menangani komik dibagi berdasarkan fungsi, penulis, penggambar utama pensil, peninta, pewarna, pemberi text.
Di Jepang, sistem kerja industri komik lebih berpusat pada mangaka (komikusnya), yang dibantu oleh asisten, dan disupport penuh oleh penerbit yang menanganinya. Tapi di Indonesia, komikus Indonesia harus bisa menangani kurangnya sistem income di industri yang belum matang ini dengan kreativitas! Mindset komikus harus diatur bukan hanya sebagai artis dan seniman, tapi harus bisa memiliki mindsetentrepreneur, dan passionpreneur.
Si Juki misalnya, yang dimulai Faza sejak masih di bangku kuliah, bisa berhasil meraih kesuksesan seperti sekarang bukan hanya karena mengandalkan komiknya semata, tetapi karena Faza mengubah konsep model bisnis “Si Juki” melebihi komik, dan menjadi sebuah usaha intellectual property (kekayaan intelektual).
Dengan mengubah kemasan dan model bisnis lebih daripada kemasan komik, Faza membuka jauh lebih banyak pintu potensiincome untuk industri dan profesi ini! “Si Juki” bukan hanya menghasilkan uang dari penjualan komiknya, tapi melalui berbagai produk kekayaan intelektual, seperti merchandise,animasi, meme, social media, dan banyak lagi. Ingin tahu lebih jauh soal sumber-sumber income dan potensi pendapatan seorang komikus? Ingin tahu cara bagaimana menghasilkan income-income baru dari profesi komikus?
Kekhawatiran para orang tua ini bisa dipahami, mengingat komikus memang belum ada industrinya di Indonesia. Komikus belum jadi profesi, dan belum ada infrastruktur industri solid, seperti di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea, atau bahkan di Eropa. Tetapi, bagaimana kalau saya bilang bahwa sebenarnya ada lho, bahkan cukup banyak komikus Indonesia yang berhasil meraih kesuksesan besar dari profesi komikus?
Beberapa saat yang lalu, saya bertemu dan berdiskusi panjang dan seru dengan Faza Meonk, dalam webseries terbaru saya, “Duitnya Dari Mana”. Faza adalah pria gokil di balik komik yang enggak kalah gokilnya, dan sangat populer di Indonesia, berjudul “Si Juki”.
Dan ternyata, Faza membuktikan bahwa jadi komikus di Indonesia itu bukan cuma bisa hidup, malah bisa jadi jalan yang menyenangkan menuju sukses! Bahkan lebih dari sekadar kerja,passion dari komik dan dunia ilustrasi, serta kartun, bisa jadi bisnis yang mumpuni! Kunci pertamanya, menurut Faza, adalah mindset yang tepat.
Industri komik di berbagai negara maju sudah terbentuk jelas.Demand dan supply sudah terbentuk, bahkan sistem kerja pun sudah terstandar. Di Amerika, satu tim yang menangani komik dibagi berdasarkan fungsi, penulis, penggambar utama pensil, peninta, pewarna, pemberi text.
Di Jepang, sistem kerja industri komik lebih berpusat pada mangaka (komikusnya), yang dibantu oleh asisten, dan disupport penuh oleh penerbit yang menanganinya. Tapi di Indonesia, komikus Indonesia harus bisa menangani kurangnya sistem income di industri yang belum matang ini dengan kreativitas! Mindset komikus harus diatur bukan hanya sebagai artis dan seniman, tapi harus bisa memiliki mindsetentrepreneur, dan passionpreneur.
Si Juki misalnya, yang dimulai Faza sejak masih di bangku kuliah, bisa berhasil meraih kesuksesan seperti sekarang bukan hanya karena mengandalkan komiknya semata, tetapi karena Faza mengubah konsep model bisnis “Si Juki” melebihi komik, dan menjadi sebuah usaha intellectual property (kekayaan intelektual).
Dengan mengubah kemasan dan model bisnis lebih daripada kemasan komik, Faza membuka jauh lebih banyak pintu potensiincome untuk industri dan profesi ini! “Si Juki” bukan hanya menghasilkan uang dari penjualan komiknya, tapi melalui berbagai produk kekayaan intelektual, seperti merchandise,animasi, meme, social media, dan banyak lagi. Ingin tahu lebih jauh soal sumber-sumber income dan potensi pendapatan seorang komikus? Ingin tahu cara bagaimana menghasilkan income-income baru dari profesi komikus?
Jokowi : Berikan Sistem Transportasi Yang Diinginkan dan Bukan Yang Dipaksakan Untuk Dipakai Oleh Rakyat
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan di sektor perhubungan berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi, aktivitas sosial, dan demokrasi. Oleh karena itu, Presiden menyatakan Pemerintah harus menyediakan sistem transportasi publik yang diinginkan masyarakat. "Tugas bersama untuk memberikan sistem transportasi publik yang memang masyarakat ingin gunakan, bukan yang mereka terpaksa gunakan," kata Presiden dalam sambutannya pada Acara Penyerahan Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2015, Rabu (23/12/2015) di Istana Negara.
Penghargaan diberikan dalam bentuk piala yang diserahkan oleh Presiden didampingi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Penerima penghargaan masing-maisng Evan Sudian dari Syncrum Logistic (Awak Kendaraan Umum Teladan); Aristto Yovianto dari SMA Tunas Bangsa, Kubu Raya Kalimantan Barat (Pelajar Pelopor Keselamatan); Erwin H Poejiono dari PT Dharma Lautan Utama (Perusahaan Angkutan Penyeberangan Terbaik Kategori Besar).
Kemudian Hoetomo NA dari PT Windu Karsa (Perusahaan Angkutan Penyeberangan terbaik Kategori Kecil); dan GBPH Pakuningrat Hamengkubuwono IX dari PT Hasta Mitra Baruna (Pimpinan Perusahaan Penyedia Jasa Angkutan Penyeberangan atas Pengabdian Seumur Hidup).
Pada kesempatan tersebut Presiden juga menyerahkan Piala Wahana Tata Nugraha kepada sejumlah provinsi dan kabupaten/kota di Tanah Air. Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama Kencana diberikan kepada Provinsi Jawa Timur. Adapun Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama diberikan kepada lima provinsi yakni, Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur.
Piala Wahana Tata Nugraha Kencana diberikan kepada Kota Palembang dan Kota Semarang. Piala Wahana Tata Nugraha yang terdiri empat kategori, yakni Kota Raya, Kota Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil.
Adapun kategori Kota Raya diberikan kepada Kota Bandar Lampung dan Kota Bandung. Kategori Kota Besar diberikan kepada Kota Pekanbaru, Padang, Solo, Denpasar, dan Balikpapan. Kategori Kota Sedang diberikan kepada Kota Purwokerto dan Kota Probolinggo. Sedangkan kategori Kota Kecil diberikan kepada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Jepara, Tabanan, Tabalong, dan Bantaeng.
Presiden berharap penghargaan tersebut bukan sekadar seremonial belaka, tetapi berdampak ada langkah perbaikan dalam pelayanan transportasi publik, khususnya transportasi darat. Sebab, rakyat membutuhkan sarana transportasi dalam berbagai kegiatan seperti ke sekolah, ke tempat bekerja dan untuk distribusi barang.
"Sehingga keberhasilan pemberian layanan di bidang transportasi publik akan berkontribusi pada kemajuan bangsa," tegas Presiden. Kebutuhan dasar Presiden menyatakan, pembangunan nasional membutuhkan dukungan penuh sarana dan prasarana perhubungan dan pengadaan sistem transportasi publik perkotaan yang aman, nyaman, tertib, dan lengkap menjadi salah satu kebutuhan dasar.
"Pendeknya, keberhasilan pembangunan di sektor perhubungan berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi, produktivitas sosial, dan demokrasi," ujar Presiden yang terus memantau perkembangan pembangunan proyek pengeboran terowongan Mass Rapid Transit (MRT). Masyarakat saat ini, menurut Presiden, membutuhkan moda transportasi massal yang terjangkau.
Kota-kota di Pulau Jawa sudah terhubung dengan moda transportasi kereta api, yang merupakan moda transportasi massal dan terjangkau. Hal itu berbeda dengan daerah-daerah di luar Jawa seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Bahkan, Pulau Kalimantan juga membutuhkan moda transportasi pengangkut barang/komoditas yang lebih ekonomis, lebih efisien yang bisa meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Menurut Presiden, dalam satu tahun terakhir ini, pemerintah telah berupaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, seperti jalan tol dan rel kereta api di berbagai daerah, agar hubungan antardaerah lebih cepat dan efisien. Oleh karena itu, Presiden meminta kepada pemerintah daerah untuk terus menyempurnakan sistem pelayanan transportasi publik di wilayahnya masing-masing dengan inovasi dalam pembangunan transportasi publik dan memperhatikan faktor kenyamanan dan keamanan, sehingga manfaatnya dirasakan betul oleh rakyat dan kecelakaan dalam transportasi juga dapat dicegah seminimal mungkin.
Pada kesempatan tersebut, Ignasius Jonan juga menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai para penerima penghargaan tersebut. Jonan bersenda gurau, jika Penerima Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama Kencana diberikan kepada Provinsi Jawa Timur itu bukan karena ia berasal dari Jawa Timur.
Penghargaan diberikan dalam bentuk piala yang diserahkan oleh Presiden didampingi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Penerima penghargaan masing-maisng Evan Sudian dari Syncrum Logistic (Awak Kendaraan Umum Teladan); Aristto Yovianto dari SMA Tunas Bangsa, Kubu Raya Kalimantan Barat (Pelajar Pelopor Keselamatan); Erwin H Poejiono dari PT Dharma Lautan Utama (Perusahaan Angkutan Penyeberangan Terbaik Kategori Besar).
Kemudian Hoetomo NA dari PT Windu Karsa (Perusahaan Angkutan Penyeberangan terbaik Kategori Kecil); dan GBPH Pakuningrat Hamengkubuwono IX dari PT Hasta Mitra Baruna (Pimpinan Perusahaan Penyedia Jasa Angkutan Penyeberangan atas Pengabdian Seumur Hidup).
Pada kesempatan tersebut Presiden juga menyerahkan Piala Wahana Tata Nugraha kepada sejumlah provinsi dan kabupaten/kota di Tanah Air. Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama Kencana diberikan kepada Provinsi Jawa Timur. Adapun Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama diberikan kepada lima provinsi yakni, Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur.
Piala Wahana Tata Nugraha Kencana diberikan kepada Kota Palembang dan Kota Semarang. Piala Wahana Tata Nugraha yang terdiri empat kategori, yakni Kota Raya, Kota Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil.
Adapun kategori Kota Raya diberikan kepada Kota Bandar Lampung dan Kota Bandung. Kategori Kota Besar diberikan kepada Kota Pekanbaru, Padang, Solo, Denpasar, dan Balikpapan. Kategori Kota Sedang diberikan kepada Kota Purwokerto dan Kota Probolinggo. Sedangkan kategori Kota Kecil diberikan kepada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Jepara, Tabanan, Tabalong, dan Bantaeng.
Presiden berharap penghargaan tersebut bukan sekadar seremonial belaka, tetapi berdampak ada langkah perbaikan dalam pelayanan transportasi publik, khususnya transportasi darat. Sebab, rakyat membutuhkan sarana transportasi dalam berbagai kegiatan seperti ke sekolah, ke tempat bekerja dan untuk distribusi barang.
"Sehingga keberhasilan pemberian layanan di bidang transportasi publik akan berkontribusi pada kemajuan bangsa," tegas Presiden. Kebutuhan dasar Presiden menyatakan, pembangunan nasional membutuhkan dukungan penuh sarana dan prasarana perhubungan dan pengadaan sistem transportasi publik perkotaan yang aman, nyaman, tertib, dan lengkap menjadi salah satu kebutuhan dasar.
"Pendeknya, keberhasilan pembangunan di sektor perhubungan berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi, produktivitas sosial, dan demokrasi," ujar Presiden yang terus memantau perkembangan pembangunan proyek pengeboran terowongan Mass Rapid Transit (MRT). Masyarakat saat ini, menurut Presiden, membutuhkan moda transportasi massal yang terjangkau.
Kota-kota di Pulau Jawa sudah terhubung dengan moda transportasi kereta api, yang merupakan moda transportasi massal dan terjangkau. Hal itu berbeda dengan daerah-daerah di luar Jawa seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Bahkan, Pulau Kalimantan juga membutuhkan moda transportasi pengangkut barang/komoditas yang lebih ekonomis, lebih efisien yang bisa meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Menurut Presiden, dalam satu tahun terakhir ini, pemerintah telah berupaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, seperti jalan tol dan rel kereta api di berbagai daerah, agar hubungan antardaerah lebih cepat dan efisien. Oleh karena itu, Presiden meminta kepada pemerintah daerah untuk terus menyempurnakan sistem pelayanan transportasi publik di wilayahnya masing-masing dengan inovasi dalam pembangunan transportasi publik dan memperhatikan faktor kenyamanan dan keamanan, sehingga manfaatnya dirasakan betul oleh rakyat dan kecelakaan dalam transportasi juga dapat dicegah seminimal mungkin.
Pada kesempatan tersebut, Ignasius Jonan juga menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai para penerima penghargaan tersebut. Jonan bersenda gurau, jika Penerima Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama Kencana diberikan kepada Provinsi Jawa Timur itu bukan karena ia berasal dari Jawa Timur.
Daftar Negara Tujuan Pengiriman Tenaga Kerja TKI
Lebih dari 3 juta warga Indonesia tercatat sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, Kamis (24/12/2015). Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang tenaga kerja terbesar di dunia.
Lantas, negara mana saja yang menjadi tujuan TKI?
