UMR Akan Naik Setahun Sekali Sama Dengan Target Sales Perusahaan

Pertemuan antara perwakilan buruh dengan Menkopolhukam Luhut Panjaitan, Menkes Nila Moeloek, Menaker Hanif Dhakiri telah menemukan sebuah kesepahaman. Meski belum langsung mendapat solusi dari semua tuntutan, pemerintah berjanji akan terus berupaya melakukan perbaikan.

"Pertemuan tadi memang belum menghasilkan kesepakatan tapi menghasilkan pemahaman bersama. Pemerintah memahami apa tuntutan buruh, buruh juga memahami posisi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Pemerintah tentu mendengar semua tuntutan yang disampaikan teman-teman," ujar Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri usai pertemuan di Kantor Kemenkopolhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Selasa (1/9/2015).

Mengenai permintaan buruh untuk kenaikan upah atau UMK, Hanif mengatakan pemerintah masih harus melakukan kajian. Namun ia membantah adanya isu mengenai kenaikan upah 5 tahun sekali. Hanif memastikan kenaikan upah kerja dilakukan satu tahun sekali meski belum bisa memastikan besarannya.

"Pemerintah terus menggelar dialog untuk menemukan formula yang terbaik bagi kenaikan upah kita. Prinsipnya kami ingin memberikan dua kepastian pada pekerja. Pertama, upah harus naik setiap tahun. Jadi tidak benar upah naiknya lima tahun sekali," jelas Hanif.

"Tapi juga harus ada kepastian untuk dunia usaha terkait besaran kenaikannya. Kami butuh formula agar kenaikan upah itu sifatnya predictable dan tidak mengganggu perencanaan keuangan perusahaan," sambung politisi PKB itu.

Sementara itu, Menkopolhukam Luhut Pandjaitan yang memfasilitasi pertemuan ini mengatakan pihak buruh dan pemerintah belum membicarakan secara spesifik mengenai kenaikan upah. Namun menurutnya pemerintah terus berupaya memberikan peningkatan kesejahteraan. Hanya saja, perlu ada langkah yang hati-hati terutama mengingat kondisi ekonomi saat ini.

"Kita belum spesifik mengenai angka kenaikan gaji buruh yang dituntut. Kita masih pelan-pelan untuk tidak melakukan hal yang drastis dalam keadaan seperti ini," kata Luhut dalam kesempatan yang sama.

Pemerintah dan serikat kerja pun sepakat untuk membentuk tim khusus dalam menangani permasalahan menyangkut buruh. Pertemuan itu dihadir 3 serikat kerja besar di Indonesia yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pimpinan Said Iqbal, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) pimpinan Moh Dofir akan digelar rutin.

"Kita berjanji tiap bulan atau tiap dua bulan kita bertemu untuk perbaikan. Namun permasalahan ini tidak bisa cepat selesai, karena pemerintahan ini baru 6 bulan berjalan efektif," tuturnya. "Nanti sebulan lagi akan bertemu makan siang dengan bapak-bapak presiden ini. Kami diperintahkan Ibu Menkes tadi agar menjaga kesehatan masing-masing," sambung Luhut sambil berguyon.

Presiden KSPSI Andi Gani sendiri mengaku dijanjikan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Ini terkait dengan sharing mengenai permasalahan yang menyangkut buruh. "Setelah pertemuan tadi presiden telepon menkopolhukam. Beliau ingin bertemu presiden-presiden serikat kerja. Beliau menyediakan waktu. Tapi kita maunya pertemuan juga dengan para menteri terkait jadi nanti mereka nggak salah-salahan lagi," jelas Gani.

"Selama ini presiden hanya mengundang asosiasi dari perusahaan. Kami kan stakeholder juga. Saya mau dengar dari presiden kesulitan pemerintah apa sih. Jadi ada sharing dan keterbukaan," tambahnya. Dalam demo besar kali ini, para buruh meminta sejumlah tuntutan yakni agar Jaminan Hari Tua (JHT) diperbaiki agar tidak merugikan buruh, buruh jangan dikriminaliasi, Tenaga Kerja Asing (TKA) jangan sampai menggilas buruh lokal dan sistem pengawasan dilakukan pusat sehingga apabila ada perusahaan yang melakukan pelanggaran maka bisa segera ditindak.