Tarif Listrik Naik ... Listrik Jakarta Semakin Sering Padam

Kemarin, sejumlah wilayah di DKI Jakarta mengalami pemadaman listrik, hujan lebat dan terjadi sore hari, membuat sejumlah ruas jalan macet karena lampu lalu lintas padam. PT PLN (Persero) mengakui sejumlah infrastruktur listrik kelebihan kapasitas dan selama 6-7 tahun tidak diperbaiki. Apakah ini menandakan kondisi listrik di Jakata mulai rawan pemadaman?

Plt. Kepala Satuan Komunikasi Korporat PT PLN Bambang Dwiyanto menjelaskan, PLN terus meningkatkan keandalan pasokan listrik termasuk di DKI Jakarta. Namun, ia mengakui, sejumlah infrastruktur listrik di Jakarta sudah kelebihan kapasitas, salah satunya kondisi trafo-trafo listrik.

"Infrastruktur listrik seperti trafo kapasitas idealnya dapat mampu menahan beban 70% itu ideal, namun saat ini trafo-trafo di Jakarta sudah menahan beban 75% sampai 85% bahkan 95%. Ini cukup merisaukan," katanya. Terkait pemadaman kemarin, Bambang menjelaskan, bila hal tersebut karena ada gangguan di Gardu Induk Gandul yang berimbas pada terhentinya pasokan listrik di Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang.

"Terkait kejadian kemarin, ada kendala teknis, tapi kami terus meningkatkan pelayanan, sehingga kejadian tersebut ke depannya bisa diantisipasi," ujarnya. Seperti diketahui, pemadaman listrik di Jakarta kemarin terjadi akibat adanya gangguan Interbus Transformer (IBT) I Gandul beberapa daerah mengalami pemutusan aliran listrik.

Pemadaman listrik dialami beberapa daerah meliputi Senayan, Gandul, Petukangan, Pondok Indah, Angke, Muarakarang, Cengkareng, Kembangan, Danayasa, Kebun Jeruk, Duri Kosambi, Bintaro, Kebun Sirih, Ciputra, Agp, Ciputra, Budi Kemuliaan, Ketapang, Grogol, Karet Baru. Sebelumnya, Direktur Utama PLN, Sofyan Basir mengungkapan, infrastruktur kelistrikan di Jabodetabek perlu diperbaiki, karena sudah ada yang overload, seperti gardu induk, trafo dan lainnya.

"Kondisi ini sudah lama terjadi, 6-7 tahun lalu seharusnya ada perbaikan. Selama ini kenapa tidak diperbaiki, tidak diupgrade, tidak ditambah, karena kesulitan dalam rangka pembahasan lahan, maupun menarik kabel transmisi di atas perumahan di Jakarta," kata Sofyan ditemui di Istana Negara, Senin (7/12/2015).

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas soal pengolahan sampah. Jokowi ingin sampah bisa mendatangkan investasi‎. Rapat digelar ‎di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (7/12/2015). Hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri ESDM Sudirman Said.

"Ini melanjutkan rapat kemarin, terkait dengan pengelolaan sampah menjadi energi. Kita ingin target baru dan terbarukan pada 2025 yang 23% itu bisa tercapai," kata Jokowi. Jokowi ingin agar regulasi tentang pengelolaan sampah itu bisa disederhanakan. Sehingga sampah bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan mendatangkan keuntungan. "Regulasi, aturan, segera disederhanakan. Sehingga yang antre untuk menyelesaikan masalah sampah menjadi energi, sampah menjadi listrik, betul-betul bergeraknya lebih cepat," kata Jokowi.

Jokowi juga mengatakan, jumlah sampah masih sangat tinggi. Namun sampah ini tidak bisa dikelola dengan baik, karena terbentur dengan regulasi yang ada. "Saya melihatnya di lapangan‎, sampahnya banyak. Yang mau menyelesaikan banyak, tetapi aturannya yang menyulitkan. Pengalaman saya 10 tahun di pemerintahan daerah, tidak bisa menyelesaikan ini gara-gara memang ada aturan yang menyulitkan. Itu tender ada beauty contest. Beauty contest itu kan macam-macam, yang beauty yang mana, yang mau diputuskan sangat membungungkan, karena aturannya memang susah," jelasnya.

Dikatakan Jokowi, jika ada aturan, terutama terkait pengelolaan sampah yang mudah dan jelas, maka kota akan menjadi bersih. Dia pun ingin agar sampah menjadi bersih dan bisa dikelola menjadi sumber energi."Targetnya bukan masalah harga di listriknya, meskipun itu juga harus dikalkulasi. Tetapi targetnya sampahnya menjadi bersih dan bermanfaat bagi energi," katanya. "Masalah harga mungkin bisa saja disubsidi dari pemerintah, kalau memang kemungkinan di sisi PLN kalkulasinya enggak masuk. Tapi yang ingin kita bicarakan sore ini adalah bagaimana aturan itu bisa menyebabkan investor bisa segera masuk, investasi bisa segera masuk dan sampai menjadi hilang dari peredaran," tambah Jokowi.