Berdasarkan data Kementrian Ketenagakerjaan, pada 2010 hingga Agustus 2015 setidaknya ada 25 negara yang tercatat menjadi tujuan TKI. Ke-25 negara itu tersebar di tiga kawasan, yakni Asia, Timur Tengah dan Afrika, serta Eropa. Sejak 2010, ada 3.073.702 orang Indonesia yang menetap di sana sebagai TKI. Adapun kawasan Asia menjadi kawasan dengan jumlah TKI terbanyak, yakni 1.902.942 jiwa atau 62 persen dari total TKI yang ada. Sementara itu, 37 persen TKI atau 1.135.675 jiwa bekerja di kawasan Timur Tengah dan Afrika.
Sisanya, yakni 35.085 jiwa atau 1,1 persen, tersebar di kawasan Eropa. Jika dilihat per negara, Malaysia menjadi negara tujuan terbesar TKI. Ada 768.401 TKI yang bekerjasa di sana. Pada 2015 misalnya, tercatat 67.563 TKI berangkat ke Malaysia. Jumlah ini dua kali lipat dari TKI yang berangkat ke Saudi Arabia (15.392 jiwa).
Kendati demikian, jumlah TKI yang diberangkatkan ke Malaysia merosot dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebelum 2014, jumlah TKI yang diberangkatkan mencapai 127.440 atau dua kali lipat dari yang diberangkatkan pada 2015. Jumlah TKI ke Malaysia 2015 bahkan tidak mencapai setengah jumlah TKI yang berangkat 2010.
Setelah Malaysia, Arab Saudi menjadi negara destinasi TKI terbesar kedua. Dari 2010 hingga Agustus 2015 tercatat 651.303 TKI bekerja di Saudi. Pada 2010, Saudi memegang rekor sebagai destinasi TKI terbesar dalam lima tahun terakhir. Di tahun itu, TKI yang diberangkatkan ke Saudi mencapai 367.719 jiwa atau 10 kali lipat dari jumlah TKI yang berangkat ke Singapura ketika itu.
Namun, jumlah TKI yang berangkat ke Arab Saudi ini terus menurun. Pada 2011, jumlahnya turun menjadi 137.000, kemudian menyusut jadi 40.000 pada 2012, dan menjadi 15.000 pada 2015. Jika melancong ke kawasan Eropa, TKI paling banyak ditemukan di Italia. Walaupun tak sebanyak di Malaysia atau Arab Saudi, jumlah TKI di Italia merupakan yang terbanyak kawasan Eropa
Dalam lima tahun terakhir, tercatat 13.057 TKI yang berangkat ke Italia. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan TKI yang berangkat ke negara lain di kawasan yang sama. Di Spanyol misalnya, TKI yang dibrangkatkan ketika itu kurang lebih 5000 orang. Disusul Belanda dengan jumlah TKI 3.000 orang, kemudian Inggris 1.000 orang.
Sementara itu, TKI yang bekerja di Amerika Serikat jumlahnya tergolong sedikit. Sejak dibuka pada 2012 hingga 2015, tercatat 53.426 TKI mengadu nasib di Negeri Paman Sam tersebut. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, rata-rata setiap tahunnya 10.000 TKI diberangkatkan ke AS.
Namun, ada yang unik dari jumlah TKI di AS yang berangkat pada 2015 ini.
Lantas, negara mana saja yang menjadi tujuan TKI?
Berdasarkan data Kementrian Ketenagakerjaan, pada 2010 hingga Agustus 2015 setidaknya ada 25 negara yang tercatat menjadi tujuan TKI. Ke-25 negara itu tersebar di tiga kawasan, yakni Asia, Timur Tengah dan Afrika, serta Eropa. Sejak 2010, ada 3.073.702 orang Indonesia yang menetap di sana sebagai TKI. Adapun kawasan Asia menjadi kawasan dengan jumlah TKI terbanyak, yakni 1.902.942 jiwa atau 62 persen dari total TKI yang ada. Sementara itu, 37 persen TKI atau 1.135.675 jiwa bekerja di kawasan Timur Tengah dan Afrika.
Sisanya, yakni 35.085 jiwa atau 1,1 persen, tersebar di kawasan Eropa. Jika dilihat per negara, Malaysia menjadi negara tujuan terbesar TKI. Ada 768.401 TKI yang bekerjasa di sana. Pada 2015 misalnya, tercatat 67.563 TKI berangkat ke Malaysia. Jumlah ini dua kali lipat dari TKI yang berangkat ke Saudi Arabia (15.392 jiwa).
Kendati demikian, jumlah TKI yang diberangkatkan ke Malaysia merosot dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebelum 2014, jumlah TKI yang diberangkatkan mencapai 127.440 atau dua kali lipat dari yang diberangkatkan pada 2015. Jumlah TKI ke Malaysia 2015 bahkan tidak mencapai setengah jumlah TKI yang berangkat 2010.
Setelah Malaysia, Arab Saudi menjadi negara destinasi TKI terbesar kedua. Dari 2010 hingga Agustus 2015 tercatat 651.303 TKI bekerja di Saudi. Pada 2010, Saudi memegang rekor sebagai destinasi TKI terbesar dalam lima tahun terakhir. Di tahun itu, TKI yang diberangkatkan ke Saudi mencapai 367.719 jiwa atau 10 kali lipat dari jumlah TKI yang berangkat ke Singapura ketika itu.
Namun, jumlah TKI yang berangkat ke Arab Saudi ini terus menurun. Pada 2011, jumlahnya turun menjadi 137.000, kemudian menyusut jadi 40.000 pada 2012, dan menjadi 15.000 pada 2015. Jika melancong ke kawasan Eropa, TKI paling banyak ditemukan di Italia. Walaupun tak sebanyak di Malaysia atau Arab Saudi, jumlah TKI di Italia merupakan yang terbanyak kawasan Eropa
Dalam lima tahun terakhir, tercatat 13.057 TKI yang berangkat ke Italia. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan TKI yang berangkat ke negara lain di kawasan yang sama. Di Spanyol misalnya, TKI yang dibrangkatkan ketika itu kurang lebih 5000 orang. Disusul Belanda dengan jumlah TKI 3.000 orang, kemudian Inggris 1.000 orang.
Sementara itu, TKI yang bekerja di Amerika Serikat jumlahnya tergolong sedikit. Sejak dibuka pada 2012 hingga 2015, tercatat 53.426 TKI mengadu nasib di Negeri Paman Sam tersebut. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, rata-rata setiap tahunnya 10.000 TKI diberangkatkan ke AS.
Namun, ada yang unik dari jumlah TKI di AS yang berangkat pada 2015 ini.
3 Hal Yang Akan Membuat The Fed Batal Menaikan Suku Bunga Tahun 2016
Pimpinan The Federal Reserve Janet Yellen baru saja menaikkan suku bunga acuan untuk kali pertama dalam satu dekade terakhir. Jika dilihat secara keseluruhan, kenaikan suku bunga AS pada pekan lalu berjalan lancar dan sukses. Meski Yellen belum mempersiapkan langkah selanjutnya, namun pelaku pasar sudah mulai bertanya-tanya, selanjutnya apa?
Tidak ada pihak yang menyukai ketidakpastian. Dan The Fed sering menyebabkan ketidakpastian dengan mengirimkan sinyal beragam ke market. Misalnya saja pada pekan lalu, bank sentral mengatakan ekonomi AS berjalan cukup baik. Bahkan The Fed memprediksi akan menaikkan empat kali kenaikan suku bunga AS pada tahun depan.
Di sisi lain, Yellen berulang kali menekankan bahwa untuk menaikkan suku bunga, The Fed tidak akan terburu-buru karena ada risiko besar yang mengintai ekonomi dan market. Dia menggunakan kata "bertahap" sebanyak 13 kali dan "akomodatif" tujuh kali. Kunci untuk memahami kemana arah ekonomi AS dan kebijakan The Fed pada tahun depan adalah apa yang bisa menyebabkan bank sentral AS itu cemas. Nah, ini tiga hal yang bisa membuat The Fed terus waspada di tahun depan:
1. Tidak ada inflasi
Tidak ada inflasi menjadi momok bagi The Fed. "Apa yang mencemaskan mereka adalah inflasi. Sepanjang tahun ini kita juga membicarakan mengenai inflasi," ucap Ellen Zentner, chief US economist Morgan Stanley. Dia merupakan salah satu ekonom yang tebakannya benar, di mana The Fed tidak akan menaikkan suku bunga hingga Desember. Target inflasi The Fed saat ini adalah 2 persen. Sementara, tingkat pengukuran angka inflasi saat ini menunjukkan angka 0,4 persen. Bagi warga Amerika kebanyakan, tidak adanya inflasi merupakan hal yang tidak terlalu buruk. Hal ini berarti harga barang-barang mulai dari gas, rumah, hingga pakaian tidak akan banyak mengalami kenaikan. Namun, bagi ekonom di Wall Street dan The Fed, tidak adanya inflasi berarti perekonomian suatu negara tidak sehat. Dalam pernyataannya pekan lalu. Yellen menekankan bahwa komite secara hati-hati mengamati apakah inflasi akan naik pada 2016. "Kami melihat penurunan yang signifikan atas inflasi, sehingga kami akan mengawasi dengan ketat sejumlah hal yang berkaitan dengan prediksi kami," jelas Yellen.
2. China
Kartu liar untuk tahun depan adalah China. Perlambatan ekonomi di negara itu ikut berdampak negatif bagi sejumlah negara lain seperti Brazil dan Kanada. Sulit mendapatkan informasi lengkap mengenai apa yang terjadi di China karena statistik pemerintah di sana tidak dapat diandalkan. Partai Komunis menegaskan bahwa kondisi terburuk pada ekonomi China sudah berlalu setelah terjadi penurunan pasar saham di sepanjang musim panas. Namun, pemerintah Negeri Panda itu memiliki tendensi untuk melakukan intervensi. Pemangkasan nilai mata uang yuan pada Agustus lalu, salah satu contohnya. Kebijakan tersebut memicu reaksi negatif yang akut di seluruh dunia bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga pada September seperti yang diperkirakan banyak pihak. "The Fed mencemaskan mengenai stabilitas pasar global. Mereka saling bergantung satu sama lain," jelas Tony Bedikian, managing director global markets Citizens Bank.
3. Apa yang akan dilakukan pasar?
Salah satu hal terberat yang sulit dikendalikan The Fed pada tahun depan adalah market. Kenaikan suku bunga pertama pada Desember pada dasarnya merupakan sinyal besar bahwa kenaikan suku bunga akan terus dilakukan. Itu sebabnya, reaksi pasar terbilang kecil dan sesuai prediksi. Namun, belum-belum, ada ketidakselarasan antara The Fed dan Wall Street. The Fed akan mengimplementasikan sebanyak empat kali kenaikan suku bunga acuan pada tahun depan. Sementara, mayoritas ekonom Wall Street meramal hanya dua atau tiga kali kenaikan.
Tidak ada pihak yang menyukai ketidakpastian. Dan The Fed sering menyebabkan ketidakpastian dengan mengirimkan sinyal beragam ke market. Misalnya saja pada pekan lalu, bank sentral mengatakan ekonomi AS berjalan cukup baik. Bahkan The Fed memprediksi akan menaikkan empat kali kenaikan suku bunga AS pada tahun depan.
Di sisi lain, Yellen berulang kali menekankan bahwa untuk menaikkan suku bunga, The Fed tidak akan terburu-buru karena ada risiko besar yang mengintai ekonomi dan market. Dia menggunakan kata "bertahap" sebanyak 13 kali dan "akomodatif" tujuh kali. Kunci untuk memahami kemana arah ekonomi AS dan kebijakan The Fed pada tahun depan adalah apa yang bisa menyebabkan bank sentral AS itu cemas. Nah, ini tiga hal yang bisa membuat The Fed terus waspada di tahun depan:
1. Tidak ada inflasi
Tidak ada inflasi menjadi momok bagi The Fed. "Apa yang mencemaskan mereka adalah inflasi. Sepanjang tahun ini kita juga membicarakan mengenai inflasi," ucap Ellen Zentner, chief US economist Morgan Stanley. Dia merupakan salah satu ekonom yang tebakannya benar, di mana The Fed tidak akan menaikkan suku bunga hingga Desember. Target inflasi The Fed saat ini adalah 2 persen. Sementara, tingkat pengukuran angka inflasi saat ini menunjukkan angka 0,4 persen. Bagi warga Amerika kebanyakan, tidak adanya inflasi merupakan hal yang tidak terlalu buruk. Hal ini berarti harga barang-barang mulai dari gas, rumah, hingga pakaian tidak akan banyak mengalami kenaikan. Namun, bagi ekonom di Wall Street dan The Fed, tidak adanya inflasi berarti perekonomian suatu negara tidak sehat. Dalam pernyataannya pekan lalu. Yellen menekankan bahwa komite secara hati-hati mengamati apakah inflasi akan naik pada 2016. "Kami melihat penurunan yang signifikan atas inflasi, sehingga kami akan mengawasi dengan ketat sejumlah hal yang berkaitan dengan prediksi kami," jelas Yellen.
2. China
Kartu liar untuk tahun depan adalah China. Perlambatan ekonomi di negara itu ikut berdampak negatif bagi sejumlah negara lain seperti Brazil dan Kanada. Sulit mendapatkan informasi lengkap mengenai apa yang terjadi di China karena statistik pemerintah di sana tidak dapat diandalkan. Partai Komunis menegaskan bahwa kondisi terburuk pada ekonomi China sudah berlalu setelah terjadi penurunan pasar saham di sepanjang musim panas. Namun, pemerintah Negeri Panda itu memiliki tendensi untuk melakukan intervensi. Pemangkasan nilai mata uang yuan pada Agustus lalu, salah satu contohnya. Kebijakan tersebut memicu reaksi negatif yang akut di seluruh dunia bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga pada September seperti yang diperkirakan banyak pihak. "The Fed mencemaskan mengenai stabilitas pasar global. Mereka saling bergantung satu sama lain," jelas Tony Bedikian, managing director global markets Citizens Bank.
3. Apa yang akan dilakukan pasar?
Salah satu hal terberat yang sulit dikendalikan The Fed pada tahun depan adalah market. Kenaikan suku bunga pertama pada Desember pada dasarnya merupakan sinyal besar bahwa kenaikan suku bunga akan terus dilakukan. Itu sebabnya, reaksi pasar terbilang kecil dan sesuai prediksi. Namun, belum-belum, ada ketidakselarasan antara The Fed dan Wall Street. The Fed akan mengimplementasikan sebanyak empat kali kenaikan suku bunga acuan pada tahun depan. Sementara, mayoritas ekonom Wall Street meramal hanya dua atau tiga kali kenaikan.
Demi Mengejar Gengsi, Mobil Bekas Premium Makin Laris Di Jakarta
Meskipun kecil, peminat mobil bekas (mobkas) berjenis sedan tetap miliki peminat. Bahkan beberapa model tahun-tahun lawas yang dipasarkan di Indonesia, tengah menjadi tren yang lumayan banyak digemari. Teddy selaku pemilik diler mobkas Teddy Jaya Motor di MGK Kemayoran, Jakarta Pusat, mengatakan, kalau ada tren baru. Banyak calon konsumen sedan bekas yang mengincar model di segmen premium.
Entah karena faktor prestisius atau sekedar mewujudkan mimpi yang tertunda, tapi merek-merek sedan asal Jerman relatif masih tinggi peminatnya. "(Mercedes-Benz) C-Class lumayan naik pasarnya. Orang lebih cenderung memilih mobkas C-Class dibandingkan E-Class. Kebanyakan karena secara tampilan dan desain sudah mewah sedangkan harga rata-ratanya juga masih di bawah Rp 300 juta," ujar Teddy saat dihubungi , Rabu (23/12/2015).
Menurutnya, meski secara tampilan E-Class lebih mewah dan hargnya tidak jauh berbeda, tapi karena sudah dijadikan taksi banyak beralih ke C-Class. Selain itu C-Class juga dianggap sebagai sedan mewah yang lebih efesien karena menggunakan kapasitas mesin lebih kecil dan kecendrungannya harga spare part-nya pun tidak terlalu mahal.
"E-Class lebih mewah tapi sudah dijadikan taksi. C-Class dianggap menjadi paket murah dari E-Class yang memiliki tampilan mewah seperti E-Class," ucapnya. Untuk kalangan mobil Jepang sendiri, menurut Teddy tren mobkaslebih ke sedan-sedan menengah ke atas seperti Honda Civic, Honda City dan Toyota Altis. Mengenai harga, rata-rata ketiga mobil tersebut dibanderol Rp 200 juta ke bawah untuk tahun keluaran 2010-an.
Entah karena faktor prestisius atau sekedar mewujudkan mimpi yang tertunda, tapi merek-merek sedan asal Jerman relatif masih tinggi peminatnya. "(Mercedes-Benz) C-Class lumayan naik pasarnya. Orang lebih cenderung memilih mobkas C-Class dibandingkan E-Class. Kebanyakan karena secara tampilan dan desain sudah mewah sedangkan harga rata-ratanya juga masih di bawah Rp 300 juta," ujar Teddy saat dihubungi , Rabu (23/12/2015).
Menurutnya, meski secara tampilan E-Class lebih mewah dan hargnya tidak jauh berbeda, tapi karena sudah dijadikan taksi banyak beralih ke C-Class. Selain itu C-Class juga dianggap sebagai sedan mewah yang lebih efesien karena menggunakan kapasitas mesin lebih kecil dan kecendrungannya harga spare part-nya pun tidak terlalu mahal.
"E-Class lebih mewah tapi sudah dijadikan taksi. C-Class dianggap menjadi paket murah dari E-Class yang memiliki tampilan mewah seperti E-Class," ucapnya. Untuk kalangan mobil Jepang sendiri, menurut Teddy tren mobkaslebih ke sedan-sedan menengah ke atas seperti Honda Civic, Honda City dan Toyota Altis. Mengenai harga, rata-rata ketiga mobil tersebut dibanderol Rp 200 juta ke bawah untuk tahun keluaran 2010-an.
Prospek Bisnis dan Ekonomi Indonesia Di Tahun Monyet Api
Perekonomian Indonesia tahun depan diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun ini. Lebih optimistis namun dengan kewaspadaan dan hati-hati. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang membaik dengan jumlah pengangguran yang menurun memberikan harapan positif terhadap perekonomian ke depan. Kenaikan suku bunga bank sentral AS The Federal Reserve (the Fed) memberikan kepastian terhadap para pelaku pasar keuangan.
Di samping itu, pengumuman paket stimulus ekonomi dari pemerintah akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi di tahun 2016. "Tahun monyet api, artinya berapi-api, jadi optimis. Monyet kan lincah, jadi pergerakannya lincah, tapi api harus diwaspadai jangan sampai terlalu besar nanti terbakar. Intinya optimis, lincah, dan waspada," ujar Senior Financial Advisor AAM and Associates Aidil Akbar saat ditemui di Dapur Sunda, Pacific Place, Jakarta, Rabu (23/12/2015).
Dia menjelaskan, poin utama pendorong optimisme perekonomian Indonesia di tahun depan adalah soal kebijakan pemerintah di berbagai sektor. Utamanya soal pembangunan infrastruktur yang lebih agresif. "2016 infrastruktur lebih jalan. Investor melihat sinyalemen positif, kemarin kan uncertainty, sekarang sudah lebih pasti," katanya. Dana Moneter Internasional alias International Monetary Fund (IMF) memprediksi ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 5%. Tahun ini ekonomi RI bertahan tumbuh moderat di tengah gejolak ekonomi dunia.
Menurut Kepala Tim IMF di Indonesia, Luis E. Breuer, secara keseluruhan ekonomi RI di 2015 sudah memuaskan karena bisa tumbuh cukup tinggi yaitu 4,7%. Meski lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang di atas 5%, namun angka tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju yang hanya tumbuh di bawah 1% bahkan nyaris nol.
"Ada pertumbuhan moderat sekitar 5% di tahun depan. Membaiknya iklim investasi jadi pendorong ekonomi di samping serapan anggaran dalam negeri," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (22/12/2015). Ekonomi Indonesia belum bisa tumbuh terlalu tinggi, karena dihambat oleh lemahnya harga-harga komoditas dan rendahnya permintaan dari negara tujuan ekspor. Sementara prediksi inflasi di akhir 2015 mencapai 3%. Tahun depan perkiraan inflasi di kisaran 3-5% sesuai dengan prediksi Bank Indonesia (BI).
IMF juga memperkirakan Neraca Transaksi Berjalan/Current Account Deficit (CAD) Indonesia akan semakin menyempit tahun ini, sampai di 2% dari PDB. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi akan naik di tahun depan. Di tahun monyet api tersebut, IHSG akan berada di kisaran 5.600-6.200. Apa saja investasi yang layak dibidik? "Investor individu mulai investasi ke saham dan reksa dana baik saham dan campuran, karena IHSG kemungkinan naik di 2016," kata Senior Financial Advisor AAM and Associates Aidil Akbar saat ditemui di Dapur Sunda, Pacific Place, Jakarta, Rabu (23/12/2015).
Selain itu, Aidil menyebutkan, harga properti saat ini stagnan dan cenderung turun, membuka peluang untuk berinvestasi pada properti, mengingat apabila perbaikan ekonomi terjadi maka daya beli masyarakat meningkat dan harga properti akan kembali naik. "Properti mulai rebound disarankan ke residensial, terutama di bawah Rp 1 miliar, itu marketnya besarn" kata Aidil. Di samping itu, dolar AS yang diprediksi akan menguat dampak dari kenaikan suku bunga AS akan membuat harga emas dunia turun. Ini kesempatan untuk investasi pada emas ketika harga turun.
"Kalau Fed naikin suku bunganya, dolar menguat, di dunia itu hukum dolar berbanding terbalik dengan emas. Emas potensinya naik jangka pendek 1-2 tahun," ujar dia.
Di samping itu, pengumuman paket stimulus ekonomi dari pemerintah akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi di tahun 2016. "Tahun monyet api, artinya berapi-api, jadi optimis. Monyet kan lincah, jadi pergerakannya lincah, tapi api harus diwaspadai jangan sampai terlalu besar nanti terbakar. Intinya optimis, lincah, dan waspada," ujar Senior Financial Advisor AAM and Associates Aidil Akbar saat ditemui di Dapur Sunda, Pacific Place, Jakarta, Rabu (23/12/2015).
Dia menjelaskan, poin utama pendorong optimisme perekonomian Indonesia di tahun depan adalah soal kebijakan pemerintah di berbagai sektor. Utamanya soal pembangunan infrastruktur yang lebih agresif. "2016 infrastruktur lebih jalan. Investor melihat sinyalemen positif, kemarin kan uncertainty, sekarang sudah lebih pasti," katanya. Dana Moneter Internasional alias International Monetary Fund (IMF) memprediksi ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 5%. Tahun ini ekonomi RI bertahan tumbuh moderat di tengah gejolak ekonomi dunia.
Menurut Kepala Tim IMF di Indonesia, Luis E. Breuer, secara keseluruhan ekonomi RI di 2015 sudah memuaskan karena bisa tumbuh cukup tinggi yaitu 4,7%. Meski lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang di atas 5%, namun angka tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju yang hanya tumbuh di bawah 1% bahkan nyaris nol.
"Ada pertumbuhan moderat sekitar 5% di tahun depan. Membaiknya iklim investasi jadi pendorong ekonomi di samping serapan anggaran dalam negeri," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (22/12/2015). Ekonomi Indonesia belum bisa tumbuh terlalu tinggi, karena dihambat oleh lemahnya harga-harga komoditas dan rendahnya permintaan dari negara tujuan ekspor. Sementara prediksi inflasi di akhir 2015 mencapai 3%. Tahun depan perkiraan inflasi di kisaran 3-5% sesuai dengan prediksi Bank Indonesia (BI).
IMF juga memperkirakan Neraca Transaksi Berjalan/Current Account Deficit (CAD) Indonesia akan semakin menyempit tahun ini, sampai di 2% dari PDB. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi akan naik di tahun depan. Di tahun monyet api tersebut, IHSG akan berada di kisaran 5.600-6.200. Apa saja investasi yang layak dibidik? "Investor individu mulai investasi ke saham dan reksa dana baik saham dan campuran, karena IHSG kemungkinan naik di 2016," kata Senior Financial Advisor AAM and Associates Aidil Akbar saat ditemui di Dapur Sunda, Pacific Place, Jakarta, Rabu (23/12/2015).
Selain itu, Aidil menyebutkan, harga properti saat ini stagnan dan cenderung turun, membuka peluang untuk berinvestasi pada properti, mengingat apabila perbaikan ekonomi terjadi maka daya beli masyarakat meningkat dan harga properti akan kembali naik. "Properti mulai rebound disarankan ke residensial, terutama di bawah Rp 1 miliar, itu marketnya besarn" kata Aidil. Di samping itu, dolar AS yang diprediksi akan menguat dampak dari kenaikan suku bunga AS akan membuat harga emas dunia turun. Ini kesempatan untuk investasi pada emas ketika harga turun.
"Kalau Fed naikin suku bunganya, dolar menguat, di dunia itu hukum dolar berbanding terbalik dengan emas. Emas potensinya naik jangka pendek 1-2 tahun," ujar dia.
67% Angkatan Kerja Indonesia Lulusan SD dan SMP
Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri menyebut daya saing tenaga kerja asal Indonesia masih rendah. Salah satu penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan. "Daya saing tenaga kerja kita jadi persoalan besar. Ada 114 juta orang sekarang yang bekerja dari data BPS (Badan Pusat Statistik) Agustus lalu, sementara jumlah pengangguran terbuka ada 7,4 juta orang," kata Hanif di saat meresmikan data center di kantor Kemenaker, Jakarta, Rabu (23/12/2015).
Hanif menjelaskan, dari total angkatan tersebut, sebanyak 47% merupakan angkatan kerja lulusan Sekolah Dasar (SD), dan 20% merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). "Angkatan kerja kita tingkat pendidikan SD 47%, dan SMP 20%. Artinya sebanyak hampir 70% itu lulusan SD dan SMP. Padahal angkatan kerja itu bahan baku kita buat saingan di ASEAN. Dengan bahan baku seperti itu, bagaimana mau bersaing?," kata Hanif.
Untuk mengatasi pekerjaan rumah tersebut, lanjutnya, kementeriannya akan memperbanyak program pendidikan informal yang menekankan keterampilan agar bisa bersaing secara global, khusus dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
"Kalau pendidikan formal butuh waktu sangat lama. Di ASEAN kita peringkat 4, di dunia kita malah turun peringkat dari 134 jadi 137. ASEAN itu sudah jadi pasar tunggal yang mensyaratkan memiliki kemampuan dan kompetisi. Makanya, kita perbanyak pendidikan informal," tutupnya. Selama 6 tahun memimpin PT Pelabuhan II (Persero), RJ. Lino dikenal memiliki program pengembangan sumber daya manusia di sektor kepelabuhan. Hingga saat ini, Lino telah menyekolahkan 170-an karyawan Pelindo II dan anak usaha untuk mengambil program Master (S2) dan Doktoral (S3) ke kampus ternama di dunia.
"Sudah 170 orang dikirim berlajar S2 dan S3 di luar negri oleh Pak Lino," Kata Direktur Keuangan Pelindo II, Orias Petrus Moedak. Orias menilai mantan atasannya itu sangat peduli terhadap pengembangan sumber daya manusia. Lino ingin mempersiapkan karyawan muda dan potensial untuk menjadi pemimpin. Lino juga merekrut profesional dalam dan luar negeri untuk memimpin di induk dan anak perusahaan.
"Beliau kasih peluang kepada yang muda untuk memimpin. Beliau memang peduli terhadap pengembangan SDM," sebutnya. Terhadap karyawan, Lino sangat terbuka untuk berdiskusi dan menerima ide. Bila tak sependapat dengan Lino, mantan atasannya itu bisa menerima asalkan ada alasan yang kuat. "Beliau senang kerja sangat cepat. Kalau bilang nggak bisa, harus disertai alasan yang jelas. Kita bisa argumen dengan Pak Lino tapi harus ada alasan yang kuat," tambahnya.
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri mengatakan bukan hanya Indonesia saja yang bisa mengalami kesenjangan, tetapi dunia ketenagakerjaan juga. Menurut Hanif, saat ini banyak yang merasa was-was oleh masalah kesenjangan ekonomi di Indonesia yang cukup tinggi mencapai 0.4 persen.
Namun, kata dia, salah satu dari kesenjangan yang serius dan perlu diwaspadai adalah kesenjangan di lingkungan ketenagakerjaan. "Di kita (sektor ketenagakerjaan) masih ada kesenjangan. Bentuk kesenjangannya yaitu kesenjangan antara sektor informal dan sektor formal, antara tenaga kerja yang tua dan muda. Atau kesenjangan antara tenaga kerja di desa dan kota. Atau juga upah di sektor tertentu dan sektor lain," rinci Hanif di kantor Kementrian Ketenagakerjaan Rabu (23/12/2015).
Dia mengatakan, masalah kesenjangan ketenagakerjaan selama ini selalu dianggap sebagai isu pinggiran dan tidak menjadi perhatian khusus banyak pihak. Padahal, kata dia, menjelang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) masalah ketenagakerjaan akan menjadi faktor yang penting untuk meningkatkan daya saing. Kata dia, Di kondisi pasar global saat ini, setiap negara dituntut untuk memliki kemampuan dalam berkompetisi di setiap bidang. "Sedangkan daya saing kita sedang menurun. Di ASEAN memang berada di urutan ke-4, namun di dunia daya saing kita menurun dari urutan 134 ke 137," ujar dia. "Ini jadi tantangan besar. Selain dari tantangan kualitas tenaga kerja yang rendah. Dari 122 juta total tenaga kerja, 47 persen lulusan SD dan 20 persen itu SMP. Maka sudah bukan saatnya untuk tidak melihat masalah ketenagakerjaan sebagai isu pinggiran," pungkas Hanif.
Hanif menjelaskan, dari total angkatan tersebut, sebanyak 47% merupakan angkatan kerja lulusan Sekolah Dasar (SD), dan 20% merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). "Angkatan kerja kita tingkat pendidikan SD 47%, dan SMP 20%. Artinya sebanyak hampir 70% itu lulusan SD dan SMP. Padahal angkatan kerja itu bahan baku kita buat saingan di ASEAN. Dengan bahan baku seperti itu, bagaimana mau bersaing?," kata Hanif.
Untuk mengatasi pekerjaan rumah tersebut, lanjutnya, kementeriannya akan memperbanyak program pendidikan informal yang menekankan keterampilan agar bisa bersaing secara global, khusus dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
"Kalau pendidikan formal butuh waktu sangat lama. Di ASEAN kita peringkat 4, di dunia kita malah turun peringkat dari 134 jadi 137. ASEAN itu sudah jadi pasar tunggal yang mensyaratkan memiliki kemampuan dan kompetisi. Makanya, kita perbanyak pendidikan informal," tutupnya. Selama 6 tahun memimpin PT Pelabuhan II (Persero), RJ. Lino dikenal memiliki program pengembangan sumber daya manusia di sektor kepelabuhan. Hingga saat ini, Lino telah menyekolahkan 170-an karyawan Pelindo II dan anak usaha untuk mengambil program Master (S2) dan Doktoral (S3) ke kampus ternama di dunia.
"Sudah 170 orang dikirim berlajar S2 dan S3 di luar negri oleh Pak Lino," Kata Direktur Keuangan Pelindo II, Orias Petrus Moedak. Orias menilai mantan atasannya itu sangat peduli terhadap pengembangan sumber daya manusia. Lino ingin mempersiapkan karyawan muda dan potensial untuk menjadi pemimpin. Lino juga merekrut profesional dalam dan luar negeri untuk memimpin di induk dan anak perusahaan.
"Beliau kasih peluang kepada yang muda untuk memimpin. Beliau memang peduli terhadap pengembangan SDM," sebutnya. Terhadap karyawan, Lino sangat terbuka untuk berdiskusi dan menerima ide. Bila tak sependapat dengan Lino, mantan atasannya itu bisa menerima asalkan ada alasan yang kuat. "Beliau senang kerja sangat cepat. Kalau bilang nggak bisa, harus disertai alasan yang jelas. Kita bisa argumen dengan Pak Lino tapi harus ada alasan yang kuat," tambahnya.
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri mengatakan bukan hanya Indonesia saja yang bisa mengalami kesenjangan, tetapi dunia ketenagakerjaan juga. Menurut Hanif, saat ini banyak yang merasa was-was oleh masalah kesenjangan ekonomi di Indonesia yang cukup tinggi mencapai 0.4 persen.
Namun, kata dia, salah satu dari kesenjangan yang serius dan perlu diwaspadai adalah kesenjangan di lingkungan ketenagakerjaan. "Di kita (sektor ketenagakerjaan) masih ada kesenjangan. Bentuk kesenjangannya yaitu kesenjangan antara sektor informal dan sektor formal, antara tenaga kerja yang tua dan muda. Atau kesenjangan antara tenaga kerja di desa dan kota. Atau juga upah di sektor tertentu dan sektor lain," rinci Hanif di kantor Kementrian Ketenagakerjaan Rabu (23/12/2015).
Dia mengatakan, masalah kesenjangan ketenagakerjaan selama ini selalu dianggap sebagai isu pinggiran dan tidak menjadi perhatian khusus banyak pihak. Padahal, kata dia, menjelang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) masalah ketenagakerjaan akan menjadi faktor yang penting untuk meningkatkan daya saing. Kata dia, Di kondisi pasar global saat ini, setiap negara dituntut untuk memliki kemampuan dalam berkompetisi di setiap bidang. "Sedangkan daya saing kita sedang menurun. Di ASEAN memang berada di urutan ke-4, namun di dunia daya saing kita menurun dari urutan 134 ke 137," ujar dia. "Ini jadi tantangan besar. Selain dari tantangan kualitas tenaga kerja yang rendah. Dari 122 juta total tenaga kerja, 47 persen lulusan SD dan 20 persen itu SMP. Maka sudah bukan saatnya untuk tidak melihat masalah ketenagakerjaan sebagai isu pinggiran," pungkas Hanif.
Harga Air PDAM Akan Naik
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli bakal mengizinkan 50 perusahaan daerah air minum (PDAM) menaikkan harga air yang dijual ke masyarakat untuk memperbaiki kinerja keuangannya. Ia mengatakan hasil rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait terungkap bahwa sebagian besar PDAM selama ini mengalami kerugian akibat harga jual air yang tidak pernah naik selama puluhan tahun. Akibatnya meskipun masih beroperasi, banyak PDAM yang tidak bankable. H
“Hal ini mengakibatkan PDAM tidak bisa melakukan ekspansi. Padahal air ini kebutuhan sangat mendasar. Tapi kebanyakan PDAM ini merugi sehingga tidak punya kemampuan untuk menambah kapasitas,” ujar Rizal di kantornya, kemarin. Rizal membandingkan harga satu meter kubik air PDAM yang dijual seharga Rp 3 ribu dengan harga jual air kemasan produksi perusahaan swasta yang bisa mencapai Rp 800 ribu per kubik.
“Jadi return of capital-nya sangat kecil. Nah ini mesti dibenahi,” kata Rizal. Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di era Pemerintahan Abdurrahman Wahid tersebut menargetkan bisa membenahi keuangan 50 PDAM dalam dua tahun ke depan. Jika arahan perbaikan yang diberikannya terbukti berhasil, Rizal menyatakan bakal menyanggupi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membenahi 300 PDAM yang merugi ke depan.
Selain upaya menaikkan harga jual untuk mendongkrak pendapatan PDAM, Rizal tidak menutupi jika selama ini manajemen PDAM cenderung membiarkan terjadinya kebocoran air akibat perilaku menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam perusahaan. “Banyak dari PDAM-PDAM ini meteran saja tidak punya. Sehingga tidak ketahuan produksi berapa, distribusi berapa. Jadi tinggal dilaporkan bocor segini, ya duitnya ditilep lah. Ini kita akan rapikan,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Rizal akan membentuk Dewan Air Nasional. Dewan ini nantinya memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan penentuan harga (pricing) sehingga PDAM bisa menerima pendapatan yang sehat. Selain itu, Dewan Air Nasional juga akan menentukan standar kualitas air minum yang harus dimiliki oleh PDAM. “Kita ingin kualitas air yang lebih baik, yang lebih bagus sehingga rakyat sehat,” ujarnya.
Tak hanya itu, Rizal juga akan meminta PDAM untuk melakukan revaluasi aset mengingat aset PDAM banyak yang masih dicatat dengan harga historis. Selisih aset hasil revaluasi itu akan dimasukkan ke dalam modal sehingga akan memperkuat modal PDAM. Lebih lanjut, pemerintah juga akan merestrukturisasi utang PDAM. Bahkan, bagi PDAM yang terlilit utang pada negara, utangnya bisa dihapus untuk menyehatkan kondisi keuangannya.
“Beberapa dari PDAM ini terlibat dalam utang kepada pemerintah pusat yang bunga berbunga dari utang pokok berkembang menjadi berkali-kali. Kami juga akan melakukan restrukturisasi utang, termasuk me-write-off jika diperlukan,” kata Rizal. Setelah kondisi keuangan sehat, pemerintah akan mencarikan pembiayaan bagi PDAM untuk melakukan ekspansi. Dengan demikian, pasokan air minum bersih bisa menjangkau seluruh masyarakat. Disebutkan Rizal, saat ini hanya 45 persen dari total penduduk Indonesia yang mampu dijangkau PDAM.
“Kita akan carikan financing bagaimana supaya mereka itu bisa nambah kapasitas, ekspansi kapasitas. Termasuk di dalamnya meningkatkan jaringan,” ujarnya. Pengusaha penyedia Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menyesalkan usulan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sistem Penyediaan Air Minum (RPP SPAM) yang muncul akibat pembatalan Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Pasalnya RPP itu hanya mengizinkan distribusi air minum dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pengusaha mengklaim bahwa poin RPP tersebut tak sejalan dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Februari kemarin. Sebagai tindak lanjut, pengusaha menginginkan pemerintah untuk merevisi kembali RPP tersebut karena sudah banyak swasta yang membuat perjanjian pinjaman dengan bank untuk masuk ke dalam pengusahaan distribusi air SPAM.
"Sekarang yang kami sesalkan adalah distribusi SPAM di dalam RPP itu, kenapa harus dengan BUMN dan BUMD padahal dalam poin putusan MK tak disebutkan hal tersebut? Padahal beberapa anggota kami sudah mendapat pinjaman perbankan untuk melakukan usaha itu," jelas M. Rahmat, anggota Persatuan Perusahaan Air Minum (Perpamsi) di Jakarta, Kamis (18/6). Ia mengatakan, kerjasama dengan pihak perbankan ini sudah dilaksanakan sebelum pembatalan UU tersebut keluar, dan perbankan kini ragu-ragu memberikan pembiayaan karena mereka harus menyalurkan uang ke lembaga yang bukan pihak kedua dalam perjanjian sebelumnya.
"Gagalnya kerjasama dengan perbankan akibat RPP ini sangat disesalkan padahal kami sudah melobi bank sejak lama. Kalau pembiayaan tidak jadi, tidak ada proyek lagi, kami makin rugi," tambahnya. Selain masalah gagalnya pembiayaan, pengusaha SPAM juga menyayangkan adanya pelarangan kontrak pemerintah dan swasta (KPS) di dalam penyediaan air minum bagi publik. Rahmat mengatakan, selama ini hanya terdapat satu proyek SPAM dengan sistem kerjasama pemerintah swasta (KPS) dimana pihak swasta sebagai pemilik dominan, sehingga pembatalan UU Nomor 7 tahun 2004 tersebut dampaknya tak begitu signifikan terhadap pertambahan kelolaan air oleh BUMD.
"Untuk KPS yang swastanya mendominasi, di Indonesia itu hanya satu dan demi memenuhi air bersih di lima kecamatan di Tangerang. Kawasan tersebut dijadikan KPS karena PDAM setempat tidak mampu menjangkau lima kecamatan tersebut, nah kalau itu dihentikan apakah PDAM sudah siap? Selain itu kalau dihentikan, pengelolaan air yang nantinya harus dialihkan ke BUMD juga cuma kecil, hanya 1.300 meter kubik per detik," terangnya.
Selain di Tangerang, ia mengatakan bahwa penghapusan beleid ini juga secara langsung telah membatalkan tender bagi dua proyek pengelolaan SPAM secara KPS yang akan dilangsungkan di Lampung dan Semarang Barat. Rahmat tak mengetahui secara pasti berapa nilai investasi SPAM yang batal secara total, tapi untuk investasi SPAM di Lampung nilainya mencapai Rp 2 triliun.
"Di saat pemerintah tak bisa memenuhi air bersih bagi publik, kami yang mau membantu malah tidak diperbolehkan. Semoga RPP-nya cepat diubah, dan untungnya sampai sekarang RPP tersebut belum lolos dari Kementerian Hukum dan HAM," tegasnya. Ia mengatakan, sejauh ini pemerintah baru mampu menyediakan 6,4 juta meter kubik per tahun air bersih, atau baru memenuhi 20 persen dari kebutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga secara keseluruhan. Bahkan dari data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dipegang olehnya, hanya 48 persen dari PDAM tersebut yang memiliki kondisi baik.
Sebagai informasi, dengan dibatalkannya UU Nomor 7 tahun 2004, maka pengelolaan sumber daya air kembali mengacu pada UU Nomor 11 tahun 1974. Dengan demikian, pengusahaan sumber daya air oleh swasta atau KPS baru ke depannya sudah tidak memiliki dasar hukum lagi.
“Hal ini mengakibatkan PDAM tidak bisa melakukan ekspansi. Padahal air ini kebutuhan sangat mendasar. Tapi kebanyakan PDAM ini merugi sehingga tidak punya kemampuan untuk menambah kapasitas,” ujar Rizal di kantornya, kemarin. Rizal membandingkan harga satu meter kubik air PDAM yang dijual seharga Rp 3 ribu dengan harga jual air kemasan produksi perusahaan swasta yang bisa mencapai Rp 800 ribu per kubik.
“Jadi return of capital-nya sangat kecil. Nah ini mesti dibenahi,” kata Rizal. Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di era Pemerintahan Abdurrahman Wahid tersebut menargetkan bisa membenahi keuangan 50 PDAM dalam dua tahun ke depan. Jika arahan perbaikan yang diberikannya terbukti berhasil, Rizal menyatakan bakal menyanggupi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membenahi 300 PDAM yang merugi ke depan.
Selain upaya menaikkan harga jual untuk mendongkrak pendapatan PDAM, Rizal tidak menutupi jika selama ini manajemen PDAM cenderung membiarkan terjadinya kebocoran air akibat perilaku menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam perusahaan. “Banyak dari PDAM-PDAM ini meteran saja tidak punya. Sehingga tidak ketahuan produksi berapa, distribusi berapa. Jadi tinggal dilaporkan bocor segini, ya duitnya ditilep lah. Ini kita akan rapikan,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Rizal akan membentuk Dewan Air Nasional. Dewan ini nantinya memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan penentuan harga (pricing) sehingga PDAM bisa menerima pendapatan yang sehat. Selain itu, Dewan Air Nasional juga akan menentukan standar kualitas air minum yang harus dimiliki oleh PDAM. “Kita ingin kualitas air yang lebih baik, yang lebih bagus sehingga rakyat sehat,” ujarnya.
Tak hanya itu, Rizal juga akan meminta PDAM untuk melakukan revaluasi aset mengingat aset PDAM banyak yang masih dicatat dengan harga historis. Selisih aset hasil revaluasi itu akan dimasukkan ke dalam modal sehingga akan memperkuat modal PDAM. Lebih lanjut, pemerintah juga akan merestrukturisasi utang PDAM. Bahkan, bagi PDAM yang terlilit utang pada negara, utangnya bisa dihapus untuk menyehatkan kondisi keuangannya.
“Beberapa dari PDAM ini terlibat dalam utang kepada pemerintah pusat yang bunga berbunga dari utang pokok berkembang menjadi berkali-kali. Kami juga akan melakukan restrukturisasi utang, termasuk me-write-off jika diperlukan,” kata Rizal. Setelah kondisi keuangan sehat, pemerintah akan mencarikan pembiayaan bagi PDAM untuk melakukan ekspansi. Dengan demikian, pasokan air minum bersih bisa menjangkau seluruh masyarakat. Disebutkan Rizal, saat ini hanya 45 persen dari total penduduk Indonesia yang mampu dijangkau PDAM.
“Kita akan carikan financing bagaimana supaya mereka itu bisa nambah kapasitas, ekspansi kapasitas. Termasuk di dalamnya meningkatkan jaringan,” ujarnya. Pengusaha penyedia Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menyesalkan usulan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sistem Penyediaan Air Minum (RPP SPAM) yang muncul akibat pembatalan Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Pasalnya RPP itu hanya mengizinkan distribusi air minum dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pengusaha mengklaim bahwa poin RPP tersebut tak sejalan dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Februari kemarin. Sebagai tindak lanjut, pengusaha menginginkan pemerintah untuk merevisi kembali RPP tersebut karena sudah banyak swasta yang membuat perjanjian pinjaman dengan bank untuk masuk ke dalam pengusahaan distribusi air SPAM.
"Sekarang yang kami sesalkan adalah distribusi SPAM di dalam RPP itu, kenapa harus dengan BUMN dan BUMD padahal dalam poin putusan MK tak disebutkan hal tersebut? Padahal beberapa anggota kami sudah mendapat pinjaman perbankan untuk melakukan usaha itu," jelas M. Rahmat, anggota Persatuan Perusahaan Air Minum (Perpamsi) di Jakarta, Kamis (18/6). Ia mengatakan, kerjasama dengan pihak perbankan ini sudah dilaksanakan sebelum pembatalan UU tersebut keluar, dan perbankan kini ragu-ragu memberikan pembiayaan karena mereka harus menyalurkan uang ke lembaga yang bukan pihak kedua dalam perjanjian sebelumnya.
"Gagalnya kerjasama dengan perbankan akibat RPP ini sangat disesalkan padahal kami sudah melobi bank sejak lama. Kalau pembiayaan tidak jadi, tidak ada proyek lagi, kami makin rugi," tambahnya. Selain masalah gagalnya pembiayaan, pengusaha SPAM juga menyayangkan adanya pelarangan kontrak pemerintah dan swasta (KPS) di dalam penyediaan air minum bagi publik. Rahmat mengatakan, selama ini hanya terdapat satu proyek SPAM dengan sistem kerjasama pemerintah swasta (KPS) dimana pihak swasta sebagai pemilik dominan, sehingga pembatalan UU Nomor 7 tahun 2004 tersebut dampaknya tak begitu signifikan terhadap pertambahan kelolaan air oleh BUMD.
"Untuk KPS yang swastanya mendominasi, di Indonesia itu hanya satu dan demi memenuhi air bersih di lima kecamatan di Tangerang. Kawasan tersebut dijadikan KPS karena PDAM setempat tidak mampu menjangkau lima kecamatan tersebut, nah kalau itu dihentikan apakah PDAM sudah siap? Selain itu kalau dihentikan, pengelolaan air yang nantinya harus dialihkan ke BUMD juga cuma kecil, hanya 1.300 meter kubik per detik," terangnya.
Selain di Tangerang, ia mengatakan bahwa penghapusan beleid ini juga secara langsung telah membatalkan tender bagi dua proyek pengelolaan SPAM secara KPS yang akan dilangsungkan di Lampung dan Semarang Barat. Rahmat tak mengetahui secara pasti berapa nilai investasi SPAM yang batal secara total, tapi untuk investasi SPAM di Lampung nilainya mencapai Rp 2 triliun.
"Di saat pemerintah tak bisa memenuhi air bersih bagi publik, kami yang mau membantu malah tidak diperbolehkan. Semoga RPP-nya cepat diubah, dan untungnya sampai sekarang RPP tersebut belum lolos dari Kementerian Hukum dan HAM," tegasnya. Ia mengatakan, sejauh ini pemerintah baru mampu menyediakan 6,4 juta meter kubik per tahun air bersih, atau baru memenuhi 20 persen dari kebutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga secara keseluruhan. Bahkan dari data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dipegang olehnya, hanya 48 persen dari PDAM tersebut yang memiliki kondisi baik.
Sebagai informasi, dengan dibatalkannya UU Nomor 7 tahun 2004, maka pengelolaan sumber daya air kembali mengacu pada UU Nomor 11 tahun 1974. Dengan demikian, pengusahaan sumber daya air oleh swasta atau KPS baru ke depannya sudah tidak memiliki dasar hukum lagi.
Serikat Buruh PT. Telkom Tuntut Manajemen Pertahankan Laba
Serikat Karyawan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) meminta manajemen untuk mempertahankan kinerja positifnya tahun depan. Setelah perusahaan telekomunikasi pelat merah tersebut menjadi satu-satunya operator yang berhasil mempertahankan kinerja positif dalam tiga tahun terakhir.
Dukungan tersebut dituangkan Serikat Karyawan dengan menyetujui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) VI bersama manajemen perusahaan beberapa waktu lalu. “Jika perundingan PKB sebelumnya memakan waktu lama bahkan sampai bertahun-tahun, pada PKB VI prosesnya relatif cepat. Manajemen dan karyawan Telkom saat ini memiliki visi dan misi yang sama dalam memajukan perusahaan dan memberikan yang terbaik untuk pelanggan,” ungkap Ketua Sekar Telkom Syahrul Akhyar, di Jakarta, Rabu (23/12).
Syahrul mengatakan, persaingan di industri telekomunikasi tahun depan akan semakin menantang dan sulit. Telkom menurutnya harus mampu mempertahankan pertumbuhan di tengah kompetisi yang ketat dengan produk dan layanan alternatif dari kompetitor. Tanpa strategi yang baik dan dukungan karyawan, para pelanggan dapat beralih ke produk alternatif tersebut. "Sekar Telkom mendukung target perusahaan dan memonitor proses pencapaiannya baik dalam pelayanan kepada pelanggan maupun operasional,” katanya.
Ditambahkannya, dalam implementasinya di lapangan, Sekar pun turut terjun untuk membantu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan sekaligus memonitor agar transparansi informasi berlangsung dengan benar. Tak hanya itu, dukungan tenaga dan pemikiran juga diberikan agar layanan kepada pelanggan senantiasa meningkat baik dari sisi kualitas maupun proses operasional yang transparan mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik dan benar.
“Sekar Telkom dari Sabang sampai Merauke selalu terlibat aktif di lapangan dalam menjaga dan memastikan setiap layanan Telkom dapat diberikan dengan baik serta selalu memberikan masukan setiap saat kepada manajemen,” jelasnya.
Sampai September 2015, emiten dengan kode saham TLKM berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 11,54 triliun atau naik tipis sekitar 2,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 11,26 triliun.
Dukungan tersebut dituangkan Serikat Karyawan dengan menyetujui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) VI bersama manajemen perusahaan beberapa waktu lalu. “Jika perundingan PKB sebelumnya memakan waktu lama bahkan sampai bertahun-tahun, pada PKB VI prosesnya relatif cepat. Manajemen dan karyawan Telkom saat ini memiliki visi dan misi yang sama dalam memajukan perusahaan dan memberikan yang terbaik untuk pelanggan,” ungkap Ketua Sekar Telkom Syahrul Akhyar, di Jakarta, Rabu (23/12).
Syahrul mengatakan, persaingan di industri telekomunikasi tahun depan akan semakin menantang dan sulit. Telkom menurutnya harus mampu mempertahankan pertumbuhan di tengah kompetisi yang ketat dengan produk dan layanan alternatif dari kompetitor. Tanpa strategi yang baik dan dukungan karyawan, para pelanggan dapat beralih ke produk alternatif tersebut. "Sekar Telkom mendukung target perusahaan dan memonitor proses pencapaiannya baik dalam pelayanan kepada pelanggan maupun operasional,” katanya.
Ditambahkannya, dalam implementasinya di lapangan, Sekar pun turut terjun untuk membantu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan sekaligus memonitor agar transparansi informasi berlangsung dengan benar. Tak hanya itu, dukungan tenaga dan pemikiran juga diberikan agar layanan kepada pelanggan senantiasa meningkat baik dari sisi kualitas maupun proses operasional yang transparan mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik dan benar.
“Sekar Telkom dari Sabang sampai Merauke selalu terlibat aktif di lapangan dalam menjaga dan memastikan setiap layanan Telkom dapat diberikan dengan baik serta selalu memberikan masukan setiap saat kepada manajemen,” jelasnya.
Sampai September 2015, emiten dengan kode saham TLKM berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 11,54 triliun atau naik tipis sekitar 2,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 11,26 triliun.
WTO Berikan Dispensasi Pada Indonesia Untuk Lakukan Proteksi Dagang
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memberikan kewenangan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menaikkan tarif bea masuk jika importasi komoditas tertentu melonjak. Keputusan tersebut disepakati dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-10 yang berlangsung di Nairobi, Kenya pada 15-19 Desember 2015.
Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional (KPI) Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi menjelaskan dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO tahun ini, Indonesia sebagai koordinator kelompok negara berkembang (G-33) berperan penting dalam meloloskan kesepakatan mengenai mekanisme perlindungan khusus atau Special Safeguard Mechanism (SSM) dan penimbunan stok dalam rangka ketahanan pangan (public stock holding for security purposes).
Menurutnya, dengan lahirnya kesepakatan WTO tersebut, maka negara-negara berkembang punya kewenangan internasional untuk menaikkan tarif bea masuk jika terdapat lonjakan impor atas komoditas tertentu. "Yang tidak kalah penting adalah kesepakatan yang dicapai dalam Paket Nairobi sudah sejalan dengan posisi nasional Indonesia dalam rangka memperkuat sistem perdagangan multilateral di bawah koordinasi WTO," ujar Bachrul di Jakarta, Rabu (23/12).
Terdapat enam keputusan menteri dalam konferensi WTO kali ini (Paket Nairobi) yang terkait dengan sektor pertanian, antara lain menyangkut dengan kompetisi ekspor, special safeguard mechanism (SSM), public stock holding for security purposes (PSH) and cotton. Lalu disepakati pula mengenai fasilitas bagi negara-negara yang kurang berkembang (Least Development Countries), yang terdiri dari dua elemen berupa preferensi Rules of Origin (ROO) dan preferensi sektor jasa.
Bachrul menilai keputusan para menteri WTO ini merupakan pencapaian terbesar dalam 20 tahun terakhir. Perundingan pertanian adalah pengurangan dan penghapusan subsidi ekspor pertanian. Menurutnya, selama ini negara-negara anggota WTO khususnya negara berkembang dan kurang berkembang gencar menuntut penghapusan subsidi ekspor pertanian di negara maju karena ditengarai mendistorsi pasar pertanian global. Kebijakan itu dinilai memberikan dampak negatif bagi produk negara berkembang dan kurang berkembang.
“Apa yang dibahas dan disepakati oleh anggota WTO di Nairobi merupakan bukti bahwa semua anggota dapat memberikan fleksibilitas dan komitmen untuk mencapai hasil bersama. Yang akan dinikmati semua penduduk dunia, baik pengusaha, petani konsumen dan pemerintah,” tuturnya.
Para menteri WTO dalam forum internasional itu mendesak negara maju untuk segera menghapus berbagai bentuk subsidi ekspor yang diberikan kepada petani. Sementara negara berkembang masih diberikan waktu hingga 2018 dan 2023 untuk komponen subsidi promosi dan transportasi. Sedangkan untuk negara-negara yang kurang berkembang (LDCs) diberikan kerangka waktu yang lebih lama
Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional (KPI) Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi menjelaskan dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO tahun ini, Indonesia sebagai koordinator kelompok negara berkembang (G-33) berperan penting dalam meloloskan kesepakatan mengenai mekanisme perlindungan khusus atau Special Safeguard Mechanism (SSM) dan penimbunan stok dalam rangka ketahanan pangan (public stock holding for security purposes).
Menurutnya, dengan lahirnya kesepakatan WTO tersebut, maka negara-negara berkembang punya kewenangan internasional untuk menaikkan tarif bea masuk jika terdapat lonjakan impor atas komoditas tertentu. "Yang tidak kalah penting adalah kesepakatan yang dicapai dalam Paket Nairobi sudah sejalan dengan posisi nasional Indonesia dalam rangka memperkuat sistem perdagangan multilateral di bawah koordinasi WTO," ujar Bachrul di Jakarta, Rabu (23/12).
Terdapat enam keputusan menteri dalam konferensi WTO kali ini (Paket Nairobi) yang terkait dengan sektor pertanian, antara lain menyangkut dengan kompetisi ekspor, special safeguard mechanism (SSM), public stock holding for security purposes (PSH) and cotton. Lalu disepakati pula mengenai fasilitas bagi negara-negara yang kurang berkembang (Least Development Countries), yang terdiri dari dua elemen berupa preferensi Rules of Origin (ROO) dan preferensi sektor jasa.
Bachrul menilai keputusan para menteri WTO ini merupakan pencapaian terbesar dalam 20 tahun terakhir. Perundingan pertanian adalah pengurangan dan penghapusan subsidi ekspor pertanian. Menurutnya, selama ini negara-negara anggota WTO khususnya negara berkembang dan kurang berkembang gencar menuntut penghapusan subsidi ekspor pertanian di negara maju karena ditengarai mendistorsi pasar pertanian global. Kebijakan itu dinilai memberikan dampak negatif bagi produk negara berkembang dan kurang berkembang.
“Apa yang dibahas dan disepakati oleh anggota WTO di Nairobi merupakan bukti bahwa semua anggota dapat memberikan fleksibilitas dan komitmen untuk mencapai hasil bersama. Yang akan dinikmati semua penduduk dunia, baik pengusaha, petani konsumen dan pemerintah,” tuturnya.
Para menteri WTO dalam forum internasional itu mendesak negara maju untuk segera menghapus berbagai bentuk subsidi ekspor yang diberikan kepada petani. Sementara negara berkembang masih diberikan waktu hingga 2018 dan 2023 untuk komponen subsidi promosi dan transportasi. Sedangkan untuk negara-negara yang kurang berkembang (LDCs) diberikan kerangka waktu yang lebih lama
Tuesday, December 22, 2015
26 Pabrik Pengolahan Sawit Dibangun di Kalimantan Timur
Sebanyak 26 pabrik pengolahan kelapa sawit akan dibangun di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2016 guna menjawab permasalahan kelebihan pasok dikawasan tersebut. "Apabila 26 pabrik ini terbangun, akan menambah jumlah pabrik pengolahan minyak kelapa sawit yang beroperasi di Kaltim menjadi 87 pabrik," ujar Kepala Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Kaltim, Etnawati di Samarinda, selasa (22/12).
Etna menuturkan, hingga akhir tahun ini terdapat 61 pabrik pengolahan minyak sawit di Kaltim, dengan total kapasitas produksi mencapai 3.335 ton tandan buah segar (TBS) per jam. Menurutnya, 61 pabrik pengolahan kelapa sawit tersebut tersebar di tujuh kabupaten, yakni di Kabupaten Paser 18 pabrik, Penajam Paser Utara tiga pabrik, Kutai Timur 22 pabrik, Kutai Kartanegara 10 pabrik, Kutai Barat satu pabrik, dan Berau tujuh pabrik.
Sementara untuk jumlah perusahaan, Etna menambahkan, saat ini terdapat 301 perusahaan sawit di Kaltim. Sebanyak 199 perusahaan mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 2,54 juta hektar, sedangkan 124 perusahaan lainnya hanya memiliki Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1,05 juta hektar.
Untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim, Etna mengatakan Pemerintah Kaltim tengah menggalakkan kemitraan perusahaan dengan warga melalui sistem petani plasma, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 tahun 2013. "Perkebunan swadaya masyarakat dan plasma yang sudah terbangun mencapai 109.166 hektar, baik yang dikelola secara mandiri di lahan milik warga masyarakat maupun kebun kemitraan masyarakat dengan perusahaan besar swasta atau milik negara," tuturnya.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan akan segera menyeleksi tiga kandidat kawasan industri yang sudah ada (existing) untuk dijadikan kawasan industri khusus hilirisasi kelapa sawit atau Palm Oil Industrial Zone (POIZ). Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Panggah Susanto mengatakan bahwa penentuan lokasi industri tersebut merupakan salah satu poin kesepakatan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOC) yang dilakukan Indonesia dan Malaysia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Hal ini dilakukan sebagai upaya bersama dengan Malaysia untuk menguasai pasar produk hilir kelapa sawit di Asia.
"Kedua belah negara sepakat untuk meningkatkan produksi hilirisasi kelapa sawit yang akan diekspor ke Asia Tenggara dan negara-negara 'Tan Brothers' seperti Pakistan, Kirgizitan, dan lainnya. Makanya kedua negara fokus menciptakan sebuah kawasan yang ditetapkan khusus untuk hilirisasi kelapa sawit dan inilah yang menjadi tugas Kemenperin," jelas Panggah di Jakarta, Jumat (18/12).
Lebih lanjut, Panggah mengatakan jika pemerintah Indonesia telah menunjuk Boston Consulting Group (BCG) untuk mengkaji penentuan lokus PIOZ. Dari hasil kajian itu, diseleksi tiga kawasan industri existing yaitu Sei Mangkei yang dikelola PT Perkebunan Nasional (PTPN) III, Kawasan Industri Dumai yang dikelola oleh Grup Wilmar, dan Kalimantan Timur Industrial Estate yang dikelola oleh PT Pupuk Kaltim (PKT).
Kemenperin memilih kawasan industri existing karena infrastrukturnya telah tersedia dan kepercayaan tenant-tenant sebelumnya untuk berinvestasi di dalamnya. Pasalnya, nanti di dalam lokasi tersebut akan diproduksi empat jenis produk hilir kelapa sawit yaitu oleochemical, oleofood, bioenergi, dan juga advanced material di satu lokasi saja.
"Beberapa kriteria kawasan industri yang kami pilih adalah ketersediaan gas dan harganya, akses ke pelayaran internasional, serta efisiensi biaya yang bisa diciptakan. Tentunya bagi kawasan industri yang dipilih bisa mendapat manfaat, karena kan nanti banyak investor yang masuk ke situ," tambah Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kemenperin, Imam Haryono di lokasi yang sama.
Namun, Kemenperin belum menentukan kapan tepatnya kawasan industri itu dipilih karena saat ini masih dalam masa penilaian. Imam mengatakan, saat ini fokus kedua negara adalah menyamakan standar minyak kelapa sawit Indonesia (Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO) dengan standar Malaysia (Malaysia Sustainable Palm Oil/MSPO) agar produk hilir kedua negara memiliki bahan baku dengan standar yang sama.
"Kita fokus ke persamaan standar dulu lalu habis itu kita tentukan lokasinya dimana. Semoga dengan ini kita bisa meningkatkan ekspor produk hilir kelapa sawit, harapannya itu saja," jelasnya. Merujuk data Kementerian Perindustrian, ekspor produk olahan kelapa sawit dan kelapa sawit sepanjang Januari hingga September 2015 berada di angka US$ 14,03 miliar atau turun 10,03 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 15,59 miliar. Angka tersebut berkontribusi 53,59 persen dari ekspor produk industri agro sebesar US$ 26,18 miliar di periode yang sama.
Etna menuturkan, hingga akhir tahun ini terdapat 61 pabrik pengolahan minyak sawit di Kaltim, dengan total kapasitas produksi mencapai 3.335 ton tandan buah segar (TBS) per jam. Menurutnya, 61 pabrik pengolahan kelapa sawit tersebut tersebar di tujuh kabupaten, yakni di Kabupaten Paser 18 pabrik, Penajam Paser Utara tiga pabrik, Kutai Timur 22 pabrik, Kutai Kartanegara 10 pabrik, Kutai Barat satu pabrik, dan Berau tujuh pabrik.
Sementara untuk jumlah perusahaan, Etna menambahkan, saat ini terdapat 301 perusahaan sawit di Kaltim. Sebanyak 199 perusahaan mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 2,54 juta hektar, sedangkan 124 perusahaan lainnya hanya memiliki Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1,05 juta hektar.
Untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim, Etna mengatakan Pemerintah Kaltim tengah menggalakkan kemitraan perusahaan dengan warga melalui sistem petani plasma, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 tahun 2013. "Perkebunan swadaya masyarakat dan plasma yang sudah terbangun mencapai 109.166 hektar, baik yang dikelola secara mandiri di lahan milik warga masyarakat maupun kebun kemitraan masyarakat dengan perusahaan besar swasta atau milik negara," tuturnya.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan akan segera menyeleksi tiga kandidat kawasan industri yang sudah ada (existing) untuk dijadikan kawasan industri khusus hilirisasi kelapa sawit atau Palm Oil Industrial Zone (POIZ). Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Panggah Susanto mengatakan bahwa penentuan lokasi industri tersebut merupakan salah satu poin kesepakatan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOC) yang dilakukan Indonesia dan Malaysia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Hal ini dilakukan sebagai upaya bersama dengan Malaysia untuk menguasai pasar produk hilir kelapa sawit di Asia.
"Kedua belah negara sepakat untuk meningkatkan produksi hilirisasi kelapa sawit yang akan diekspor ke Asia Tenggara dan negara-negara 'Tan Brothers' seperti Pakistan, Kirgizitan, dan lainnya. Makanya kedua negara fokus menciptakan sebuah kawasan yang ditetapkan khusus untuk hilirisasi kelapa sawit dan inilah yang menjadi tugas Kemenperin," jelas Panggah di Jakarta, Jumat (18/12).
Lebih lanjut, Panggah mengatakan jika pemerintah Indonesia telah menunjuk Boston Consulting Group (BCG) untuk mengkaji penentuan lokus PIOZ. Dari hasil kajian itu, diseleksi tiga kawasan industri existing yaitu Sei Mangkei yang dikelola PT Perkebunan Nasional (PTPN) III, Kawasan Industri Dumai yang dikelola oleh Grup Wilmar, dan Kalimantan Timur Industrial Estate yang dikelola oleh PT Pupuk Kaltim (PKT).
Kemenperin memilih kawasan industri existing karena infrastrukturnya telah tersedia dan kepercayaan tenant-tenant sebelumnya untuk berinvestasi di dalamnya. Pasalnya, nanti di dalam lokasi tersebut akan diproduksi empat jenis produk hilir kelapa sawit yaitu oleochemical, oleofood, bioenergi, dan juga advanced material di satu lokasi saja.
"Beberapa kriteria kawasan industri yang kami pilih adalah ketersediaan gas dan harganya, akses ke pelayaran internasional, serta efisiensi biaya yang bisa diciptakan. Tentunya bagi kawasan industri yang dipilih bisa mendapat manfaat, karena kan nanti banyak investor yang masuk ke situ," tambah Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kemenperin, Imam Haryono di lokasi yang sama.
Namun, Kemenperin belum menentukan kapan tepatnya kawasan industri itu dipilih karena saat ini masih dalam masa penilaian. Imam mengatakan, saat ini fokus kedua negara adalah menyamakan standar minyak kelapa sawit Indonesia (Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO) dengan standar Malaysia (Malaysia Sustainable Palm Oil/MSPO) agar produk hilir kedua negara memiliki bahan baku dengan standar yang sama.
"Kita fokus ke persamaan standar dulu lalu habis itu kita tentukan lokasinya dimana. Semoga dengan ini kita bisa meningkatkan ekspor produk hilir kelapa sawit, harapannya itu saja," jelasnya. Merujuk data Kementerian Perindustrian, ekspor produk olahan kelapa sawit dan kelapa sawit sepanjang Januari hingga September 2015 berada di angka US$ 14,03 miliar atau turun 10,03 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 15,59 miliar. Angka tersebut berkontribusi 53,59 persen dari ekspor produk industri agro sebesar US$ 26,18 miliar di periode yang sama.
Tidak Ingin Jual BBM Terlalu Murah Di Dalam Negeri, Pemerintah Akan Tetapkan Harga Bawah BBM
Pemerintah akan menerapkan ambang batas atas dan batas bawah harga (ceiling price) bahan bakar minyak (BBM) per Januari 2016 akibat trend penurunan harga minyak mentah dunia secara terus menerus dan ini membatalkan keputusan Pemerintah sebelumnya yang akan menyesuaikan harga jual BBM sesuai harga minyak dunia. Apabila harga riil BBM lebih rendah dari harga jual patokannya, maka selisih lebihnya masuk ke kas negara sebagai dana cadangan. Sebaliknya, jika harga riil BBM lebih tinggi dari harga patokan, maka kekurangannya akan ditutup dari dana cadangan tersebut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said menjelaskan dana cadangan bisa digunakan pemerintah untuk mengantisipasi tekanan fiskal yang mungkin muncul akibat fluktuasi harga minyak di masa mendatang. Intinya, dana cadangan BBM yang terkumpul nantinya dapat digunakan oleh pemerintah untuk menambal selisih kurang jika harga riil BBM melampaui harga jual patokannya.
"Ada batas atas dan batas bawah. Kalau (harga BBM riil) di bawah (harga jual patokan), selisihnya kita simpan. Dengan uang yang kita simpan kita bisa jaga stabilitas dan ini opsi yang mungkin paling pas untuk diterapkan," ujar Sudirman di Jakarta, Selasa (22/12). Menurut Sudirman, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan tengah menghitung harga jual patokan BBM yang pas untuk diberlakukan mulai Januari 2016. Karenanya, ia belum bisa menyebutkan harga patokan BBM di masa depan.
"Angkanya berapa saya belum bisa kasih penjelasan. Jangan kita berspekulasi dengan angka sampai benar-benar juga putuskan. Saya kira tidak lama lagi dan mungkin dua tiga hari ke depan kita putuskan," tuturnya. Sebelumnya, Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi mengisyaratkan penurunan harga jual BBM jenis solar dan premium pada pekan ini. Kebijakan ini dikaji menyusul turunnya harga minyak di bursa Singapura atau Mean of Plats Singapore (MOPS) dan di pasar dunia.
"Lihat sendiri harganya seperti apa. Nanti biar pak Menteri yang menjelaskan (mengumumkan)," ujar Agus di Jakarta, Jumat (17/12). Menyikapi penurunan harga minyak dunia, pemerintah telah beberapa kali menerapkan pola penentuan harga jual, mulai dari per satu bulan, tiga bulan, hingga enam bulan sekali. Untuk menekan potensi inflasi, Kementerian ESDM telah memilih pola penentuan harga BBM per tiga bulan sekali, yang terangkum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM.
"Kebijakan harga BBM kita saat ini premium tidak disubsidi, solar disubsidi Rp 1.000 per liter dan minyak tanah Rp 2.500 per liter. Dan kita ketahui bersama, akhirnya pemerintah mengambil opsi untuk menentukan harga BBM yang mengacu dari harga minyak tiga bulan lalu. Jadi tunggu saja keputusannya (harga baru)," tutur Adi.
Mekanisme penerapan ceiling price harga BBM sebenarnya sudah mengemuka sejak beberapa tahun yang lalu. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan pernah membuat kajian soal itu, tetapi tak kunjung terlaksana di era pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pemerintah akan mengumumkan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) penugasan untuk periode penjualan Januari-Maret 2016 besok, Rabu (23/12)
Harga premium dipastikan turun sekitar Rp200-300 per liter dari posisi saat ini Rp7.400 per liter. Sedangkan harga solar dipastikan turun lebih dari Rp500 per liter dari posisi saat ini Rp6.700 per liter. "Turun semua. Premium sekitar Rp 200-300 per liter dan solar lebih dari Rp 500 per liter," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja puja, di Jakarta, Selasa (22/12).
Sebelumnya, Menteri energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said telah mengisyaratkan keputusan penurunan harga BBM diputuskan sebelum pergantian tahun. Menurutnya, keputusan itu tak lepas dari tren penurunan harga minyak dunia yang berlangsung belakangan ini. "Saya kira sebelum akhir tahun kita sudah mesti putuskan gimana harga BBM. Tapi hampir dipastikan memang akan turun harga," ujarnya.
Selain menurunkan harga jual BBM, Sudirman bilang pemerintah juga akan menerapkan ambang batas atas dan batas bawah harga (ceiling price) BBM per Januari 2016. Apabila harga riil BBM lebih rendah dari harga jual patokannya, katanya maka selisih lebihnya masuk ke kas negara sebagai dana cadangan. Sebaliknya, jika harga riil BBM lebih tinggi dari harga patokan, maka kekurangannya akan ditutup dari dana cadangan tersebut.
"Ada batas atas dan batas bawah. Kalau (harga BBM riil) di bawah (harga jual patokan), selisihnya kita simpan. Dengan uang yang kita simpan kita bisa jaga stabilitas dan ini opsi yang mungkin paling pas untuk diterapkan," ujar Sudirman.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said menjelaskan dana cadangan bisa digunakan pemerintah untuk mengantisipasi tekanan fiskal yang mungkin muncul akibat fluktuasi harga minyak di masa mendatang. Intinya, dana cadangan BBM yang terkumpul nantinya dapat digunakan oleh pemerintah untuk menambal selisih kurang jika harga riil BBM melampaui harga jual patokannya.
"Ada batas atas dan batas bawah. Kalau (harga BBM riil) di bawah (harga jual patokan), selisihnya kita simpan. Dengan uang yang kita simpan kita bisa jaga stabilitas dan ini opsi yang mungkin paling pas untuk diterapkan," ujar Sudirman di Jakarta, Selasa (22/12). Menurut Sudirman, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan tengah menghitung harga jual patokan BBM yang pas untuk diberlakukan mulai Januari 2016. Karenanya, ia belum bisa menyebutkan harga patokan BBM di masa depan.
"Angkanya berapa saya belum bisa kasih penjelasan. Jangan kita berspekulasi dengan angka sampai benar-benar juga putuskan. Saya kira tidak lama lagi dan mungkin dua tiga hari ke depan kita putuskan," tuturnya. Sebelumnya, Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi mengisyaratkan penurunan harga jual BBM jenis solar dan premium pada pekan ini. Kebijakan ini dikaji menyusul turunnya harga minyak di bursa Singapura atau Mean of Plats Singapore (MOPS) dan di pasar dunia.
"Lihat sendiri harganya seperti apa. Nanti biar pak Menteri yang menjelaskan (mengumumkan)," ujar Agus di Jakarta, Jumat (17/12). Menyikapi penurunan harga minyak dunia, pemerintah telah beberapa kali menerapkan pola penentuan harga jual, mulai dari per satu bulan, tiga bulan, hingga enam bulan sekali. Untuk menekan potensi inflasi, Kementerian ESDM telah memilih pola penentuan harga BBM per tiga bulan sekali, yang terangkum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM.
"Kebijakan harga BBM kita saat ini premium tidak disubsidi, solar disubsidi Rp 1.000 per liter dan minyak tanah Rp 2.500 per liter. Dan kita ketahui bersama, akhirnya pemerintah mengambil opsi untuk menentukan harga BBM yang mengacu dari harga minyak tiga bulan lalu. Jadi tunggu saja keputusannya (harga baru)," tutur Adi.
Mekanisme penerapan ceiling price harga BBM sebenarnya sudah mengemuka sejak beberapa tahun yang lalu. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan pernah membuat kajian soal itu, tetapi tak kunjung terlaksana di era pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pemerintah akan mengumumkan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) penugasan untuk periode penjualan Januari-Maret 2016 besok, Rabu (23/12)
Harga premium dipastikan turun sekitar Rp200-300 per liter dari posisi saat ini Rp7.400 per liter. Sedangkan harga solar dipastikan turun lebih dari Rp500 per liter dari posisi saat ini Rp6.700 per liter. "Turun semua. Premium sekitar Rp 200-300 per liter dan solar lebih dari Rp 500 per liter," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja puja, di Jakarta, Selasa (22/12).
Sebelumnya, Menteri energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said telah mengisyaratkan keputusan penurunan harga BBM diputuskan sebelum pergantian tahun. Menurutnya, keputusan itu tak lepas dari tren penurunan harga minyak dunia yang berlangsung belakangan ini. "Saya kira sebelum akhir tahun kita sudah mesti putuskan gimana harga BBM. Tapi hampir dipastikan memang akan turun harga," ujarnya.
Selain menurunkan harga jual BBM, Sudirman bilang pemerintah juga akan menerapkan ambang batas atas dan batas bawah harga (ceiling price) BBM per Januari 2016. Apabila harga riil BBM lebih rendah dari harga jual patokannya, katanya maka selisih lebihnya masuk ke kas negara sebagai dana cadangan. Sebaliknya, jika harga riil BBM lebih tinggi dari harga patokan, maka kekurangannya akan ditutup dari dana cadangan tersebut.
"Ada batas atas dan batas bawah. Kalau (harga BBM riil) di bawah (harga jual patokan), selisihnya kita simpan. Dengan uang yang kita simpan kita bisa jaga stabilitas dan ini opsi yang mungkin paling pas untuk diterapkan," ujar Sudirman.
Demi Kepastian Laba, Pengusaha Properti Minta Pemerintah Naikkan Harga Rumah 10 Persen Plus Inflasi Tiap Tahun
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menolak usulan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) yang meminta pemerintah menerbitkan formula baku penaikan harga rumah setiap tahun di angka 10 persen plus inflasi. Penolakan tersebut berlaku untuk program rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus meminta pengembang untuk tidak menaikkan harga rumah murah lebih dari 5 persen per tahun. Kementerian PUPR menurut Maurin memiliki kepentingan untuk menjaga daya beli masyarakat yang pasti akan semakin tertekan bila harga rumah murah naik lebih tinggi dari 5 persen per tahun. "Kami minta pengembang untuk tidak terlalu banyak mengambil untung dari rumah MBR, maka kenaikannya juga kami batasi saja di angka 5 persen untuk tahun depan. Karena ini kan tujuannya untuk mengurangi backlog rumah," jelas Maurin di Jakarta, kemarin.
Maurin mengatakan pemerintah bisa saja mempertimbangkan permintaan pengembang untuk menaikkan harga rumah murah lebih tinggi dengan satu syarat, yaitu perusahaan harus membuka hitung-hitungan biaya rumah murah yang telah mereka bangun. Pasalnya selama ini pengembang enggan melaporkan nilai investasi dan keuntungan yang diperoleh kepada pemerintah.
"Di sini kan ada informasi yang asimetris. Kalau mereka mau menaikkan harga lebih dari apa yang kami atur, mereka juga harus mau membuka biaya mereka bangun rumah berapa atau untung mereka berapa. Jadi dengan basis itu kami bisa evaluasi lagi kenaikan harga rumah MBR yang tepat," tambahnya. Kendati demikian, ia juga mengatakan kalau banyak pengembang yang jujur mau memberitahu nilai margin hasil penjualan rumah MBR.
"Mereka bilangnya masih bisa dapat margin 15 hingga 20 persen. Kami juga maklum dengan margin segitu, karena bisnis properti kan high risk high return," jelas Maurin. Sebelumnya, Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (REI) menginginkan formulasi kenaikan harga properti ditambah angka inflasi demi menciptakan kepastian bagi masyarakat dan pelaku industri. Sehingga, keduanya bisa meprediksi perubahan eskalasi harga pada tahun-tahun mendatang mengikuti dengan kenaikan harga material bahan bangunan.
Pemerintah sendiri menargetkan untuk bisa menambah 6,7 juta unit rumah hingga empat tahun mendatang demi menuju angka backlog rumah sebesar 6,8 juta unit pada tahun 2019. Dengan kata lain, pembangunan 1,3 juta unit rumah per tahunnya menjadi kewajiban jika pemerintah ingin mencapai target itu. Sementara itu, target pembangunan rumah MBR pemerintah hingga akhir tahun sebesar 603.516 unit. Hingga saat ini, pemerintah baru bisa menyediakan 429.875 unit rumah MBR, atau 71,22 persen dari target. Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyambut baik perubahan acuan ambang batas pengenaan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) atas properti, dari luas bangunan menjadi harga jual.
Namun, REI mengusulkan agar pemerintah membuat formulasi baku penyesuaian acuan harga jual properti setiap tahunnya agar memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku industri. '"Sebaiknya ke depan ada aturan yang sudah dipastikan penyesuaian harga jual properti. Misalnya 10 persen plus inflasi," ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Eddy Hussy kepada CNN Indonesia, Selasa (1/12).
Dengan formulai tetap tersebut, kata Eddy, maka pengembang sudah bisa memprediksi perubahan eskalasi harga pada tahun-tahun mendatang mengikuti dengan kenaikan harga material bahan bangunan. "Kami sudah sampaikan usulan itu ke Kementerian Keuangan, tapi menurut mereka akan dikaji oleh tim khusus. Mudah-mudahan bisa diakomodir," tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah mengubah ambang batas pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) properti untuk golongan tarif 20 persen, dari yang sebelumnya mengacu pada luas bangunan menjadi harga jual. Untuk rumah mewah atau townhouse, yang tadinya mensyaratkan luas bangunan minimal 350 meter persegi diganti menjadi nilai harga jual minimal Rp 20 miliar.
Sementara untuk apartemen, kondominium, dan townhouse berstatus strata title, ketentuan luas bangunan minimal 150 meter persegi dihapuskan dan diganti dengan harga jual minimal Rp 10 miliar. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang terbit pada 20 November 2015.
"Itu cukup bagus karena kebijakannya menjadi agak sedikit longgar. Harga jual acuan yang ditentukan pemerintah kami harap itu harga di luar pajak atau hargacash keras," tutur Eddy. Direktur Utama PT Ekadi Trisakti Mas yang beroperasi di Batam ini melihat kinerja industri properti pada kuartal terakhir 2015 mengalami perbaikan dan relatif stabil jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya yang cenderung melemah.
"Namun kami melihat agak sulit untuk mencapai target pertumbuhan 10 persen pada tahun ini, kemungkinan di bawah itu. Mungkin industri properti hanya tumbuh sekitar 7-8 persen seperti proyeksi Bank Indonesia," jelas Eddy. Berdasarkan segmentasi pasar, Eddy mengatakan penyokong utama pertumbuhan properti pada tahun ini adalah hunian tapak untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal ini, katanya, tak lepas dari dari program 1 juta rumah dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dicanangkan pemerintah.
"Tahun ini kami menargetkan membangun 230 ribu unit rumah untuk FLPP, demikian pula dengan tahun depan sekitar segitu," tuturnya.
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus meminta pengembang untuk tidak menaikkan harga rumah murah lebih dari 5 persen per tahun. Kementerian PUPR menurut Maurin memiliki kepentingan untuk menjaga daya beli masyarakat yang pasti akan semakin tertekan bila harga rumah murah naik lebih tinggi dari 5 persen per tahun. "Kami minta pengembang untuk tidak terlalu banyak mengambil untung dari rumah MBR, maka kenaikannya juga kami batasi saja di angka 5 persen untuk tahun depan. Karena ini kan tujuannya untuk mengurangi backlog rumah," jelas Maurin di Jakarta, kemarin.
Maurin mengatakan pemerintah bisa saja mempertimbangkan permintaan pengembang untuk menaikkan harga rumah murah lebih tinggi dengan satu syarat, yaitu perusahaan harus membuka hitung-hitungan biaya rumah murah yang telah mereka bangun. Pasalnya selama ini pengembang enggan melaporkan nilai investasi dan keuntungan yang diperoleh kepada pemerintah.
"Di sini kan ada informasi yang asimetris. Kalau mereka mau menaikkan harga lebih dari apa yang kami atur, mereka juga harus mau membuka biaya mereka bangun rumah berapa atau untung mereka berapa. Jadi dengan basis itu kami bisa evaluasi lagi kenaikan harga rumah MBR yang tepat," tambahnya. Kendati demikian, ia juga mengatakan kalau banyak pengembang yang jujur mau memberitahu nilai margin hasil penjualan rumah MBR.
"Mereka bilangnya masih bisa dapat margin 15 hingga 20 persen. Kami juga maklum dengan margin segitu, karena bisnis properti kan high risk high return," jelas Maurin. Sebelumnya, Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (REI) menginginkan formulasi kenaikan harga properti ditambah angka inflasi demi menciptakan kepastian bagi masyarakat dan pelaku industri. Sehingga, keduanya bisa meprediksi perubahan eskalasi harga pada tahun-tahun mendatang mengikuti dengan kenaikan harga material bahan bangunan.
Pemerintah sendiri menargetkan untuk bisa menambah 6,7 juta unit rumah hingga empat tahun mendatang demi menuju angka backlog rumah sebesar 6,8 juta unit pada tahun 2019. Dengan kata lain, pembangunan 1,3 juta unit rumah per tahunnya menjadi kewajiban jika pemerintah ingin mencapai target itu. Sementara itu, target pembangunan rumah MBR pemerintah hingga akhir tahun sebesar 603.516 unit. Hingga saat ini, pemerintah baru bisa menyediakan 429.875 unit rumah MBR, atau 71,22 persen dari target. Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyambut baik perubahan acuan ambang batas pengenaan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) atas properti, dari luas bangunan menjadi harga jual.
Namun, REI mengusulkan agar pemerintah membuat formulasi baku penyesuaian acuan harga jual properti setiap tahunnya agar memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku industri. '"Sebaiknya ke depan ada aturan yang sudah dipastikan penyesuaian harga jual properti. Misalnya 10 persen plus inflasi," ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Eddy Hussy kepada CNN Indonesia, Selasa (1/12).
Dengan formulai tetap tersebut, kata Eddy, maka pengembang sudah bisa memprediksi perubahan eskalasi harga pada tahun-tahun mendatang mengikuti dengan kenaikan harga material bahan bangunan. "Kami sudah sampaikan usulan itu ke Kementerian Keuangan, tapi menurut mereka akan dikaji oleh tim khusus. Mudah-mudahan bisa diakomodir," tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah mengubah ambang batas pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) properti untuk golongan tarif 20 persen, dari yang sebelumnya mengacu pada luas bangunan menjadi harga jual. Untuk rumah mewah atau townhouse, yang tadinya mensyaratkan luas bangunan minimal 350 meter persegi diganti menjadi nilai harga jual minimal Rp 20 miliar.
Sementara untuk apartemen, kondominium, dan townhouse berstatus strata title, ketentuan luas bangunan minimal 150 meter persegi dihapuskan dan diganti dengan harga jual minimal Rp 10 miliar. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang terbit pada 20 November 2015.
"Itu cukup bagus karena kebijakannya menjadi agak sedikit longgar. Harga jual acuan yang ditentukan pemerintah kami harap itu harga di luar pajak atau hargacash keras," tutur Eddy. Direktur Utama PT Ekadi Trisakti Mas yang beroperasi di Batam ini melihat kinerja industri properti pada kuartal terakhir 2015 mengalami perbaikan dan relatif stabil jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya yang cenderung melemah.
"Namun kami melihat agak sulit untuk mencapai target pertumbuhan 10 persen pada tahun ini, kemungkinan di bawah itu. Mungkin industri properti hanya tumbuh sekitar 7-8 persen seperti proyeksi Bank Indonesia," jelas Eddy. Berdasarkan segmentasi pasar, Eddy mengatakan penyokong utama pertumbuhan properti pada tahun ini adalah hunian tapak untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal ini, katanya, tak lepas dari dari program 1 juta rumah dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dicanangkan pemerintah.
"Tahun ini kami menargetkan membangun 230 ribu unit rumah untuk FLPP, demikian pula dengan tahun depan sekitar segitu," tuturnya.
Monday, December 21, 2015
Aparat Pajak Baru Isi Dompet Negara 76 persen Sampai Hari Ini
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai kantor bendahara negara mencatat jumlah penerimaan yang dikantongi pemerintah hingga Selasa (22/12) baru mencapai 76 persen dari total target penerimaan negara tahun ini yang mencapai Rp 1.761,6 triliun. Sementara jumlah uang yang telah dibelanjakan mencapai 84 persen dari total pagu belanja Rp 1.319 triliun.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, perkiraan penerimaan perpajakan hingga akhir tahun sebesar 85,8 persen dari target. Rinciannya terdiri dari pajak nonmigas sebesar 84,3 persen dari target sebesar Rp 1.049 triliun dan PPh migas 100 persen dari target sebesar Rp 49,5 triliun. Sementara penerimaan bea dan cukai diperkirakan mencapai 91,7 persen atau Rp 178,8 triliun.
Dengan begitu pemerintah berusaha untuk membatasi penerimaan pajak yang meleset hanya mencapai Rp 195,7 triliun. "Kami lagi upayakan hanya Rp 195,7 triliun, dengan saya yang jadi tax collector," ujar Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.
Menurut Bambang, Direktorat Jenderal Pajak telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik untuk memenuhi target penerimaan Desember 2015 sebesar Rp 218,3 triliun. Caranya menurut Bambang dengan memberikan imbauan langsung kepada Wajib Pajak yang berpotensi menghasilkan setoran Rp 51,3 triliun, pemeriksaan dan penagihan sebesar Rp 40,7 trilun, penerimaan rutin Rp 97,9 triliun dan sisanya dari ekstensifikasi, penyelidikan, serta revaluasi aset.
Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya revisi target pajak tahun depan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 1.350 triliun, Bambang mengatakan masih menunggu realisasi penerimaan di bulan Desember. Tak hanya itu pemerintah juga tengah menunggu kepastian diberlakukannya Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty).
"Ya kita lihat realisasi tahun ini dan kita lihat kapan UU pengampunan bisa jalan. Itu dua kunci kita bisa mengestimasi penerimaan tahun depan, bisa naik, bisa turun, bisa tetap," jelasnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai target penerimaan pajak tahun depan sebesar sebesar Rp1.350 triliun tidak realistis. Untuk itu, ia menilai revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 perlu segera dilakukan.
"Tahun depan terus terang penerimaan pajak belum bisa diharapkan. Padahal tahun ini pencapaiannya cukup jauh di bawah target," ujar Darmin di Tangerang, Kamis (17/12) malam. Dia menjadikan potensi penerimaan pajak tahun ini sebagai pertimbangan untuk mempercepat revisi APBN 2016. Dia memperkirakan realisasi penerimaan pajak tahun ini hanya akan sekitar 82 persen hingga 83 persen dari target Rp1.294 triliun.
Darmin lebih pesimistis dibandingkan dengan Menteri Keuangan Bambang P.S Brdojonegoro yang meyakini pencapaian pajak tahun ini akan mencapai 85 persen dari target. Mantan Direktur Jenderal Pajak itu menilai target penerimaan pajak tahun depan melonjak terlalu tinggi jika mengacu pada realisasi penerimaan pajak tahun ini.
Untuk itu, Darmin menilai perlu revisi target guna memberikan kepastian penerimaan dan memperkecil kemungkinan kembali meleset target penerimaan (shortfall) pada tahun depan. Dia mengingatkan, jika shortfall pajak kembali terulang pada tahun depan maka kredibilitas pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak akan semakin dipertanyakan. "Oleh karena itu, walaupun ada rencana menjalankan tax amnesty, kelihatannya APBN harus lebih cepat diamandemen. Mending amandemen dan realistis, daripada bilang 'oh tercapai kok', tapi ternyata tidak," tuturnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, perkiraan penerimaan perpajakan hingga akhir tahun sebesar 85,8 persen dari target. Rinciannya terdiri dari pajak nonmigas sebesar 84,3 persen dari target sebesar Rp 1.049 triliun dan PPh migas 100 persen dari target sebesar Rp 49,5 triliun. Sementara penerimaan bea dan cukai diperkirakan mencapai 91,7 persen atau Rp 178,8 triliun.
Dengan begitu pemerintah berusaha untuk membatasi penerimaan pajak yang meleset hanya mencapai Rp 195,7 triliun. "Kami lagi upayakan hanya Rp 195,7 triliun, dengan saya yang jadi tax collector," ujar Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.
Menurut Bambang, Direktorat Jenderal Pajak telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik untuk memenuhi target penerimaan Desember 2015 sebesar Rp 218,3 triliun. Caranya menurut Bambang dengan memberikan imbauan langsung kepada Wajib Pajak yang berpotensi menghasilkan setoran Rp 51,3 triliun, pemeriksaan dan penagihan sebesar Rp 40,7 trilun, penerimaan rutin Rp 97,9 triliun dan sisanya dari ekstensifikasi, penyelidikan, serta revaluasi aset.
Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya revisi target pajak tahun depan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 1.350 triliun, Bambang mengatakan masih menunggu realisasi penerimaan di bulan Desember. Tak hanya itu pemerintah juga tengah menunggu kepastian diberlakukannya Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty).
"Ya kita lihat realisasi tahun ini dan kita lihat kapan UU pengampunan bisa jalan. Itu dua kunci kita bisa mengestimasi penerimaan tahun depan, bisa naik, bisa turun, bisa tetap," jelasnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai target penerimaan pajak tahun depan sebesar sebesar Rp1.350 triliun tidak realistis. Untuk itu, ia menilai revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 perlu segera dilakukan.
"Tahun depan terus terang penerimaan pajak belum bisa diharapkan. Padahal tahun ini pencapaiannya cukup jauh di bawah target," ujar Darmin di Tangerang, Kamis (17/12) malam. Dia menjadikan potensi penerimaan pajak tahun ini sebagai pertimbangan untuk mempercepat revisi APBN 2016. Dia memperkirakan realisasi penerimaan pajak tahun ini hanya akan sekitar 82 persen hingga 83 persen dari target Rp1.294 triliun.
Darmin lebih pesimistis dibandingkan dengan Menteri Keuangan Bambang P.S Brdojonegoro yang meyakini pencapaian pajak tahun ini akan mencapai 85 persen dari target. Mantan Direktur Jenderal Pajak itu menilai target penerimaan pajak tahun depan melonjak terlalu tinggi jika mengacu pada realisasi penerimaan pajak tahun ini.
Untuk itu, Darmin menilai perlu revisi target guna memberikan kepastian penerimaan dan memperkecil kemungkinan kembali meleset target penerimaan (shortfall) pada tahun depan. Dia mengingatkan, jika shortfall pajak kembali terulang pada tahun depan maka kredibilitas pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak akan semakin dipertanyakan. "Oleh karena itu, walaupun ada rencana menjalankan tax amnesty, kelihatannya APBN harus lebih cepat diamandemen. Mending amandemen dan realistis, daripada bilang 'oh tercapai kok', tapi ternyata tidak," tuturnya.
Subscribe to:
Posts (Atom)